Juangpost.com | Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan, tata kelola pertanahan, dan keberlanjutan lingkungan melalui keterlibatan aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Rakor yang digelar di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Kamis (21/5/2026), membahas pelepasan kawasan hutan terhadap lahan yang dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) di wilayah Sumatera.
Dalam kesempatan tersebut, Nusron Wahid menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN berkomitmen memastikan seluruh proses penataan kawasan hutan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga keseimbangan antara kepentingan pembangunan, tata kelola pertanahan, dan keberlanjutan lingkungan dapat terjaga dengan baik. Kementerian ATR/BPN hadir untuk memastikan setiap proses penataan kawasan berjalan tertib, terukur, dan berpihak pada kepastian hukum,” ujar Nusron.
Ia menambahkan, sinergi lintas kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas PKH menjadi fondasi penting dalam memperkuat tata kelola kawasan hutan secara berkelanjutan.
Menurutnya, kolaborasi tersebut tidak hanya menjaga ketertiban administrasi pertanahan dan tata ruang, tetapi juga memberikan kepastian investasi serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
Sebelumnya, Satgas PKH telah mencatat sejumlah capaian penting, di antaranya berhasil menyelamatkan keuangan negara senilai Rp11 triliun serta menguasai kembali sejumlah kawasan hutan yang selama ini dimanfaatkan secara ilegal.
Selain itu, sejumlah izin perusahaan juga telah dicabut setelah terbukti melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola sumber daya alam di Indonesia secara transparan, tertib, dan berkelanjutan.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Ketua Satgas PKH yang juga Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, bersama Wakil Ketua I Satgas sekaligus Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin.
Turut hadir dalam pertemuan itu Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni; Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Muhammad Yusuf Ateh; Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki; serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dari berbagai kementerian dan lembaga.
