Juangpost.com
Tulang Bawang Barat
– Realisasi anggaran belanja kegiatan Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Lampung, tahun 2023 diakui pejabat terkait banyak tidak terealisasi bahkan fiktif.
Hal tersebut disampaikan salah satu Kepala Bidang (Kabid) yang enggan disebutkan namanya, saat di konfirmasi media melalui sambungan telepon pada (5/3/2024).
Diakui pejabat tersebut realisasi anggaran pada bidangnya tidak diketahui dengan jelas proses realisasi dan pertanggungjawabannya.
“Memang benar saya PPTK nya, tapi saya selama tahun 2023 tidak pernah mengetahui kegiatan yang ada di bidang saya. Coba tanyakan langsung dengan sekretaris, jika saya yang menceritakan nanti akan menjadi masalah” kata Kabid yang enggan disebutkan namanya.
Kabid itu mengungkapkan dugaan kuat bahwa anggaran belanja kegiatan bidangnya pada tahun tersebut, tidak terealisasi atau bahkan fiktif.
“Jangankan realisasi anggaran kegiatan, untuk honorer PPTK saya saja tidak pernah menerima sama sekali, jadi tolong tanyakan langsung ke sekretaris ya” tegasnya.
Dia mengaku meskipun sebagai PPTK, dirinya mengklaim tidak pernah mengetahui kegiatan yang ada di bidangnya sepanjang tahun 2023. Bahkan, dirinya mencatat bahwa beberapa nilai anggaran tidak terealisasikan, termasuk pembayaran untuk honorer PPTK.
Menariknya, Kabid tersebut juga menegaskan bahwa mekanisme pencairan dana tidak melibatkan dirinya, bahkan pada tahun 2023, dimana anggaran tidak pernah dikelola.
Dia menegaskan bahwa jika namanya terlibat dalam tanda tangan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dia akan melaporkan hal tersebut ke aparat penegak hukum.
“Jika nanti ada SPJ yang ada tanda tangan saya, maka saya akan melaporkan hal itu ke pihak yang berwajib agar bisa memberikan efek jera kepada oknum-oknum terkait” tegasnya.
Bahkan kata dia, dirinya tidak bertanggung jawab jika terdapat penyimpangan anggaran. Jika nanti ada yang melibatkan dirinya maka persoalan tersebut akan dibawa ke aparat penegak hukum.
“Terkadang yang namanya orang apalagi tidak dapat duit gitu kan biasanya lebih panas. Tapi saya sudah legowo, artinya kalau memang anggaran 2023 itu dicairkan bukan urusan saya, dan di luar tanggung jawab saya lagi, ketika nanti ada sesuatu ya, saya tidak akan bertanggungjawab” tegasnya.
Sementara itu, melalui sambungan telepon selulernya Sekretaris BPBD Tubaba, Akhmadi, juga menyatakan keterbukaannya terkait persoalan anggaran tersebut.
Dia menegaskan bahwa persoalan pencarian dana merupakan tanggung jawab bendahara, bukan tanggung jawabnya sebagai sekretaris.
Akhmadi bahkan menyatakan kesiapannya untuk mendukung penyelidikan hukum terkait masalah ini.
“Ooo ya sudah, silahkan saja kalau mau lapor ke pihak polisi, siapa bidangnya. Masalah pencarian itu ada di bendahara. saya tidak tahu duitnya kemana. Sebab itu bendahara yang mencairkan. Laporin aja itu bagus kalau mau buka-bukaan, saya pun sangat siap” Kata Akhmadi.
Dalam tanggapannya, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bayana, berpendapat bahwa dugaan kegiatan fiktif pada BPBD Tubaba kemungkinan hanya miskomunikasi dan sedang dalam proses pemeriksaan oleh inspektorat terkait.
“Nanti kita koordinasikan dulu, mungkin ini hanya miskomunikasi dan juga saat ini inspektorat sendiri sedang melakukan pemeriksaan terhadap dinas terkait” Imbuhnya.
