DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PESAWARAN/GELAR RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2023//
RAPAT PARIPURNA YANG BERLANGSUNG DI GEDUNG DPRD PESAWARAN TERSEBUT/DIPIMPIN KETUA DPRD PESAWARAN SUPRAPTO//
KETUA DPRD PESAWARAN SUPRAPTO MENJELASKAN/ BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 19 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019/TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH/ DISEBUTKAN BAHWA KEPALA DAERAH MENYAMPAIKAN LKPJ BAGIAN RISALAH DAN PERSIDANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PESAWARAN KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/DALAM RAPAT PARIPURNA YANG DILAKUKAN SATU KALI DALAM SATU TAHUN/ PALING LAMBAT TIGA BULAN SETELAH TAHUN ANGGARAN BERAKHIR//
BERDASARKAN AMANAT PASAL 69 AYAT SATU UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH/ SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022/TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DISEBUTKAN BAHWA KEPALA DAERAH WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)/ LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)/DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH//
PADA PASAL 154 AYAT (1) HURUF H/ MENYATAKAN BAHWA DPRD MEMPUNYAI TUGAS DAN WEWENANG MEMINTA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH//SECARA NORMATIF LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN MEMILIKI ARTI PENTING BAGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH// HAL INI DIMAKSUDKAN UNTUK PENINGKATAN EFISIEN/ EFEKTIVITAS/PRODUKTIVITAS/ DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI FUNGSI PENGAWASAN DPRD//
SEMENTARA BUPATI PESAWARAN DENDI RAMADHONA MENGATAKAN/ PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH MERUPAKAN BAGIAN DARI MEKANISME DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN/ YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN TUGAS-TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH/YAITU MELIPUTI PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS UMUM PEMERINTAHAN/ PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN/ SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT//
DIJELASKAN/ PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MERUPAKAN TOLAK UKUR MAKRO DALAM PENILAIAN KINERJA/ DIMANA PENDAPATAN MENJADI KEKUATAN DAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MEMBIAYAI SELURUH PROSES PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN/PEMBANGUNAN SERTA KEMASYARAKATAN//
PENDAPATAN DAERAH REALISASI KESELURUHAN ANGGARAN PENDAPATAN YANG DIPEROLEH DALAM TAHUN ANGGARAN 2023/ADALAH SEBESAR 1,212 TRILYUN DARI
TARGET SEBESAR 1,331 TRILYUN//
KEMUDIAN REALISASI BELANJA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN/TAHUN ANGGARAN 2023 MENCAPAI SEBESAR 1,227 TRILYUN RUPIAH DARI TARGET SEBESAR 1,351 TRILYUN RUPIAH//
SELANJUTNYA PEMBIAYAAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN APBD TAHUN 2023 TERDAPAT DEFISIT SEBESAR 20,049 MILYAR RUPIAH
//DAN DITUTUPI OLEH PEMBIAYAAN DAERAH YANG TERDIRI DARI PENERIMAAN PEMBIAYAAN YANG BERSUMBER DARI SILPA TAHUN 2023 SERTA PENERIMAAN PINJAMAN DAN DIKURANGI DENGAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH YANG BERUPA PENYERTAAN MODAL//SEHINGGA DALAM PELAKSANAAN APBD TAHUN 2023 TERDAPAT SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN 2023 SEBESAR 8,112 MILYAR RUPIAH
