Dinas PPKB Tubaba Gelar Rakor Percepatan Penurunan Stunting, Targetkan Prevalensi Turun Menjadi 10,5% di 2025

Rakor Dinas PPKB Tubaba, Guna Penurunan Prevelensi.

JUANGPOST.COM, Tulang Bawang Barat- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Wisma Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kamis (21/5/2025). Kegiatan ini bertujuan mempercepat penurunan angka stunting serta mendukung pembangunan keluarga guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Plt. Kepala Dinas PPKB, Wahyudi, menjelaskan bahwa Rakor ini membahas strategi penguatan dukungan, komitmen, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penurunan stunting di tahun 2025.

“Keberhasilan program ini tidak bisa hanya ditentukan oleh BKKBN saja. Dibutuhkan komitmen, kepedulian, dan kerja sama dari seluruh mitra kerja dan pemangku kepentingan di semua tingkatan wilayah di Kabupaten Tulang Bawang Barat,” ujarnya.

Berdasarkan Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stunting nasional tercatat menurun sebesar 0,1%. Namun, angka ini masih tergolong tinggi jika merujuk pada data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 yang mencatat prevalensi nasional sebesar 21,5%. Pemerintah pun menetapkan target penurunan hingga 14% di tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

“Di Tubaba sendiri, angka prevalensi stunting menurun dari 22,1% (SSGI 2022) menjadi 16,4% (SKI 2023), dan ditargetkan turun lagi menjadi 10,5% di tahun 2025,” lanjut Wahyudi.

Ia menambahkan bahwa intervensi dilakukan secara spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik mencakup tindakan langsung seperti pemberian makanan bergizi dan suplementasi vitamin, sedangkan intervensi sensitif berupa perbaikan sanitasi dan edukasi masyarakat.

Upaya pencegahan juga diperkuat melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Sasaran gerakan ini mencakup anak-anak dari keluarga miskin berisiko stunting, seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0–23 bulan, serta keluarga tanpa akses MCK, air bersih, dan rumah layak huni. Sementara itu, orang tua asuh bisa berasal dari berbagai unsur seperti pemerintah, BUMN, LSM, akademisi, dan masyarakat umum.

“Untuk semua tim yang telah bekerja keras, baik dalam intervensi spesifik maupun sensitif, saya menyampaikan apresiasi dan mengajak untuk terus semangat serta optimis,” tutup Wahyudi.

Rakor ini dihadiri oleh Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Kemenag, Ketua Baznas, para camat, kepala puskesmas, serta ahli gizi se-Kabupaten Tulang Bawang Barat.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *