Penulis berharap pembaca dapat membaca sampai tuntas hingga akhir artikel ini, agar tidak salah persepsi dan silahkan menyimpulkan sendiri.
Redaksi Juangpost.com – Pilkada Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang menghadirkan dinamika yang unik.
Pemilihan Kepala Daerah Tubaba kali ini kembali diikuti oleh satu pasangan calon, yakni Ir. Novriwan Jaya dan Nadirsyah (NoNa) sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tubaba dengan nomor urut 1 (satu).
Meski menjadi calon tunggal, pasangan NoNa mendapat dukungan penuh dari sebelas partai politik besar, yaitu Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Demokrat, Nasdem, Perindo, PAN, PKB, Hanura, Buruh, PKS dan Golkar.
Tentu bukan hal yang bisa untuk meyakinkan para Elit Politik Nasional mengalihkan dukungan secara bersama kepada Paslon NoNa.
Penulis menelisik Pengalaman politik Novriwan Jaya di dunia pemerintahan tentu tidak bisa diragukan lagi. Ia telah menghabiskan lebih dari dua dekade berkarir, bahkan pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Tubaba.
Sedangkan Nadirsyah sebagai calon Wakil Bupati Tubaba, yang merupakan adik Kandung Umar Ahmad mantan Bupati Tubaba periode 2014-2017,dan Periode 2017-2022, juga memiliki rekam jejak kuat, dua kali terpilih sebagai anggota legislatif dari Partai PDI Perjuangan yaitu Periode 2019-2024 dan 2024-2029.
Mereka berdua telah menawarkan visi dan misi yang fokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan UMKM.
Meskipun tidak ada pesaing langsung, Paslon NoNa tidak ingin terlena. Pasangan ini tetap blusukan dan mensosialisasikan program-programnya kepada masyarakat pelosok.
Menurut penilaian Koalisi Indonesia Maju (Kim +) mereka juga sejalan dengan program presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dalam visi besar menuju Indonesia Emas 2045.
Tentu Keunggulan pasangan Novriwan Jaya dan Nadirsyah terletak pada koalisi besar yang mendukungnya.
Dihimpun oleh 11 partai politik besar tersebut, kekuatan politik ini seharusnya menjadi basis yang solid untuk menjalankan kampanye yang efektif dan terorganisir dengan baik.
Setiap partai tentu memiliki infrastruktur yang kuat, baik di tingkat lokal maupun nasional, yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan dan pengaruh politik mereka hingga akar rumput.
Tidak hanya itu, keterlibatan berbagai organisasi relawan pendukung, termasuk Organisasi Masyarakat tingkat Nasional yakni Projo, yang dipimpin oleh Ketua Umum Budi Arie Setiadi saat ini menjabat Menteri Kominfo Republik Indonesia, juga memperkuat dukungan diakar rumput ditengah sosial politik masyarakat Tubaba.
Projo, dengan jejaring dan pengaruhnya, memainkan peran penting dalam mendekatkan paslon NoNa kepada masyarakat yang lebih luas di Tubaba.
Organisasi Projo yang dikenal loyal terhadap pemerintahan, bisa menjadi salah satu motor penggerak utama dalam mobilisasi massa dan meyakinkan masyarakat bahwa Paslon NoNa adalah yang terbaik bagi Tubaba.
Dengan latar belakang dukungan yang kuat dari berbagai kelompok politik dan organisasi, pasangan ini dapat membangun kampanye dengan narasi yang meyakinkan masyarakat termasuk program pembangunan yang konkret dan mendalam untuk masa depan Tubaba.
Namun, di sisi lain, “Kotak Kosong” hadir dengan alasan alternatif pilihan masyarakat. Meski tidak menyodorkan calon, visi, atau misi yang jelas dan pasti, keberadaan “Kotak Kosong” hanya dapat menawarkan sebuah opsi yaitu gagalnya Calon Tunggal untuk menang dalam Pilkada Tubaba, sehingga dilakukan pilkada ulang pada tahun selanjutnya.
Jika “Kotak Kosong” meraih suara lebih dari Paslon NoNa, maka Pilkada ulang harus digelar meski konsekuensinya adalah memakan anggaran puluhan hingga ratusan miliar rupiah, mengorbankan anggaran yang telah digunakan dan bahkan situasi politik yang mungkin berpotensi konflik sosial dan politik di Tubaba.
Pilihan antara NoNa dan Kotak Kosong tidak hanya soal hasil pilkada, bahkan soal kepentingan masyarakat dan nasib Tubaba ke depan atas dampak yang timbul.
Sodoran Memilih Kotak Kosong bisa menjadi bentuk kritik terhadap proses demokrasi yang ada, akan tetapi apakah itu adalah langkah yang lebih bijak? Atau hanya kepentingan kelompok tertentu?.
Sedangkan Pilkada ulang dapat berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial serta beban keuangan yang besar bagi daerah Tubaba sendiri.
Masyarakat Tubaba akan dihadapkan pada pilihan yang cukup berat, antara memilih pasangan NoNa atau Kotak Kosong yang penuh ketidakpastian.
Haruskah demokrasi diwarnai dengan Pilkada ulang yang berpotensi menambah beban anggaran dan mungkin juga memperpanjang ketidakpastian politik di Tubaba?
Atau haruskah NoNa yang sudah menawarkan visi dan misi konkret diberi kepercayaan memimpin Tubaba menuju perubahan yang diharapkan masyarakat demi masa depan Tubaba?
Keputusan tetap ada di tangan masyarakat Tubaba, apa pun hasilnya Pilkada Tubaba harus tetap berjalan Kondusif, tanpa isu SARA. Perlu diingat bahwa stabilitas, kepentingan publik, dan masa depan daerah Tubaba jauh lebih penting menjadi prioritas utama bersama-sama untuk menuju Tubaba yang lebih maju.
