TUBABA, Juangpost.com — Kabar soal kondisi pertanian Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menjadi perhatian di tengah cuaca ekstrem dan keterbatasan pasokan air. Namun hingga awal September 2026, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Tubaba memastikan belum menerima laporan resmi terkait gagal tanam maupun gagal panen padi dan jagung.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah daerah terus melakukan pemantauan terhadap pertanaman padi dan jagung untuk mengantisipasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi produktivitas, mulai dari cuaca, ketersediaan air hingga serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).
Kepala Dinas TPHP Tubaba, Sarwo Haddy Sumarsono, mengatakan berdasarkan laporan dalam rapat Luas Tambah Tanam (LTT) hingga 4 September 2026, belum terdapat laporan mengenai gagal panen.
“Untuk gagal panen sampai laporan dalam rapat LTT hingga 4 September, belum ada laporan,” kata Sarwo, didampingi Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Yayit, Selasa (22/9/2026).
Meski belum ada laporan gagal panen, sasaran panen padi Tubaba tahun 2026 mengalami penyesuaian.
Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas TPHP Tubaba, Yayit, menjelaskan sasaran panen yang sebelumnya ditetapkan mencapai 15.378 hektare, kini disesuaikan menjadi 12.820 hektare.
Penyesuaian tersebut berkaitan dengan kondisi cuaca ekstrem yang disebut sebagai El Nino Godzilla, serta tidak dialirkannya air dari Daerah Irigasi (DI) Way Rarem pada Musim Tanam Kedua (MT 2) periode April–September 2026.
Keterbatasan pasokan air tersebut berdampak terhadap luas lahan yang dapat ditanami dan pada akhirnya memengaruhi luasan yang dapat dipanen.
Namun, Yayit menegaskan bahwa berkurangnya sasaran panen tidak dapat langsung diartikan sebagai kegagalan panen.
“Penyesuaian sasaran panen ini berkaitan dengan ketersediaan air. Jadi, penyesuaian target tidak otomatis berarti terjadi gagal panen,” jelasnya.
Dengan sasaran baru tersebut, Dinas TPHP menilai luas panen sekitar 12 ribu hektare masih memungkinkan untuk dicapai.
Selain padi, komoditas jagung juga menjadi perhatian dalam pemantauan pertanian Tubaba.
Untuk tahun 2026, sasaran panen jagung ditetapkan seluas 1.010 hektare.
Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan untuk melihat perkembangan tanaman sekaligus mendeteksi sejak dini berbagai potensi gangguan yang dapat menurunkan produksi.
Sejumlah faktor menjadi perhatian, seperti kondisi cuaca, ketersediaan air, perubahan pola tanam, kondisi lingkungan, hingga serangan OPT.
Menurut Sarwo, seluruh faktor tersebut perlu diantisipasi bersama agar produktivitas pertanian tetap terjaga.
Untuk menekan risiko penurunan produksi, Dinas TPHP mendorong petani mengikuti jadwal dan pola tanam yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Lampung.
Optimalisasi jaringan irigasi juga menjadi salah satu langkah penting, termasuk pemanfaatan irigasi perpompaan (Irpom) pada wilayah yang membutuhkan tambahan pasokan air.
Sementara untuk mengantisipasi serangan hama dan penyakit tanaman, pengendalian dilakukan dengan pendekatan Pengendalian Hama Terpadu (PHT).
“Jadwal pola tanam harus dipatuhi. Kemudian jaringan irigasi dan Irpom juga perlu dioptimalkan, termasuk pengendalian OPT melalui PHT,” terangnya.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pengendalian gangguan tanaman dengan kelestarian lingkungan.
Dalam memastikan kondisi pertanian tetap terpantau, peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) menjadi sangat penting.
Laporan dari tim kerja PPL menjadi salah satu sumber informasi bagi Dinas TPHP untuk mengetahui perkembangan pertanian secara langsung di lapangan.
Koordinasi antara PPL, pemerintah daerah dan petani juga terus diperkuat agar setiap persoalan dapat segera diketahui dan ditangani, terutama jika berkaitan dengan pasokan air, serangan OPT maupun gangguan lainnya.
Dengan demikian, hingga awal September 2026 belum terdapat laporan resmi mengenai gagal tanam maupun gagal panen padi dan jagung di Tubaba.
Sementara penyesuaian sasaran panen padi lebih disebabkan faktor ketersediaan air pada MT 2, setelah pasokan air dari DI Way Rarem tidak dialirkan.
Dinas TPHP memastikan pemantauan akan terus dilakukan untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus mengantisipasi berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi hasil panen di Kabupaten Tubaba.
“Yang terpenting saat ini adalah memastikan tanaman yang masih berjalan dapat terus terpantau, kebutuhan air diupayakan terpenuhi, dan setiap potensi gangguan bisa ditangani sedini mungkin,” pungkasnya.
