Juangpost.com, Bandar Lampung — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (DPRD) menghadiri Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027 yang digelar Pemerintah Provinsi Lampung di Balai Keratun Lantai 3, Komplek Perkantoran Pemprov Lampung, Kamis (15/1/2026).
Kehadiran DPRD dalam forum strategis tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran, sekaligus memastikan arah kebijakan pembangunan daerah disusun secara terukur, aspiratif, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, serta Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar.
Turut hadir anggota DPRD Abdul Aziz dan Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Descatama Paksi Moeda, bersama jajaran pejabat eselon II pemerintah provinsi serta perwakilan kabupaten/kota se-Lampung.
Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Provinsi dalam menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen serta penurunan angka kemiskinan hingga 5 persen. Target tersebut dinilai sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci keberhasilan perencanaan pembangunan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan mengingatkan seluruh komisi DPRD yang bermitra dengan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menekan ego sektoral.
“Program yang dirancang harus benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Giri juga menilai program nasional makan bergizi gratis memiliki potensi besar dalam menekan angka kemiskinan, terutama jika implementasinya melibatkan tenaga kerja dari keluarga prasejahtera sehingga mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.
Sementara itu, data Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (BPS) yang dipaparkan Kepala BPS Lampung Ahmadriswan Nasution menunjukkan persentase penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebesar 10,62 persen. Angka tersebut mengalami tren penurunan dibandingkan periode Maret 2024 dan Maret 2023, menjadi indikator positif yang perlu dijaga konsistensinya melalui kebijakan yang tepat sasaran.
Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan hanya dapat dicapai melalui perencanaan yang inklusif dan berbasis optimalisasi seluruh potensi ekonomi daerah.
Ia menekankan, pemerintah daerah tidak dapat bergantung semata pada belanja APBD. Peningkatan investasi, penguatan sektor produktif, serta penciptaan lapangan kerja harus menjadi prioritas dalam RKPD 2027.
DPRD Provinsi Lampung pun menegaskan pentingnya keselarasan perencanaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar dokumen RKPD Tahun 2027 terintegrasi, efektif, serta berkelanjutan. Dengan sinergi yang kuat, arah pembangunan diharapkan semakin fokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung secara menyeluruh.
