Opini: Juangpost.com, Tulang Bawang Barat – Ada tanggal yang lewat begitu saja dalam kalender. Ada pula tanggal yang berulang, seolah menyimpan pesan kekuasaan.
Di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Lampung, 7 Januari tampaknya masuk kategori kedua, tanggal yang bukan sekadar administratif, melainkan simbolik bahkan nyaris ritualistik?
Tujuh Januari 2021 telah mencatat satu babak penting dalam sejarah birokrasi Tubaba. Google menyimpan sejarah, saat itu, Ir. Novriwan Jaya, SP dilantik menjadi Sekretaris Daerah oleh Bupati Tubaba kala itu, Ir. Umar Ahmad, SP.
Lima tahun kini berselang, pada tanggal dan bulan yang sama, 7 Januari 2026 sejarah seolah berputar pada porosnya sendiri. Novriwan Jaya, kini sebagai Bupati Tubaba, Nadirayah Wakil Bupati Tubaba disebut-sebut akan melantik Ir. Iwan Mursalin sebagai Sekda Tubaba.
Bukan hanya tanggal yang berulang, tempat pun sama, yaitu Kompleks Uluan Nughik. Bahkan formalitas pemberitahuan Pemerintah Daerah Tubaba melalui Surat Sekretariat Daerah Nomor 005/021/111.03/TUBABA/2026 yang ditandatangani Pj. Sekda Tubaba, Perana Putera telah beredar luas di semua kalangan. Semua tampak rapi, simetris, dan nyaris sakral.
Namun politik birokrasi tak pernah sesederhana angka dan tanggal. Jika Novriwan Jaya adalah wajah kesinambungan kekuasaan administratif kala itu, maka Iwan Mursalin adalah personifikasi stabilitas teknokratis yang kini muncul.
Selama 11 tahun memimpin Dinas PUPR Tubaba sejak 2014, Iwan Mursalin telah melewati beberapa rezim kepala daerah tanpa tergeserkan. Sebuah prestasi sekaligus anomali dalam lanskap birokrasi daerah Tubaba yang biasanya cair dan politis.
Ia dikenal piawai, berjejaring luas, dan memiliki “tangan dingin” dalam menyelesaikan persoalan pemerintahan di Tubaba. Di mata banyak kalangan, Iwan Mursalin adalah sutradara utama pembangunan infrastruktur Tubaba, sektor yang bukan hanya teknis, tetapi juga politis, ekonomis, bahkan ideologis.
Jalan, jembatan, SPAM dan bangunan publik lainnya adalah wajah paling kasat mata dari kinerja pemerintah daerah Tubaba.
Karena itu, pergeseran Iwan Mursalin sebagai Kepala Dinas PUPR Tubaba ke kursi Sekda bukan sekadar promosi jabatan biasa. Ia adalah pergeseran pusat gravitasi kekuasaan birokrasi di Tubaba.
Pertanyaan krusialnya justru muncul setelah itu, siapa yang akan mengisi kursi “Panas Dingin” Kepala Dinas PUPR Tubaba?
Isu yang pernah beredar di internal ASN menyebutkan posisi tersebut bakal diisi oleh figur yang “dekat dengan pusat”, entah guyonan atau benaran, sosoknya disebut sebagai mantan bawahan atau sosok titipan dengan jejaring vertikal super hebat.
Isu tersebut tentu saja, namun dalam politik birokrasi, isu sering kali lebih jujur daripada pernyataan resmin yang diselimuti rasa malu-malu.
Logika publik cukup sederhana, jika memang atensi pusat benar-benar kuat, mengapa anggaran infrastruktur Tubaba justru kerap merosot tak terkendali? Di sinilah skeptisisme publik menemukan pijakannya.
Dinas PUPR tentu bukan dinas biasa. Ia adalah etalase pembangunan sekaligus ladang konflik daerah. Salah kebijakan sedikit saja, maka kritik akan datang bertubi-tubi dari penggiat, para jurnalis, akademisi, hingga lembaga sosial kontrol dan pemerhati.
Terlebih jika penggantinya tak memiliki legitimasi moral, kerap omon-omon, kapasitas teknis yang minim, dan kerap menghindar dari isu yang berkembang bahkan bersembunyi dari sorotan dan tantangan.
Era baru pemerintahan Presiden Prabowo menghadirkan tantangan keras. Pengetatan anggaran, penajaman prioritas, dan tuntutan efisiensi akan memaksa daerah termasuk Tubaba lebih cermat menempatkan orang di posisi strategis yaitu Dinas PUPR.
Jabatan tak lagi cukup bermodal loyalitas dikala kepepet, ia menuntut kompetensi dan keberanian mengambil risiko kebijakan bahkan solusi terbaik bagi Pembangunan Daerah.
Maka 7 Januari 2026 bukan hanya soal pelantikan. Ia adalah penanda arah. Apakah Tubaba akan melanjutkan tradisi birokrasi berbasis kapasitas, atau tergelincir pada kompromi politik yang berbiaya mahal?
Semua mata kini bakal tertuju ke Dinas PUPR dinas yang kerap disebut paling “basah”, paling strategis, sekaligus paling rawan. Di sanalah ujian kepemimpinan Novriwan Jaya dan Nadirsyah akan dimulai secara nyata.
Masyarakat Tubaba menunggu, bukan sekadar kejutan, tetapi jawaban, apakah perubahan posisi benar-benar membawa kemajuan, atau hanya mengulang pola lama dengan wajah berbeda. Semoga Tubaba benar-benar berjaya di Tangan Novriwan Jaya dan Nadirayah.
