– Menjelang Pemilu 2024, Ratusan guru honorer di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Lampung, demo di Gedung DPRD setempat, Selasa (30/1/2024) sekitar pukul 10.00 Wib.

Dari seratusan tenaga pengajar yang tergabung dalam Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) Tubaba tersebut, dua belas orang perwakilan diterima Lintas Komisi DPRD Tubaba diruang Rapat Komisi 3.

Selain itu, aksi protes yang disampaikan, turut menghadirkan sejumlah Kepala Dinas, Badan dan Asisten Pemerintah Daerah setempat.

“Kami datang ke DPRD Tubaba bersama sekitar seratus perwakilan guru dari sembilan kecamatan di Tubaba untuk menanyakan kejelasan pengangkatan tenaga kerja P3K guru” kata Eka salah satu guru peserta aksi saat diwawancarai media Juangpost.com di halaman dedung DPRD Tubaba.

Menurut Eka, nasib ratusan guru yang telah belasan tahun mengabdi, mendidik dan mencerdaskan generasi penerus bangsa harus bener-bener menjadi perhatian pemerintah.

“Kenapa Pemkab Tubaba tidak ada pengangkatan P3K untuk guru honorer yang telah belasan tahun mengabdi. Kami telah mengutus 12 orang untuk nyampaikan aspirasi melalui rapat bersama didalam Gedung DPRD Tubaba” tegas Eka.

Hal senada juga ditegaskan Ketua FGPPNS Tubaba Endah Suryani, bahwa aksi yang dilakukan bertujuan untuk menyampaikan protes kepada pemerintah daerah Tubaba yang sudah 2 tahun tidak pernah ada usulan pengangkatan guru menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Sesuai pasal 66 Undang-undang nomor 20 tahun 2023 dan surat Menpan RB nomor B/3540/M.SM.01.00/2023 terkait penataan pegawai dan kebutuhan ASN, kami meminta di tahun 2024 ini Pemkab bisa mengusulkan formasi PPPK guru. Prioritas kami adalah formasi terhadap 496 guru yang sudah sempat mengikuti tes Calon PPPK tahun 2021 lalu agar dapat dituntaskan tahun ini. Kami siap mengikuti tes lagi, yang penting diusulkan terlebih dahulu kuota formasinya,” kata Endah kepada media.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Tubaba Joko Kuncoro, menyatakan pihak DPRD Tubaba akan memperjuangkan semua guru-guru honorer di Kabupaten Tubaba untuk dapat diusulkan pada pengangkatan atau perekrutan Calon PPPK tahun 2024.

“Kita utamakan untuk 496 guru honorer yang sudah sempat mengikuti tes pada perekrutan PPPK tahun 2021. Sehingga kita berharap Pemkab dapat bekerjasama dan berjuang untuk pengangkatan guru honorer di Tubaba,” Pungkasnya.

Terpisah, usai mengikuti Rapat Lintas Komisi mendengarkan aspirasi Guru di ruang rapat Komisi 3 DPRD Tubaba, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tubaba, Novian, mengungkapkan bahwa pengangkatan PPPK terkendala pada kesiapan anggaran.

“Sebenarnya selalu kita usulkan, tapi permasalahannya adalah di anggaran kita yang belum mencukupi. Sebab, untuk gaji ASN PPPK itu menjadi tanggung jawab daerah atau APBD, sedangkan kebutuhan gaji yang bisa diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU) hanya 30 persen.” terangnya.

Namun, Novian memastikan pihaknya akan tetap berupaya mengusulkan, bahkan bukan hanya guru honorer saja, tetapi termasuk dari formasi tenaga kesehatan dan teknis lainnya.

“Akan segera kita laporkan ke pimpinan terlebih dahulu dalam hal ini Sekda dan Pj.Bupati terkait usulan penerimaan PPPK itu termasuk CPNS. Yang jelas untuk penerimaan dipastikan ada, hanya saja untuk kepastian jumlahnya berapa, kita menunggu keputusan pimpinan dan pusat karena melihat kemampuan masing-masing daerah,” pungkasnya.

The post Nasib tidak Jelas, jelang Pemilu 2024, Ratusan Guru Honorer protes di DPRD Tubaba. appeared first on Juangpost.com.