Rapat paripurna yang dihadiri 18 dari 25 anggota DPRD itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD, Ali Yudiem, S.H.

Tampak hadir juga para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pesibar, forkopimda setempat, dan para Camat.

Dalam laporan Badan Anggaran (Banang) DPRD Pesibar atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pesibar Tahun 2023 yang disampaikan Anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRD, Khoiril Iswan menyampaikan bahwa, beberapa rekomendasi yang berhasil dihimpun sesuai dengan ketetapan Banmus DPRD Pesibar bahwa Pembahasan atas Laporan LHP BPK atas laporan keuangan Pemkab Pesibar Tahun Anggaran 2023 telah selesai dibahas oleh Badan Anggaran DPRD bersama TAPD Pesibar pada 2 Juli lalu di Ruang Dengar Pendapat (RDP) DPRD Pesibar diantaranya, Banang meminta dalam penyusunan APBD di tahun yang akan datang dalam penataan arus kas harus sesuai dengan peruntukannya dan jangan dipindah-pindahkan dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain.

“Banang meminta kepada TAPD untuk masa yang akan datang dalam membuat program yang membutuhkan anggaran besar jangan memaksakan kegiatan-kegiatan yang belum mendesak,” kata Anggota Banmus, Khoiril Iswan.

Selain itu, anggota Banmus, Khoiril Iswan juga mengatakan bahwa Banang meminta kepada TAPD dalam penentuan target pendapatan harus realistis. Rekomendasi berikutnya, Banang meminta kepada OPD masing-masing yang terkena dampak dari temuan BPK untuk dapat lebih optimal melaksanakan kinerja. “Selanjutnya Banang mengharapkan langkah yang berani untuk memperbaiki struktur APBD Pesibar,” ujar Anggota Banmus, Khoiril Iswan.

Lebih lanjut disampaikan Anggota Banmus Khoiril Iswan, Banang juga meminta kepada Inspektorat untuk lebih maksimal dalam rangka melakukan penagihan atas temuan BPK kepada seluruh pihak ketiga yang terdaftar dalam lampiran temuan BPK.

Banang juga merekomendasikan untuk kegiatan penunjukan tim apraisal untuk melakukan kajian atas besaran tunjangan perumahan transport bagi pimpinan dewan tetap dianggarkan di BPKAD.

“Terakhir, Banang merekomendasikan untuk setiap hasil LHP BPK dan hasil evaluasi gubernur atas anggaran apabila sudah ada dimeja pimpinan dewan untuk dapat dibahas kembali oleh Banang,” tukas Anggota Banmus, Khoiril Iswan.

The post Bupati Pesibar Hadiri Rapat Paripurna DPRD Penyampaian Rekomendasi LHP BPK appeared first on Juangpost.com.

Pelantikan 25 anggota dewan Pesisir Barat itu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung No. G/484/B.01/HK/2024 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Pesisir Barat masa jabatan Tahun 2019-2024.

Kemudian Keputusan Gubernur Lampung No. G/485/B.01/HK/2024, tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Pesisir Barat periode 2024-2029.

Pengambilan sumpah janji jabatan 25 anggota DPRD Pesisir Barat untuk masa bakti lima tahun ke depan itu dilakukan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Liwa, Lampung Barat (Juga membawahi Pesisir Barat), Awaludin Hendra Aprilana.

Hadir dalam pelantikan itu Bupati – Wakil Bupati Pesibar Agus Istiqlal – A Zulqoini Syarif, unsur Forkopimda, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ketua Partai Politik (Parpol), dan organisasi kepemudaan.

Ketua dan Wakil DPRD Pesisir Barat Sementara

Usai pelantikan itu, Sekretaris DPRD Pesisir Barat, L Maulana, menyampaikan ketetapan pimpinan DPRD Pesisir Barat sementara.

Di mana Ketua DPRD Sementara Mohammad Emir Lil Ardi dari Partai NasDem, Wakil Ketua sementara, Mad Muhizar dari PDI Perjuangan.

Mohammad Emir Lil Ardi mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan sebagai ketua sementara DPRD kabupaten dengan akronim Pesibar bersama Mad Muhizar sebagai wakil ketua sementara DPRD Pesibar.

Sosok yang akrab dengan sapaan Edo itu juga tak luput menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada seluruh lapisan masyarakat Pesibar yang sebelumnya berpartisipasi dalam Pemilu Serentak 2024.

“Tentu kedepan kita berharap dapat dukungan dari semua pihak dalam menjalankan amanah yang di emban ini,” tuturnya singkat.

Sementara itu Wakil Bupati Zulqoini menyampaikan, atas nama Pemkab Pesibar tentu mengucapkan terimakasih kepada anggota DPRD Pesbar yang telah dilantik.

Terdapat dua hal yang perlu dicermati oleh para anggota DPRD yang baru saja dilantik, antara lain, yakni secara konseptual maupun legal-formal, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari pemerintahan daerah.

Di mana karakter dari DPRD di dalam kerangka negara kesatuan (unitaris) memiliki corak yang berbeda dengan kedudukan lembaga legislatif di negara-negara federal yang menganut pemisahan kekuasaan negara secara absolut hingga ke tingkat lokal atau regional.

“Karena itu, Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah meletakan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah,” katanya.

Berikut 25 Anggota DPRD Pesisir Barat Lampung 2024-2029 yang Dilantik

Dapil I
1. Edy Yusron – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Mulyadi – Partai Golkar
3. Mohammad Emir Lil Ardi, S.H. – Partai NasDem
4. Lioni Azka – Partai NasDem
5. Mutawakil Billah, S.H. – Partai Amanat Nasional (PAN)
6. Muhammad Amir Basri, S.M. – Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Dapil II
1. Riza Pahlevi, S.T. – PKB
2. Sahrul Jaya, S.E. – Partai Gerindra
3. Pieter – PDI Perjuangan
4. Gusti Kadi Artawan – Partai Golkar
5. Elly Triskova, S.E. – Partai NasDem
6. Yulyan Putra – Partai Demokrat
7. Yeni Ernida, S.Pd. – PPP

Dapil III
1. Mad Muhizar, S.E. – PDI Perjuangan
2. Anggun Kurnia Dewi, S.M. – PDI Perjuangan
3. M.Syahruddin – Partai Golkar
4. Rendi Rinaldi – Partai NasDem
5. Andri Yuriza, A.Md.Kep – PAN
6. Risman Arif – PPP

Dapil IV
1. Ali Yudiem, S.H. – PKB
2. A.Zulkipli Rohman – PDI Perjuangan
3. Heri Gunawan – Partai NasDem
4. Ikam Mulhak – Partai NasDem
5. H. Fahrurrazi, S.P., M.M. – Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
6. Sholihan – PPP.

The post 25 Anggota DPRD Pesibar Resmi Dilantik appeared first on Juangpost.com.

Mulyadi menjelaskan CA yang menjadi korban bullying oleh teman sekolahnya baru saja mendapatkan musibah, baru tujuh hari bapaknya meninggal dunia. Kejadian itu sudah sekitar satu minggu namun korban tidak pernah bercerita kepada siapapun, setelah beredarnya vidio terduga korban bullying baru mau bercerita. Terangnya

Bentuk rasa kepedulian Mulyadi sebagai anggota dprd kabupaten pesisir barat dari partai golongan karya ( golkar ) juga memberikan santunan berupa dana dan sembako.

Tidak hanya itu Mulyadi juga berharap kepada unsur terkait khususnya kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Krui, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana agar segera menindak lanjuti perihal kasus tersebut supaya tidak terulang lagi di kemudian hari.

” kepada unsur terkait agar segera menindak lanjuti perihal kasus tersebut supaya tidak terulang lagi di kemudian hari ”

Selain itu, Mulyadi juga berharap agar unsur – unsur terkait bisa memberikan pelajaran, pembekalan dan pembinaan kepada siswa-siswi pentingnya mengedepankan pendidikan moral dan ahlak yang baik. pungkasnya.

The post DPRD Pesibar Beri Perhatian Korban Bullying appeared first on Juangpost.com.

Kapolres Pesisir Barat AKBP Alsyahendra, melalui Kasihumas Ipda Kasiyono mengatakan bahwa Polres Pesisir Barat mengerahkan 100 personel dalam rangka pengamanan pelantikan 25 anggota DPRD terpilih untuk periode 2024-2029 Kabupaten Pesisir Barat.

“Pengamanan ini dilakukan untuk memastikan prosesi pelantikan berjalan dengan aman dan tertib. Kami telah menyiapkan pengamanan yang maksimal dengan menempatkan personel di berbagai titik strategis di sekitar lokasi pelantikan,” ujarnya.

“Selain itu Polres Pesisir Barat bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan. Pengamanan ini bukan hanya fokus di dalam gedung, tetapi juga di luar gedung serta di akses masuk menuju lokasi pelantikan,” tambahnya.

Pelantikan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, tokoh politik, dan pejabat daerah. Seluruh personel yang diterjunkan telah diberikan arahan dan instruksi khusus agar tetap menjaga ketertiban selama prosesi berlangsung.

Sebagai informasi, pemilu 2024 di Kabupaten Pesisir Barat berlangsung dengan aman dan tertib, dengan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi. 25 anggota DPRD yang dilantik hari ini merupakan hasil dari proses pemilihan yang demokratis dan transparan.

Dengan pengamanan yang ketat, diharapkan pelantikan ini akan berlangsung tanpa hambatan dan dapat menjadi awal yang baik bagi DPRD Kabupaten Pesisir Barat periode 2024-2029 dalam menjalankan tugasnya untuk kemajuan daerah pesisir barat.

The post Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Terpilih appeared first on Juangpost.com.

Pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD Pesibar tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor: G/649/B.01/HK/2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Pesibar masa jabatan Tahun 2024-2029 atasnama Mohammad Emir Lil Ardi, S.H., dari Partai NasDem sebagai Ketua dan Muhammad Amin Basri, S.M., dari PPP sebagai Wakil Ketua II.

Rapat paripurna yang dihadiri 24 anggota dari 25 anggota DPRD tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD, Mohammad Emir Lil Ardi, dan didampingi Wakil Ketua II DPRD, Muhammad Amin Basri.

Tampak hadir juga Pj. Sekda, Drs. Jon Edwar, M.Pd., Staf Ahli Bupati, para Asisten, Ketua I TP-PKK, Yulnawati Zulqoini Syarif, Ketua Darma Wanita Persatuan (DWP) Pesibar, L. Liastuti Jon Edwar, S.Pd., M.M., Forkopimda Pesibar, pejabat Tinggi Pratama, Pengawas, dan Pelaksana di lingkungan Pemkab Pesibar, Camat dan Peratin se-Pesibar.

Wakil Bupati, Zulqoini Syarif mengawali sambutannya dengan ucapan selamat atas dilantiknya jajaran pimpinan DPRD Pesibar periode 2024-2029. “Semoga amanah yang diberikan mampu dijalankan dengan penuh tanggungjawab, dedikasi, dan komitmen dalam upaya memajukan masyarakat Pesibar,” tutur Wakil Bupati, Zulqoini Syarif.

Wakil Bupati, Zulqoini Syarif juga menyampaikan bahwa jabatan tersebut merupakan suatu kehormatan, sekaligus tanggungjawab yang cukup berat. “Karenanya atasnama Pemkab Pesibar berharap dengan kepemimpinan dan kebijakan yang bijaksana, semua dapat membawa perubahan yang positif, memajukan kesejahteraan rakyat, serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan, kekuatan, dan keberkahan dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil,” ujar Wakil Bupati, Zulqoini Syarif.

“Selamat bekerja dan berkarya untuk masa depan yang lebih baik untuk menuju Pesibar yang amanah, maju, dan sejahtera,” pungkas Wakil Bupati, Zulqoini Syarif.

The post Pengucapan Sumpah Janji Pimpinan DPRD 2024- 2029 appeared first on Juangpost.com.

Tampak hadir juga dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati A. Zulqoini Syarif, Kapolres Pesibar, AKBP. Alsyahendra, Ketua DPRD, Agus Cik, Wakil Ketua I DPRD, Ripzon Efendi, Pj. Sekda Jon Edwar, para perwakilan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Disela-sela kegiatan itu Bupati, Agus Istiqlal, mengucapkan terima kasih atas sinergitas yang terjalin baik antara Pemkab dengan Polres itu. “Tentu harapannya kerjasama ini dapat terus terjalin baik kedepannya dalam upaya menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat,” ujar Bupati, Agus Istiqlal.

Bupati, Agus Istiqlal berharap bangunan hibah yang diserahkan itu bermanfaat baik dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan jajaran Polres Pesibar.

“Mudah-mudahan bangunan yang telah dihibahkan Pemkab Pesibar mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat Pesibar,” harap Bupati, Agus Istiqlal.

Sementara itu Kapolres, Alsyahendra juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan yang terus diberikan Pemkab Pesibar guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

“Maka dari itu Polres Pesibar terus berupaya agar secepatnya sudah bisa melakukan cetak Surat Izin Mengemudi (SIM) baru agar bisa meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat secara luas,” ucap Kapolres, Alsyahendra.

The post Serah Terima Bagunan Polres Pesisir Barat appeared first on Juangpost.com.

Pandangan umum fraksi pertama disampaikan Fraksi NasDem melalui juru bicara, Rendi Rinaldi mengatakan bahwa pertama, Fraksi NasDem melihat dan memandang Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pesibar. Untuk itu, pihaknya berharap kinerja yang lebih giat lagi dari OPD untuk menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam pencapaian PAD.

“Kedua, dalam menghadapi tantangan penanganan bencana di Pesibar, Fraksi NasDem memberikan perhatian serius pada perlunya litigasi bencana dan kebijakan yang strategis untuk meningkatkan mitigasi dan respon terhadap bencana. Pesibar, dengan letak geografisnya yang rawan bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor sehingga perlu dilakukan pendekatan penanganan yang komprehensif, terencana dan berkelanjutan. Fraksi NasDem berharap, melalui peningkatan kolaborasi dan alokasi anggaran yang tepat , Pesibar dapat lebih siap dalam melindungi masyarakat dan meminimalkan dampak dari bencana yang mungkin terjadi,” ujar Juru Bicara Fraksi NasDem, Rendi Rinaldi.

Ketiga, Fraksi NasDem melihat adanya ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp831.270.805.584. Hal itu akan sangat mencerminkan bahwa sumber PAD masih belum mampu memenuhi kebutuhan pembangunan dan operasional kabupaten secara mandiri. Pendapatan transfer dari pusat mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) , Dana Alokasi Khusus (DAK), dan berbagai bentuk bantuan lainnya yang bertujuan menopang sektor pembangunan dan pelayanan publik. Namun dengan ketergantungan Pesibar dihadapkan pada tantangan untuk memperkuat struktur ekonomi lokal agar lebih mandiri berkelanjutan.

“Keempat, Fraksi NasDem memberikan masukan penting terkait digitalisasi pelayanan publik, sebagai upaya mendesak untuk meningkatkan efisiensi transparansi pelayanan kepada masyarakat. Di era digital saat ini aksesibilitas layanan menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan, dan Fraksi NasDem melihat digitalisasi sebagai solusi strategis untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan terjangkau,” kata Juru Bicara, Rendi Rinaldi.

Masih kata Juru Bicara, Rendi Rinaldi, poin kelima, Fraksi Nasem memandang perlu melalui swasembada pangan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan tersebut, meningkatkan ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam pencapaiannya memerlukan kerjasama antara pemerintah, petani, nelayan, serta seluruh masyarakat. Dengan potensi sumber daya yang ada, swasembada pangan bukan hanya visi, tetapi tujuan yang bisa dicapai melalui sinergidan perencanaan yang matang. “Keenam, Fraksi NasDem berharap dengan meningkatkan profesionalitas ASN dan memperkuat Upaya dalam menarik investor, Pesibar akan berkembang menjadi daerah yang sejahtera dan berdaya saing, melalui sinergi antara pemerintahan yang professional dan terbukanya peluang investasi. Fraksi NasDem optimis Pesibar dapat mencapai target pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor,” tandas Juru Bicara, Rendi Rinaldi.

Pandangan fraksi kedua yakni Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Juru Bicara, Mat Muhizar bahwa Pertama, Fraksi PDI Perjuangan memberikan pandangan kepada Pemkab Pesibar tentang prinsip anggaran berimbang, sebagai daerah yang tergolong berpendapatan rendah, pola penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sebaiknya dilakukan dengan prinsip anggaran berimbang. Hak itu bertujuan untuk memudahkan perencanaan belanja sesuai dengan pendapatan dan terhindar dari kemungkinan defisit anggaran pada setiap tahun anggaran.

“Kedua, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti berkenaan dengan kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang masih tinggi di Pesibar, kami menilai bahwa pemkab belum sepenuhnya mempunyai komitmen dalam menangani permasalahan tersebut. Fraksi PDI Perjuangan meminta pemkab agar mencari solusi dan konsisten terhadap permasalahan tersebut,” pinta Juru Bicara, Mat Muhizar.

Selanjutnya ketiga, Fraksi PDI Perjuangan meminta adanya pemerataan pembangunan, dikarenakan berdasarkan hasil pengawasan dilapangan tepatnya di Pekon Pagar Bukit dan Pekon Kuta Mulya Kecamatan Bangkunat belum pernah adanya pembangunan insfrastruktur jalan. Meski pemerintah daerah pernah merencanakan anggaran untuk pembangunan jalan di wilayah tersebut namun hingga saat ini belum adanya pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat, maka Fraksi PDI Perjuangan meminta agar pemkab memprioritaskan pembangunan di wilayah tersebut sebagai upaya pemerataan pembangunan.

Keempat, berdasarkan hasil pengawasan adanya pembangunan kantor TP-PKK yang hingga saat ini belum selesai dan belum dapat dimanfaatkan oleh daerah, hal ini harus menjadi kajian dan evaluasi bahwa pembangunan insfrastruktur penting namun harus tepat guna, tepat sasaran dan terukur. “Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemkab melalui Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) agar menunda penambahan anggaran gedung TP-PKK yang dinilai realisasi pelaksana pembangunannya memprihatinkan dan belum layak,” ujar Juru Bicara, Mat Muhizar.

Kelima, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar pemerintah daerah mengevaluasi dan meninjau kembali terkait serapan alokasi dana sebagai upaya tepat guna dan tepat sasaran seperti urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada DPUPR yang dialokasikan anggaran sebesar Rp43.563.242.600, antara lain melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Pengembngan Pemukiman, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Penyelenggaraan Jalan. Namun pihaknya mengamati adanya anggaran Lingkungan Hidup yang dialokasikan dana sebesar Rp6.763.872.100, antara lain melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Persampahan yang masuk dalam anggaran urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga dinilai adanya duplikasi atau tumpang tindih dalam serapan anggaran.

“Keenam, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemkab agar setiap hasil evaluasi dan perubahan keuangan saerah bersama dengan pemprov, harus melakukan koordinasi dan pembahasan kembali dengan DPRD terkait hasil dari evaluasi tersebut bertujuan adanya sinergitas kinerja dan pengawasan yang transparan. Ketujuh, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah mengevaluasi dan mengkaji kembali mengenai pembangunan kantor Camat Pulau Pisang yang dilakukan pada tahun 2015 dan hingga saat ini tidak bisa digunakan sebagaimana direncanakan, maka persoalan ini harus segera ditindaklanjuti sebagai upaya penegakan hukum yang bermartabat di Pesibar,” lanjut Juru Bicara, Mat Muhizar.

Poin berikutnya kedelapan, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemkab agar bekerja dengan penuh tanggungjawab dan akuntabel bukan sekedar wacana, sebab pencapaian dari target selama ini belum signifikan dari perencanaan. Kesembilan, Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, maka pemerintah daerah harus memiliki komitmen, konsentrasi maupun inventarisasi permasalahan yang ada dilapangan. Misalnya permasalahan bendungan dan irigasi yang tidak berpungsi sebagaimana layaknya maka pemda harus melakukan perawatan pun perbaikan upaya kebermanfaatan bagi masyarakat Pesibar.

“Kesepuluh, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemkab tidak perlu menambah anggaran Gedung SMPN 1 Krui, sebab jika ada penambahan anggaran perlu di evaluasi, permasalahan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bukan sekedar bangunan fisik, diketahui kondisi bangunan SDN 16 Krui Kecamatan Bangkunat yang sempat viral karena sarana dan prasarana pendidikan yang jauh dari kata memadai perlu menjadi bahan kajian bahwa begitu pentingnya perhatian pemerataaan pembangunan di sektor Pendidikan dan tidak hanya terpusat. Diketahui juga adanya kasus perundungan di SMPN 2 Krui yang juga viral di media sosial beberapa waktu lalu, ini juga hal yang harus kita kaji dan benahi didunia pendidikan Pesibar. Maka fraksi PDI Perjuangan meminta kepada pemkab agar melakukan resolusi yang tepat dan berkesinambungan karena kita bukan hanya meningkatkan infrastruktur saja namun membangun sumber dayamanusia yang berkarakter dan berbudaya juga tak kalah pentingnya,” pungkas Juru Bicara, Mat Muhizar.

Pandangan fraksi ketiga yakni Fraksi PPP yang disampaikan Juru Bicara, Risman Arif menyampaikan bahwa pertama, meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat menjelaskan arah tujuan serta prioritas pembangunan Tahun Anggaran 2025. Kedua, Fraksi PPP melihat bahwa proyeksi pendapatan daerah Tahun 2025 terkesan tidak bergerak kearah lebih baik, dibanding dengan target pendapatan tahun sebelumnya. Karenanya, Fraksi PPP mempertanyakan jalan atau terobosan inovatif lain guna mengekstraksi sumber-sumber pendapatan daerah yang lebih luas agar proyeksi pendapatan daerah bisa melampaui proyeksi APBD 2024. Fraksi PPP juga mengingatkan tentang pentingnya peningkatan efektivitas pengelolaan pajak melalui optimalisasi sistem, peningkatan kapasitas petugas pajak, dan perluasan basis wajib pajak.

“Ketiga, Fraksi PPP mempertanyakan alasan terjadinya penurunan secara signifikan terhadap anggaran pada Sekretariat DPRD Pesibar. Keempat, Fraksi PPP meminta pemkab mengevaluasi terkait pembangunan gedung Pemkab Pesibar yang pada dasarnya belum selesai sepenuhnya, namun adanya utang Pemkab Pesibar disebabkan gagal bayar terhadap kontraktor. Kita ketahui bersama bahwa pemerintah daerah telah mengambil langkah sistem multiyears dalam upaya penyelesaian pembangunan tersebut. Menurut kami dalam hal ini tidak ada alasan yang relevan untuk melanjutkan pembangunan gedung Pemkab Pesibar, maka dari itu kami meminta agar mengevaluasi dan mengkaji kembali permasalahan-permasalahan yang menyebabkan tidak dapat diselesaikannya pembangunannya sesuai dengan RPJMD,” jelas Juru Bicara, Risman Arif.

Poin kelima, Fraksi PPP meminta pemkab untuk menyesuaikan visi dan misi Bupati yaitu kesejateraan masyarakat, karenanya agar tercapai harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat seperti bidang pendidikan dan kesehatan dari pada belanja untuk kebutuhan birokrasi. Fraksi PPP juga menilai bahwa rendahnya kualitas sejumlah kegiatan fisik yang menggunakan anggaran daerah dikarenakan lemahnya pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan anggaran tersebut.

Keenam, Fraksi PPP meminta pemerintahan daerah lebih objektif dalam mengalokasikan anggaran pembangunan dan infrasruktur, sehingga dapat menyesuaikan terhadap APBD agar tidak memaksakan pembangunan, terlebih anggaran daerah mengalami defisit. Oleh sebab itu Fraksi PPP mendorong agar pemerintahan daerah melakukan evaluasi. “Ketujuh, Fraksi PPP akan mengakomodir dan menolak usul pemerintah terhadap Rencana APBD 2025 jika tidak tepat sasar dan tepat guna atas kepentingan rakyat,” jelas Juru Bicara, Risman Ariif.

The post Rapat Paripurna Dengan Agenda Pandangan Fraksi Terhadap Ranperda APBD 2025 appeared first on Juangpost.com.

Pada kesempatan itu, Gubernur
minta para kader Karang Taruna berdedikasi dan ikutserta dalam membangun Provinsi Lampung yang dinamis, serta terus berkembang mengikuti perubahan zaman.

“Sebagai agen perubahan untuk pemuda Lampung, Karang Taruna hendaknya dapat memberdayakan para pemuda untuk terus berkarya dan mengasah kreatifitas dengan memaksimalkan potensi yang ada. Jadikan generasi muda kita generasi yang produktif, terampil, responsive dan berdaya guna bagi diri dan lingkungannya,” ujar Gubernur Arinal.

Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur Arinal mengapresiasi kegiatan ini, karena dapat mempererat tali persaudaraan dan ajang silaturahmi antar pengurus Karang Taruna.
“Saya juga mengucapkan selamat memperingati Hari Ulang Tahun Karang Taruna ke-63, semoga dapat menjadi motivasi bagi kita semua, khususnya anggota karang taruna untuk memiliki jiwa pemimpin, jiwa sosial, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitar, serta tanpa mengenal lelah mengabdi untuk Provinsi Lampung,” ujar Gubernur Arinal.

Sebagai organisasi sosial kepemudaan, jelas Gubernur Arinal, Karang Taruna menjadi wadah pembinaan dan pengembangan serta pendayagunaan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomi produktif, dengan pendayagunaan serta potensi yang tersedia di lingkungan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang telah ada.
“Karang Taruna adalah salah satu motor penggerak pemuda dalam pembangunan kesejahteraan sosial di tingkat desa/kelurahan yang berada di seluruh wilayah Indonesia khususnya di Provinsi Lampung,” katanya.

Arinal menilai Karang Taruna juga memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat meningkatkan potensi dan peran aktif Karang Taruna diperlukan upaya pengembangan jaringan komunikasi, kerjasama, sinergi dan kolaborasi antar Karang Taruna khususnya dalam lingkup wilayah provinsi.

“Insyaallah saya juga mempunyai suatu program bagaimana karang taruna menjadi penggerak, tidak hanya dalam semangat kerja tetapi juga bagaimana meningkatkan ekonomi kerakyatan di desa. Yakni melalui BUMDes yang sudah saya galakkan, bahwa BUMDes akan menjadi suatu program strategis dalam membangun ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

Gubernur mengakui dirinya kembali diberikan kesempatan untuk dapat menikmati suguhan alam dari Pesisir Barat. Dengan semangat “Helauni Kikbakhong,” Pesisir Barat terus membuktikan dengan berbagai prestasi mulai dari perolehan tiga kali berturut-turut Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung, hingga Penghargaan dari Kemendikbudristek sebagai “Pemda Inspiratif dalam Transformasi Anggaran dan Regulasi” pada Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2023.

“Tentunya capaian ini dapat diraih karena dukungan dari sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Dan Saya yakin, karang taruna menjadi salah satu penyokong dari berbagai capaian dari Pesisir Barat. Hal ini dikarenakan karang taruna menjadi tempat generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan juga rasa tanggung jawab,” jelasnya.

Gubernur Arinal berharap bentuk nyata dari keikutsertaan Karang Taruna dalam mewujudkan Lampung Berjaya.
Ia juga berharap Bulan Bakti Karang Taruna ke-63 ini bukan sekadar kegiatan seremonial, akan tetapi menjadi pengingat bahwa Karang Taruna harus lebih solid, karena bagaimanapun Pemerintah Provinsi Lampung membutuhkan mitra di dalam pembangunan dengan kondisi Bumi Lampung yang semakin berkembang dan maju.

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung, Dendi Ramadhona menyampaikan ucapan terimakasih kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang telah berkenan dan menyempatkan untuk hadir dalam Acara Bulan Bakti Karang Taruna Provinsi Lampung Tahun 2023.

Ia juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak, terkhusus Bupati Pesisir Barat yang telah mendukung dan mensupport terselenggaranya Bulan Bakti Karang Taruna Provinsi Lampung ini.

Dendi menyampaikan bahwa Karang Taruna tidak hanya semerta-merta menjadi sebuah organisasi wadah kepemudaan yang bersifat lokal saja.

“Memang benar karang taruna bersifat lokal, tapi tolong berbuat, bekerja, dan berpikir secara global untuk kepentingan yang lebih besar yaitu mengangkat harkat martabat dan kesejahteraan masyarakat yang ada di pesisir barat dan provinsi Lampung,” ujar Dendi.

Dendi berpesan dan mengajak kepada seluruh Karang Taruna Provinsi Lampung khususnya yang hadir disini untuk terus bergerak bersama mendukung program-program Gubernur Lampung Bapak Arinal Djunaidi yang begitu luar biasa. “Maka kita kawal, kita sosialisasikan, serta Kita dukung berbagai program Gubernur Lampung,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal menyampaikan ucapan selamat datang kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi di Kabupaten Pesisir Barat, Negeri Para Sai Batin dan Ulama dalam Acara Bulan Bakti Karang Taruna ke-63.

Dalam Acara Bulan Bakti Karang Taruna Tingkat Provinsi Lampung sekaligus HUT Karang Taruna ke-63 tersebut terdapat penyerahan Penghargaan Satya Lencana Adhitya Karya Mahatva Yodha Utama dan Penghargaan Satya Lencana Adhitya Karya Mahatva Yodha Madya.

Penghargaan Satya Lencana Adhitya Karya Mahatva Yodha Utama diberikan kepada Tokoh Masyarakat, Kepala Dinas, Camat Se-Provinsi Lampung.
Dan Penghargaan Satya Lencana Adhitya Karya Mahatva Yodha Madya diberikan kepada Lurah, Kepala Desa, Kepala Pekon, Tokoh Pemuda, Mitra Kerja Karang Taruna se-Provinsi Lampung.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Karang Taruna Provinsi Lampung Nomor: Istimewa/KT-LPG/AI/IX/2023 Tentang Penerima Penghargaan Pembina Karang Taruna Berprestasi Bagi Kepala Dinas, Tokoh Masyarakat, Camat, Kepala Desa/Lurah Se-Provinsi Lampung.

Serta terdapat penyerahan Penghargaan Satya Lencana Adhitya Karya Mahatva Yodha Pesisir Barat.

Dalam kesempatan itu juga, terdapat Pemberian Secara Simbolis Santunan, Sembako dan Bantuan Kursi Roda, Alat Olahraga dan Bibit Pohon Oleh Gubernur Lampung didampingi Bupati Pesisir Barat, dan Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung. (Adpim)

The post Momen BBKT ,Arinal Minta Para Kader Ikut Serta Membangun Lampung appeared first on Juangpost.com.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar), I Nyoman Setiawan, S.E., M.M., mengatakan Muli Mekhanai yang mewakili Pesibar dalam ajang Pemilihan Muli Mekhanai Provinsi Lampung Tahun 2023. Peserta yang berhasil mengharumkan nama kabupaten terbungsu di Lampung itu yakni Muli atasnama Nurul Aunalia Marantoni, meraih Juara II Provinsi Lampung. “Nurul Aunalia Marantoni juga meraih Juara Kategori Muli Intelegensi Provinsi Lampung,” ungkap Nyoman.

Selain itu, lanjut Nyoman, peserta lainnya yang berhasil meraih prestasi yaitu peserta atasnama Muli Claura Emalia meraih Juara Muli Social Media Provinsi Lampung. “Sedangkan Mekhanai atasnama M. Nevaldy OAP hanya masuk dalam 10 besar Mekhanai Provinsi Lampung,” lanjut Nyoman.

“Dalam malam grandfinal dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung, Ir. Arinal Djunaidi serta forkopimda Provinsi Lampung,” imbuhnya.

Menurut Nyoman, prestasi yang berhasil diraih oleh Muli Mekhanai perwakilan Pesibar itu merupakan prestasi yang cukup membanggakan. “Karenanya atasnama masyarakat dan Pemkab Pesibar kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi terhadap Muli Mekhanai Pesibar yang berhasil mengharumkan nama Pesibar pada bidang tersebut,” tuturnya.

Ia berharap agar para Muli Mekhanai Pesibar terus mengembangkan bakat-bakatnya dengan baik, agar dapat terus berkontribusi terhadap upaya peningkatan pembangunan Pesibar dan upaya promosi berbagai potensi yang ada di Pesibar, khususnya dibidang pariwisata. (Eki)

The post Muli Mekhanai Pesisir Barat Torehkan Prestasi Diajang Pemilihan Muli Mekhanai Provinsi Lampung 2023 appeared first on Juangpost.com.

Pusat gempa berada di 53 kilometer barat daya Pesisir Barat dengan kedalaman 38 KM. Getaran tersebut terjadi dalam beberapa detik

Berdasarkan informasi BMKG, getaran gempa terasa hingga III MMI, yaitu benda yang tergantung ikut bergoyang dan benda terasa bergetar.

Namun, peristiwa itu tidak ada informasi korban jiwa atau kerusakan. Hanya saja, warga yang cukup terkejut membuat berhamburan ke luar rumah.

“Saya lagi bersiap mau solat Isya ternyata ada gempa. Jadi sangat kaget dan sempat keluar rumah, tetapi hanya sebentar. Saya dengar tetangga juga bilang gempa,” kata warga Pekon Way Redak, Kecamatan Pesisir Tengah, Irsa.

Dia berharap tidak terjadi gempa susulan yang bisa membahayakan dan menimbulkan kerusakan. “Warga sekitar juga tidak keluar rumah,” ujarnya.

Warga Pekon Walur, Kecamatan Krui Selatan, Zainul, mengaku merasakan gempa saat di dalam rumah. “Kaget dan semoga tidak ada gempa susulan atau bencana alam lain yang terjadi,” kata dia.

Sementara itu, warga Way Mengaku, Kecamatan Balikbukit, Lampung Barat, Parida, mengatakan saat gempa langsung keluar rumah karena khawatir getarannya makin kuat.

“Kami lebih baik keluar rumah untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan,” kata dia.

Warga Lampung Barat, Sarina, mengatakan getaran gempa terasa cukup kuat. Sehingga, dia langsung keluar rumah untuk menyelamatkan diri.

“Tapi, ada juga warga yang bertahan di dalam rumah, tetapi sambil mengamati kekuatan gempa,” katanya.(Red)

The post Pesisir Barat Diguncang Gempa, Getaran Hingga Lampung Barat appeared first on Juangpost.com.