Menurut Ketua Badan Kehormatan DPRD Pesawaran, Lenida Putri, kunjungan kerja yang dilaksanakan pada 14 hingga 17 Mei 2025 ini dalam rangka peningkatan kedisiplinan anggota DPRD, meningkatkan kinerja, dan sensitifitas terhadap isu-isu penting di masyarakat, termasuk peningkatan kepedulian anggota terhadap keluhan dan permasalahan masyarakat.

Adapun beberapa hal yang dibahasa dalam kunjungan tersebut seperti soal tata cara beracara dan tugas fungsi BK DPRD dalam menegakkan kode etik, menambah wawasan tentang kinerja BK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta bertukar pengalaman dan informasi terkait penanganan pelanggaran kode etik dan pengelolaan anggaran.
Kota Tanggerang dan Kota Tangggerang Selatan dipilih sebagai role model DPRD Pesawaran karena kinerja Badan Kehormatan kedua kota tersebut dinilai baik dalam pencegahan dan penanganan soal pelanggaran etik anggota DPRD meskipun berada ditengah pesatnya perkembangan daerah dan kompleksitas yang terjadi.

“Terutama soal kedisiplinan mereka, dengan begitu banyaknya permasalahan disana, namun mereka tetap dapat berbagi tugas dan terkoordinasi antara bagian satu dengan bagian lainnya masih dapat berjalan dengan baik,” ujar Lenida Putri, Minggu (18/5).

Meskipun secara aturan etik maupun undang-undang yang digunakan oleh seluruh Badan Kehormatan DPRD di setiap daerah sama, namun menurutnya ada beberapa hal yang harus digali lebih mendalam, sehingga pengalaman-pengalaman dalam penangganan pelanggaran etika maupun kedisiplinan tidak terjadi secara signifikan.

“Tujuannya tentu kita ingin agar anggota DPRD Pesawaran memiliki kinerja yang lebih baik, disiplin dan meningkatkan sensitifitas terhadap isu-isu yang ada di masyarakat. Sehingga teman-teman di DPRD Pesawaran dapat lebih peduli terhadap permasalahan yang ada di masyarakat,” harapnya.

Meskipun demikian, Badan Kehormatan tidak memungkiri jika masih ada pelanggaran-pelanggaran ringan yang masih terjadi di tubuh DPRD Pesawaran. Namun hal itu menurutnya terjadi akibat masih kurangnya pemahaman anggota dalam menerapkan aturan yang telah ditetapkan.

“Misalnya seperti penempatan dalam berpakaian dan disiplin soal waktu. Namun itu secara perlahan akan kita terus benahi. Karena meskipun hal-hal kecil namun justru memiliki pengaruh yang besar bagi lingkungan DPRD Pesawaran,” tutupnya. (Adv)

The post Perdalam Soal Penanganan Pelanggaran, BK DPRD Pesawaran Kunjungi Provinsi Banten appeared first on Juangpost.com.

JUANGPOST. COM, PESAWARAN— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pesawaran Tahun Anggaran 2024. Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD pada Senin, (14/4/2025) ini dihadiri langsung oleh Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian, Forkopimda, serta 33 anggota DPRD.

Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran Ahmad Rico Julian, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian LKPJ Tahun 2024 oleh Bupati pada Rapat Paripurna yang diselenggarakan pada 24 Maret 2025 lalu. Kegiatan hari ini merupakan bagian dari proses evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun anggaran 2024. Evaluasi ini sekaligus menjadi landasan untuk penyusunan kebijakan dan program pembangunan di tahun-tahun mendatang.

“DPRD telah mempelajari LKPJ bersama pimpinan perangkat daerah. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan dan rekomendasi yang perlu menjadi perhatian untuk penyempurnaan,” ujar Rico Julian

Rekomendasi disampaikan oleh masing-masing komisi DPRD, yang mencakup berbagai bidang, antara lain Komisi I (pemerintahan), Komisi II (perekonomian), Komisi III (pembangunan), dan Komisi IV (kesejahteraan rakyat). Seluruh rekomendasi ditujukan kepada perangkat daerah terkait sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kinerja.

Menanggapi rekomendasi tersebut, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona menyampaikan apresiasi atas masukan strategis dari DPRD. Catatan dan rekomendasi ini merupakan bentuk perhatian dan kontribusi DPRD terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pelaksanaan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.

Bupati juga menegaskan bahwa tema pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi Berkualitas dan Kehidupan Masyarakat untuk Mewujudkan Masyarakat Pesawaran Lebih Maju, Sejahtera, dan Produktif.” Prioritas pembangunan meliputi peningkatan kualitas SDM, pemerataan infrastruktur, iklim investasi yang kondusif, tata kelola pemerintahan yang efektif, serta penguatan pembangunan berbasis desa dan potensi lokal.

Bupati menuturkan, bahwa berbagai program yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024 menunjukkan capaian positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran dari berbagai pihak. Meski demikian, masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program yang perlu terus dibenahi.

“Permasalahan pembangunan ke depan akan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan komitmen bersama dan keterlibatan aktif semua pihak untuk mewujudkan pembangunan yang partisipatif,” jelas Bupati.(RED)

The post DPRD Pesawaran Sampaikan Rekomendasi LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024 appeared first on Juangpost.com.

PESAWARAN – DPRD Pesawaran menggelar rapat paripurna penyampaian nota pengantar empat rancangan peraturan daerah atay Raperda prakarsa DPRD setempat tahun 2025.

Rapat tersebut berlangsung pada Senin, 17 Februari 2025, di ruang rapat paripurna DPRD Pesawaran dan dipimpin oleh Ketua DPRD Achmad Rico Julian, beserta unsur pimpinan yakni Wakil Ketua 1 M. Nasir dan Wakil Ketua 3 Aria Guna.

Ketua DPRD Pesawaran Achmad Rico Julian mengatakan, setiap Raperda harus dikaji lebih lanjut agar memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat dituangkan dalam peraturan bupati serta surat keputusan bupati.

Menurutnya, keberadaan peraturan daerah ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran publik terhadap peran serta tanggung jawabnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Jatu Prima Widia Saputri, menjelaskan bahwa Raperda tentang RIPPARDA disusun untuk mengarahkan pembangunan pariwisata di Pesawaran agar lebih berkelanjutan, selaras dengan pertumbuhan sektor ekonomi, dan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Diketahui, Empat Raperda yang diajukan meliputi Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Pesawaran tahun 2017-2031; Raperda tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh serta Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Sementara itu, Bupati Pesawaran yang diwakili Sekretaris Daerah, Wildan turut menyampaikan tanggapannya atas empat Raperda tersebut. Sekda menuturkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah sebagai bentuk pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ia juga menekankan pentingnya perencanaan penyusunan Perda dalam program pembentukan Propemperda yang menjadi instrumen perencanaan untuk memastikan pembentukan peraturan daerah dilakukan secara tertib, teratur, sistematis, dan sesuai dengan skala prioritas tanpa tumpang tindih.

The post DPRD Pesawaran Gelar Paripurna Penyampaian Ranperda appeared first on Juangpost.com.

PESAWARAN, JUANGPOS-TWAKIL KETUA I DPRD PESAWARAN M. NASIR PASTIKAN HUTANG PENGHASILAN TETAP (SILTAP) APARATUR DESA SE PESAWARAN SELAMA 2 BULAN PADA 2024 AKAN DIBAYARKAN PADA TAHUN INI

HAL ITU TERUNGKAP SAAT WAKIL KETUA I DPRD PESAWARAN M.NASIR DIDAMPINGI WAKA II ARIA GUNA GELAR AUDIENSI PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA (PPDI) KABUPATEN PESAWARAN DI GEDUNG DPRD SETEMPAT, SENIN 6 JANUARI 2025

DIAKUI KETUA DPD PARTAI NASDEM PESAWARAN, SELAIN HUTANG SILTAP, TUNGGAKAN BPJS SEKITAR 14 MILIAR PADA 2024 JUGA SUDAH DIANGGARKAN PADA 2025 INI.

BAHKAN LANJUT M. NASIR, DALAM WAKTU DEKAT PIHAKNYA AKAN DUDUK BERSAMA PIHAK BPJS, DINAS KESEHATAN DAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA GUNA MEMBAHAS BPJS APARATUR DESA. DAN PIHAKNYA SUDAH ANGGARKAN BPJS KESEHATAN BAGI APARATUR DESA

UNTUK ITU PIHAKNYA BERHARAP AGAR PELAYANAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PERANGKAT DESA LEBIH MAKSIMAL KEDEPANNYA. DAN HAK HAK APARATUR DESA DAPAT DIBERIKAN

STATEMEN WAKIL KETUA I DPRD: M.NASIR

SEMENTARA KETUA PPDI PESAWARAN SUWANTO MENGATAKAN BAHWA KEDATANGAN PERWAKILAN PPDI PESAWARAN KE DPRD UNTUK MENYAMPAIKAN SILTAP YANG TERTUNDA PADA NOVEMBER DAN DESEMBER TAHUN 2024.

(Red)

The post DPRD PESAWARAN GELAR AUDIENSI DENGAN PPDI, BAHAS SILTAP DAN BPJS appeared first on Juangpost.com.

Pesawaran,juangpost.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran menggelar rapat paripurna dalam rangka Pengambilan Sumpah Janji Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan 2024 – 2029.

Prosesi pengambilan sumpah janji tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Patyarini Meiningsing Ritonga, di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Pesawaran pada Selasa, (8/10/2024).

Dalam acara ini, Achmad Rico Julian dari Partai Gerindra resmi dilantik sebagai Ketua DPRD, dan M. Nasir dari Partai NasDem dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran. Keduanya diambil sumpah janjinya sebagai pimpinan DPRD untuk masa jabatan 2024-2029.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD terpilih, Achmad Rico Julian, menyampaikan bahwa kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menjaga fungsi DPRD dalam menjalankan proses demokrasi sesuai amanat konstitusi. Ia menyebut penting bagi semua pihak untuk menjaga integritas dan kerjasama dalam mewujudkan DPRD yang berwibawa, aspiratif, serta dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

“Dengan semangat kebersamaan, integritas, dan kritisme, kami akan mengimplementasikan prinsip demokrasi check and balance secara produktif. Saya yakin kita semua dapat bekerja sama dengan baik untuk membangun DPRD Kabupaten Pesawaran yang kuat,” ujar Achmad Rico Julian.

Sementara itu, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona menyebut bahwa kedudukan dan fungsi DPRD memiliki peran penting sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Bupati menilai, DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai dengan konstitusi. Untuk itu, tugas DPRD menurutnya harus diorientasikan untuk memperkuat pondasi pemerintahan dan pembangunan di daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bupati juga menambahkan bahwa prioritas pembangunan harus difokuskan pada program-program yang dapat mendorong perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Semua kebijakan DPRD diharapkan sejalan dengan visi pembangunan nasional, dan dijalankan dengan mematuhi prinsip-prinsip demokrasi serta hukum yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai langkah awal dalam masa jabatan baru ini, Bupati berharap DPRD Kabupaten Pesawaran segera menyusun Peraturan Tata Tertib untuk menentukan tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD, seperti pimpinan komisi, panitia musyawarah, badan anggaran, dan alat kelengkapan lainnya.

“Melalui mimbar yang mulia ini, atas nama pimpinan daerah saya menyampaikan
selamat bekerja dalam mengemban amanat rakyat,” ujar Bupati.

Turut hadir dalam acara tersebut Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran, Sekretaris Daerah, Forkopimda, para Asisten Bupati, Kepala Peangkat Daerah, serta tamu undangan lainnya. (red)

The post DPRD Pesawaran Lakukan Pengambilan Sumpah Janji Peresmian Pengangkatan Pimpinan Masa Jabatan 2024 – 2029. appeared first on Juangpost.com.

Menurut Ketua AMP, Saprudin Tanjung tertundanya pembayaran Silpa Kades dan perangkatnya, yang belum dibayarkan Pemkab Pesawaran, itu sudah terjadi sejak tahun 2021 silam, dimana di tahun tersebut, disinyalir  2 bulan gaji Kades dan Perangkatnya dari 144 desa sesuai data yang dipegangnya,  yang ada di kabupaten setempat belum dibayarkan alias tertunggak belum dibayarkan sampai sekarang.

Dikatakan Saprudin Tanjung, Gaji Aparatur Desa seharusnya di tahun 2021 mereka menerima gaji genap 12 bulan, tapi faktanya mereka hanya di bayar sampai 10 Bulan saja.

“Ya, kondisi ini kita tahu, karena banyak  aparat Desa yang datang ke kantor kami, berkeluh kesah tetang tidak jelasnya nasib gaji mereka tersebut,” ucap Tanjung di Kantor AMP, Gedongtataan, Rabu (11/9/24)

” Tentunya kejadian ini sangat miris sekali, Gimana mungkin gaji Aparatur Desa di Pesawaran yang bersumber dari APBD Kabupaten ini, kok bisanya sampai tertunggak 2 Bulan sejak tahun 2021 sampai saat ini tahun 2024 belum juga bisa dibayar, aneh kan,”  Sesal Tanjung.

Dia juga secara gamblang, membeberkan semua  masalah Tunggakan gaji Aparat Desa, yang terjadi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran, yang menurutnya benilai sangat Fantastis, hingga sampai Rp 11 Milyar lebih.

“Permasalahan ini sebenarnya sudah sangat panjang, Alokasi Dana Desa (ADD) ini diambil dari APBD, setiap Tahun dianggarkan 12 bulan, di Tahun 2021 dianggarkan 12 bulan, tapi yang terbayar hanya 10 Bulan saja, begitu kejadian seterusnya sampai ke tahun 2024 sekarang,” bebernya

” Jadi pertanyaan, sebenernya duit 2 bulan ini larinya kemana, kok sudah dianggarkan, tapi belum di bayar, lagian nilainya sangat luar biasa besar, karena kalo kita total semua gaji Kepala desa sampai ke BPD, di kalkulasi dengan jumlah desa, jumlah kaur, rt/rw dengan nilai yang 2 bulan tertunggak, wow lumayan sangat fantastis,” tambahnya

Kalau ingin di rinci lebih detail lagi ucap Tanjung, pihaknya punya catatan, bisa diambil contoh dalam mengkalkulasi tunggakan 2 bulan pada 144 Desa yang ada di Kabupaten Pesawaran. Ini Pemda Pesawaran menunggak sampai Rp 11 milyar lebih, rinciannya sambungnya, yang pertama gaji Kepala Desa yang tertunggak selama 2 bulan dikalikan 144 Desa totalnya Rp.1.080.000.000, kemudian Sekretaris Desa Rp.820.800.000, Kaur dan Kasi Rp. 715.200.000, Kepala Dusun Rp. 3.583.400.000, RT Rp.1.197.000.000, dan BPD Rp. 799.200.000 Jadi Totalnya senilai: RP. 11.195.600.000,- ( sebelas milyar seratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah. “Itu masya allah, uang sebanyak itu, kemana lari dan menghilangnya,” sesalnya.

Belum lagi saat Tim AMP lakukan turun  lapangan (Turlap) kedesa- desa
untuk mendengar langsung keluhan-keluhan yang dirasakan para aparat Desa, Dimana tim menemukan beberapa perangkat desa, salah satu perangkat Desa yang tak ingin disebutkan namanya, ia menyayangkan sikap pemerintah kabupaten Pesawaran yang kurang perduli terhadap hak dasar aparat Desa.

“Iya mas, jadi akhir Tahun 2021 gaji kami aparat Desa sempet macet 2 bulan, hanya di bayar 10 Bulan, Januari sampai Oktober, Bulan November dan Desember itu di bayar di tahun 2022, aneh sekali, kemana uang kami, dan sampai tahun 2024 masih sama, gajih November dan Desember tahun 2023 dibayarkan di bulan Januari dan Februari 2024,” terangnya.

“Dan lebih menyakitkan lagi mas, kami dituntut menagih PBB tiap Tahun dari rumah ke rumah semaksimal mungkin dan targetnya 100%, target saya sudah cukup mas 100%, tapi masih saja hak saya belum juga dibayar sama pemda,” keluhnya.

Atas kondisi ini, Saprudin Tanjung berharap pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran segera membayar gaji perangkat Desa yang tertunggak, dan iya meyakini di tahun 2024 ini pemerintah daerah tidak akan sanggup membayar tunggakan yang dimaksud.

“Semoga ini bisa didengar oleh pemerintah daerah, kasihan lah perangkat-perangkat Desa, sudah bekerja maksimal, tapi hak-haknya belum juga dipenuhi, dan sayapun meyakini 2 bulan yang tertunggak ini pemerintah daerah belum mampu membayarnya,” tandasnya. (Red)

The post Carut Marutnya Pengelolaan Keuangan Pemkab Pesawaran  appeared first on Juangpost.com.

Didampingi anggotanya, Saprudin Tanjung menyampaikan kepada awak media terdapat beberapa Item dugaan mark Up yang telah dilaporkan ke Kejari Pesawaran .

“Ya, Menindaklanjuti pemberitaan beberapa waktu lalu terkait dugaan tindak pidana Korupsi yang diduga dilakukan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pesawaran, kami dari Aliansi Masyarakat Pesawaran secara resmi melaporkan Dinas Kominfo Pesawaran ke Kejari Pesawaran atas dugaan tindak pidana korupsi terkait Belanja Sewa Lahan atau Rumah di Jakarta, Belanja Hononorarium Petugas Tenaga Kontrak (PTK), Belanja Kerjasama dengan Media Massa Serta Belanja Bandwidth pada Dinas KOMINFO Tahun Anggaran 2023 yang merugikan Keuangan Negara” Tegas tanjung.

Saprudin Tanjung berharap, dengan laporan tersebut pihak Kejari Pesawaran dapat segera merespon cepat apa yang telah dilaporkan AMP.

“Kita minta kepada Kejari Pesawaran segera menindak lanjuti kasus ini, Alhamdullilah di ruangan Intel tadi mereka minta waktu 14 hari kedepan untuk dapat melaporkan hasil dari laporan kita” Ucap Tanjung. (red).

The post Diskominfotik  Pesawaran Di Laporkan ke Kejari appeared first on Juangpost.com.

Ketua Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP) mengungkapkan, berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari Dokumen Pelaksaanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023, terdapat tiga item yang diduga ada penyelewengan yakni, anggaran media massa, lalu pengadaan Bandwidth, dan sewa bangunan rumah di Jakarta.

“Temuan yang berhasil kita dapatkan diantaranya, pertama masalah kerjasama dengan teman-teman wartawan disitu tertera adanya anggaran dana hibah sekitar 2 Milyar, kemudian juga ada kerjasama publikasi media massa baik online, media cetak, serta elektronik sekitar 2 milyar jadi total hampir 5 milyar. Namun kenyataan di lapangan banyak sekali teman-teman wartawan yang mengeluh, dan mungkin beberapa media juga ada yang tidak disalurkan secara penuh ” jelas Tanjung. Pada Jumat 6 September 2024.

Selain itu, Saprudin Tanjung juga menyoroti masalah banwidth yang anggaran nya cukup fantastis.

“Kemudian masalah bandwidth, disini saya lihat memang luar biasa nilainya yaitu 2.000.040.000 dengan dugaan kerugian negara sekitar 800 juta, yang sudah pernah di rilis sebelumnya, untuk bandwidth dengan kapasitas 200 Mbps pasarannya hanya 62.964.437 perbulan, penggunaan bandwidth juga gak jelas dan seharusnya kebutuhan internet disekitar pemda sangat luar biasa baik kecepatan dan lain-lain tapi kenyataannya tidak.” Tegas Tanjung.

Selain itu, menurutnya yang lebih parah lagi masalah sewa tanah dan bangunan di Jakarta yang nilainya sangat fantastis yakni senilai 618 Juta.

“sewa rumah seperti apa yang nilainya begitu besar, dimana saat ini pemerintah daerah pesawaran kondisinya pailit, malah seolah menghambur-hamburkan uang, lebih anehnya lagi gaji untuk tenaga kebersihan dirumah itu hanya di bayar 300.000/perbulan, masak iya di Jakarta gaji tenaga kebersihan hanya segitu,” ucapnya.

Dari data yang telah dihimpun oleh aliansi masyarakat pesawaran, pengunaan anggaran yang tertera di DPPA pada Dinas KOMINFO tersebut diduga banyak yang di mark up, hal ini dikatakan oleh Safrudin Tanjung selaku ketua Aliansi Masyarakat Pesawaran dan akan segera melaporkan kepada pihak kejaksaan Negeri kabupaten pesawaran.

“Khusus untuk 3 permasalahan ini, insya allah hari senin atau selasa minggu depan akan kita laporkan ke kejaksaan negeri pesawaran dulu, Tutup Tanjung,” tutupnya. (red).

The post Anggaran  Kominfo Pesawaran, AMP : Dugaan Penyelewengan appeared first on Juangpost.com.

Dari hasil investigasi dan penelusuran yang dilakukan AMP dilapangan, ditemukan modus yang dipakai para oknum Kades dan perangkat desa, dalam memuluskan niatan busuknya tersebut, dengan melakukan Mark Up Anggaran dari setiap kegiatan yang dibiayai dari DD 2023 tersebut.

Menyikapi maraknya indikasi terjadi korupsi Dana Desa (DD) di Kabupaten Pesawaran, Ketua Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP), Saprudin Tanjung ungkapkan keprihatinnnya atas temuan yang didapat lembaganya, terkait indikasi korupsi DD yang marak terjadi di kabupaten setempat.

Sebagai contoh, kata Tanjung, temuan yang didapat dan terjadi pada Desa Gerning, DD Tahun 2023 menganggarkan kegiatan Onderlagh di Dusun Srimulyo dengan Panjang 500 Meter, Lebar 2,5 Meter Senilai Rp. 118.670.000,- Serta pembukaan badan jalan di Dusun Cibanban dengan Panjang 500 Meter, Lebar 5 Meter Senilai Rp.22.140.000,-

” Setelah di crosscheck lapangan, faktanya kegiatan Onderlagh dan pembukaan jalan tersebut, sarat dengan penyimpangan, Ini terbukti dengan Rincian anggaran biaya yang tertera di APBDes Desa setempat yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan,” ucap
Saprudin Tanjung saat turun langsung ke lokasi di empat desa tersebut, pada Senin, (26/08/24).

Begitupun kata Tanjung, yang terjadi di dusun Cibanban yang tembus ke Dusun Srimulyo desa Gerning, disini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, pertama pembukaan jalan yang seharusnya dibuka 5 Meter pada kenyataannya hanya dibuka 3 Meter saja, lalu untuk pengerjaan Onderlagh, anggaran segitu besar hanya untuk 500 meter,”
ini sih sudah sangat parah sekali Mark Up nya .” Cetus Tanjung

Sedang temuan yang didapat di Desa Margo Rejo Kecamatan Tegineneng, pihaknya menemukan kegiatan Paving blok Dusun Panggung Asri Barat Rt 12 dengan Volume (122m X 2 m), Rt 7 dengan Volume (125m X 2m), kemudian masih di Rt 7 dengan Volume (75m X 2m) yang menelan Anggaran Senilai Rp.125.091.700, kegiatan paving blok tersebut sangat patut diduga tidak sesuai dengan Anggaran yang tertera di APBDes Tahun 2023.

” Terkait pekerjaan Paving Block ini, setelah kita tanya dengan pengerajin paving, permeter dengan jasa pasang cuma menghabiskan anggaran 80 ribu sampai 90 ribu per meternya, itu kualitas sudah bagus, lha ini parah sekali, desa menganggarkan 192 ribu permeter, lebih dari 100% keuntungan yang dia dapat, ini mah bukan di Mark up namanya, tapi sudah Merampok.” Tegasnya

Sementara temuan yang didapat di Desa Sriwedari, Tegineneng, ditemukan adanya kegiatan pembangunan Onderlagh Jalan Pertanian di 4 titik yaitu di Rt 3 dengan Panjang 100M, Rt 4 panjang 270M, Rt 7 panjang 270M, Rt 12 panjang 100M yang menelan Anggaran Senilai Rp.207.025.000,- Menurut Saprudin Tanjung kegiatan-kegiatan Onderlagh di Tahun 2023 tersebut terindikasi di mark up.

Sedang temuan yang didapat
Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, di dapat adanya dugaan mark up, dalam merealisasikan anggaran Dana Desanya tahun 2023 terhadap program kegiatannya, seperti
1. Onderlagh Jalan Usaha Tani Dusun 3 Rt 08 dengan Volume (300m X 3m), Senilai Rp. 88.460.000
2. Badan Jalan Usaha Tani Dusun 2 Rt 05 Volume (100m X 5m), Senilai Rp.11.200.000
3. Badan Jalan Usaha Tani Dusun 4 Rt 13 dengan Volume (200m X 5m) Senilai Rp.14.400.000
4. Badan Jalan Usaha Tani Dusun 1 Rt 3 dengan Volume (1200m X 5m) Senilai Rp.44.200.000
5. Badan Jalan Usaha Tani Dusun 5 Rt 14 dengan Volume (100X5m) Rp.11.200.000

Atas temuan dari hasil investigasi AMP atas indikasi korupsi DD 2023 yang terjadi pada 4 desa tersebut, membuktikan bahwa Pesawaran sangat pantas disebut daerah katagori Darurat Korupsi, bahkan Dia meyakini terhadap dugaan penyimpangan DD dengan modus serupa, itu terjadi pada semua desa yang ada di 11 kecamatan di kabupaten setempat.

” Pastinya saya sangat miris dan prihatin atas hasil kegiatan yang dibiayai dari DD yang dilakukan oknum perangkat desa di 4 desa di kecamatan tersebut. Faktanya banyak sekali kegiatan fisiknya, yang dimark up, bahkan ada yang fiktif, yang gak sesuai dengan APBDesnya , Dan saya meyakini kondisi serupa terkait, penyimpangan DD ini, terjadi juga di semua desa yang ada di kabupaten ini,” pungkasnya

Sementara para kades dan perangkat desa dari 4 desa di kecamatan Tegineneng tersebut, saat dihubungi untuk di konfirmasi terkait temuan tersebut, tidak ada yang bisa dihubungi.

Hanya Kades Kresno Widodo, Hari, saat di konfirmasi secara singkat, menyebut terkait kegiatan dibiayai dari DD, semua sedang dibuat BAPnya, Dia mengatakan sekarang kondisi dirinya masih sibuk sedang melayani warganya, Dan meminta untuk bertema langsung di kantornya.

” Kalo untuk kegiatan semua lagi di buatkan BAPnya, maaf sekarang saya lagi sibuk, untuk jelasnya kapan ketemu saja kita di kantor,” ucapnya singkat
( Tim)

The post AMP Soroti Anggaran Sejumlah Desa Di Tegineneng appeared first on Juangpost.com.

PESAWARAN, JUANGPOST.COM-DPRD Pesawaran menggelar paripurna dengan agenda Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 di ruang rapat DPRD Kabupaten Pesawaran, Senin 15 Juli 2024.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pesawaran Suprapto dan unsur pimpinan beserta anggota. Juga hadir Wakil Bupati Pesawaran Marzuki dan Sekretaris Daerah Wildan dan jajarannya.

Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran Wildan menyampaikan pokok-pokok perubahan APBD Tahun 2024, dirinya menjelaskan pokok perubahan tersebut berpijak pada kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan DPRD Kabupaten Pesawaran.

Yang pertama, melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini serta adanya kebijakan Pemerintah Provinsi terkait dana transfer dan perubahan proyeksi Pendapatan Asli Daerah.

Kemudian, penyesuaian belanja pada program kegiatan Perangkat Daerah untuk mengikuti dinamika perubahan kebijakan rekomendasi BPK-RI atas hasil audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023.

Dan terakhir adalah penyesuaian penerimaan pembiayaan pada SILPA berdasarkan hasil audit BPK-RI.

Dirinya berharap rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 dibahas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat diselesaikan tepat waktu. (RED)

The post DPRD Pesawaran Gelar Paripurna Rancangan Peraturan Daerah APBD 2024 appeared first on Juangpost.com.