Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilakukan dalam rangkaian kegiatan BPKH Hajj Expo 2023 pada Kamis, 14 Desember 2023 di Jakarta oleh SEVP Retail Banking Bank Muamalat, Dedy Suryadi Dharmawan, dan SVP Consumer Business Pos Indonesia, Zuhed Nur, disaksikan oleh Anggota Badan Pelaksana BPKH, Harry Alexander dan Direktur Utama Bank Muamalat, Indra Falatehan.

Pos Indonesia menyambut positif kerja sama dengan Bank Muamalat dalam hal pendaftaran ibadah haji ini. Mereka pun memastikan siap menjalani kolaborasi dengan baik dan memberikan pelayanan terbaik untuk umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah haji, baik dari pelayanan Pospay superapp dan juga kantor-kantor cabang Kantorpos.

“Jadi kami hari ini bekerja sama dengan salah satu bank syariah, Bank Muamalat dan diwadahi BPKH. Kami berkolaborasi. Tujuannya seperti apa? Jadi outlet-outlet kami, Kantorpos-Kantorpos kami bisa melayani siapapun umat Islam yang berkeinginan untuk melakukan ibadah haji, pergi haji bisa daftar di Kantorpos kami. Itu yang sekarang kami lakukan,” ujar Senior Vice President (SVP) Consumer Business Pos Indonesia, Zuhed Nur.

“Jadi insyaallah, kami start tahun 2024, kami sudah bisa buka kantor cabang kami sudah bisa melayani pendaftaran haji dan pembukaan rekening,” lanjutnya.

Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia Indra Falatehan juga mengungkapkan komitmen pihaknya memberikan pelayanan terbaik melalui kolaborasi ini. Ia pun percaya kolaborasi dengan Pos Indonesia akan sangat membantu pihaknya untuk menjangkau masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji.
Mengingat, kekuatan besar dari Pos Indonesia adalah jaringan yang begitu luas dan juga kecanggihan teknologi yang diterapkan.

“Kami kerja sama dengan PT Pos karena kami tahu jaringan PT Pos ini sampai di kelurahan. Kami ingin partisipasi, aktif dari semua warga negara Indonesia yang sudah mampu berangkat haji bisa melalui semua channel yang ada di PT Pos,” kata Indra Falatehan.

Indra menjelaskan, masyarakat bisa melakukan pendaftaran ibadah haji dengan membuka rekening melalui layanan digital mereka, Muamalat DIN dan juga aplikasi Pospay superapp milik Pos Indonesia. Menariknya, tidak ada minimal saldo untuk bisa membuka rekening.

“Buka rekeningnya kami rencanakan melalui Muamalat DIN dan satu lagi melalui Pospay. Pospay ini sudah ada di aplikasinya PT Pos atau ke depannya melalui jaringan PT Pos yang ada di semua wilayah Indonesia,” jelas Indra.

“Tidak ada minimal saldo untuk membuka rekening. Karena untuk pembukaan M-DIN saldonya nol sudah bisa bikin rekening. Kalau melalui jaringan PT Pos atau Pospay juga tidak ada minimal saldo,” tambahnya.

Indra pun berharap masyarakat bisa segera menabung haji dari sekarang. Ia juga menambahkan, ada biaya haji yang akan ditentukan pemerintah yang tentu akan diatur dan harus dipenuhi masyarakat.

“Itulah setoran awal haji yang dimasukkan BPKH. Ini bentuk bagian dari sinergi kami dengan BPKH supaya semakin banyak jumlah pendaftar haji,” kata Indra.

Pos Indonesia dan Bank Syariah Bisa Jangkau Masyarakat Lebih Luas

Kerja sama antara Pos Indonesia dan Bank Muamalat dalam pendaftaran pembukaan tabungan haji dan porsi haji mendapat sambutan positif dari Anggota Badan Pelaksana, BPKH Harry Alexander. Selaku wadah dari kerja sama ini, BPKH ingin kerja sama ini bisa memberikan pelayanan lebih luas kepada masyarakat.

“Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sedang bekerja sama dengan bank-bank syariah, BPS BPIH untuk menjangkau publik. Kami ingin melayani tidak hanya di pesantren, masjid, atau organisasi masyarakat. Sekarang kami ingin menjangkau publik yang ada di mal seperti saat ini di Gandaria City untuk mendekat dan melayani jemaah haji agar jemaah haji bisa mendaftar di mana saja termasuk di mal,” ujar Harry.

“Kami melihat ini bagian dari kerja sama antara BPKH dan bank-bank syariah baik untuk menjangkau publik. Mudah-mudahan bentuk pelayanan lebih dekat ke masyarakat bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat yang mendengar berita ini juga bisa hadir lebih banyak karena acara sampai besok,” sambungnya.

Harry juga menjamin kerja sama antara keduanya pun sangat dijamin keamanan dan dapat dipercaya. Apalagi, BPKH sebagai wadah kerja sama ini melakukan pengawasan dan sudah melakukan pengelolaan keuangan dengan aman.

“Kami menerapkan penempatan dan investasi BPKH yang pertama harus syariah, kedua hati-hati. Karena prinsip dasar kami hati-hati. Dan ketiga, presiden melihat penempatan kita di SDSN, surat berharga, di penempatan deposito perbankan syariah itu aman,” kata Harry.

“Jadi memang kalau di perbankan syariah dijamin di LPS. Di surat berharga dijamin negara, bahkan investasi langsung kami yang dua persen, termasuk di Bank Muamalat menurut presiden masih aman. Sehingga presiden ingin memastikan kita menjaga betul pengelolaan keuangan dan hati-hati, baik-baik. Jangan seperti lembaga keuangan yang disebut waktu itu,” lanjutnya.

Harry juga sangat percaya dengan kredibilitas Pos Indonesia dalam melakukan pelayanan ini terhadap masyarakat, bahkan bisa membantu BPKH mencapai target 10 ribu pendaftaran haji. Mengingat, Pos Indonesia memiliki 4.500 kantor cabang Kantorpos di Indonesia.

“Kami memiliki target 10 ribu pos pendaftaran haji. Setengahnya saja sudah diisi Kantorpos. Tentu ini akan terus kami kembangkan. Insyaallah, BPKH akan terus siap melayani jemaah haji,” tutur Harry.

Diketahui, Bank Muamalat saat ini menguasai 15 persen pasar nasional dari total 5,3 juta calon jemaah haji reguler di Indonesia. Kerja sama ini adalah bentuk komitmen Pos Indonesia dan Bank Muamalat untuk memberikan layanan terbaik bagi para calon jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah ke tanah suci.

Bank Muamalat merupakan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) sekaligus anak usaha dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sehingga Pos Indonesia bisa diikutkan dalam ekosistem pembukaan tabungan dan pendaftaran haji reguler ini dengan tujuan agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia, terutama di wilayah kota kedua dan kota ketiga yang jauh dari layanan perbankan.

Dalam ruang lingkup kerja sama ini, Pos Indonesia akan mereferensikan calon jemaah haji untuk melakukan setoran awal dengan cara membuka Rekening Tabungan Jemaah Haji (RTJH) serta melakukan pendaftaran porsi haji di Bank Muamalat, dan penyetoran ini dapat dilakukan melalui aplikasi Pospay dan kedepannya di seluruh Jaringan Pos Indonesia.

The post Pos Indonesia dan Bank Muamalat Jalin Sinergi Pendaftaran Haji appeared first on Juangpost.com.

Demikian disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin, yang secara khusus menyampaikan kepada jajaran Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) dan jajaran di daerah, dalam siaran pers Kepala Pusat Penerangan Umum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Sabtu (09/09/2023).

Dikatakan Jaksa Agung, bahwa kita mempunyai tugas yang tidak hanya menyebarkan/menulis berita sehari-hari, tetapi juga mengakselerasi berbagai informasi dan tren positif bagi Kejaksaan. Selain itu, seluruh jajaran juga harus memiliki strategi, memiliki landasan, dan kemampuan dalam mengolah informasi.

Menurut Jaksa Agung, pola komunikasi tradisional dan konvensional sudah tidak bisa lagi dipertahankan, kita harus memulai era baru yaitu digitalisasi informasi. Perubahan tersebut membuat kita mawas diri, dewasa dalam menyikapi setiap informasi, dan bijak dalam menggunakan berbagai platform media.

“Kita tidak boleh alergi dengan kritik dan saran. Jadikan keduanya sebagai bahan introspeksi dan evaluasi karena media dan masyarakat hanya butuh konsistensi, transparansi dan kecepatan dalam pemeberitaan. Membangun narasi yang positif menjadi suatu keharusan dalam menyampaikan informasi,” ujar Jaksa Agung.

Jaksa Agung juga menyampaikan bahwa terkadang informasi negatif pun dapat berdampak positif, karena dapat mendeteksi sejak dini suatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Peranan strategi Puspenkum juga tidak terlepas dari publikasi yang masif dari berbagai platform media. Strategi tersebut berpengaruh signifikan dalam membranding institusi melalui kemasan/penyampaian yang baik.

Hal-hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-001/A/JA/01/2008 tentang Ketentuan Pemeberitaan melalui Media Massa di Lingkungan Kejaksaan RI dan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: 158 Tahun 2023 tentang Tim Optimalisasi Pemberitaan di lingkungan Kejaksaan RI. Kedua peraturan tersebut menunjukkan komitmen Jaksa Agung bahwa kinerja Kejaksaan harus dipublikasi secara terus menerus agar sampai ke masyarakat.

“Kinerja dengan publikasi adalah suatu keniscayaan, masyarakat harus tahu kerja dan kinerja Kejaksaan, agar masyarakat dapat mengkritisi dan dapat menerima manfaatnya,” ujar Jaksa Agung.

Jaksa Agung ST Burhanuddin selalu menegaskan agar seluruh satuan kerja dapat menjalin komunikasi yang baik dengan awak media. Selain itu, Jaksa Agung meminta agar meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, tepat dan transparan dalam membangun berbagai platform media guna memudahkan akses informasi kepada media dan masyarakat.(Hadi haryanto/hatta).

The post Hadapi Era Digital Yang Berkembang Pesat, Ini Pesan Jaksa Agung ST Burhanuddin appeared first on Juangpost.com.

Dalam kunjungan Tokoh Adat ke Kantor Kementerian ATR/BPN Pusat diterima oleh Direktur Jenderal (Dirjen) penyelesaian sengketa/Konflik Pertanahan di ruang kerjanya, pada selasa, 2 mei 2023 lalu.

Adapun tujuan Ketua Tim dan tokoh Adat Marga Buay Belunguh Tanggamus menyambangi kantor Kementerian ATR/BPN Pusat adalah untuk menyerahkan berkas dan riwayat tanah Ulayat Marga Adat Buay Belunguh Tanggamus yang ada di Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

Menurut Dang Ike, sapaan akrab Irjen Pol (Purn) DR. Ike Edwin S.IK., S.H., M.H., M.M., selaku ketua Tim yang didampingi oleh Yanuar Firmansyah Gelar Suttan Junjungan Sakti ke-27 dan Amiruddin gelar Dalom Mangku Marga, bahwa mereka mengadakan audensi dengan Dirjen penyelesaian sengketa/konflik pertanahan serta menyerahkan berkas dan bukti-bukti kepemilikan tanah Ulayat Marga Buay Belunguh Tanggamus.

“Ya kami sengaja datang ke kantor ATR/BPN untuk mengadakan audensi dengan Dirjen penyelesaian Sengketa/Konflik Pertanahan,” ujar Dang Ike.

Dang Ike juga mengatakan bahwa, selain melakukan audensi, mereka juga menyerahkan berkas dan bukti-bukti kepemilikan tanah Ulayat Marga Adat Buay Belunguh Tanggamus.

“Selain melakukan audensi, kami juga menyerahkan berkas dan bukti-bukti kepemilikan tanah Ulayat Marga Buay Belunguh Tanggamus yang ada di Kecamatan Kota Agung Timur,” kata Dang Ike.

Lebih lanjut Dang Ike menjelaskan bahwa, tanah eks PT Tanggamus Indah (PT. TI) adalah merupakan tanah Ulayat Marga Buay Belunguh Tanggamus sejak ratusan tahun yang lalu dan sudah turun menurun.

“Dalam Audiensi hari ini, saya bersama tokoh Adat Marga Buay Belunguh menjelaskan dan memaparkan bahwa tanah eks PT Tanggamus Indah yang HGU telah habis sejak tanggal 31 Desember 2020 adalah merupakan tanah Ulayat Marga Buay Belunguh, dan HGU tidak diperpanjang lagi oleh pihak PT TI,” jelas Dang Ike.

Oleh sebab itu kata Dang Ike, mereka datang ke kantor ATR/BPN Pusat karena masyarakat adat Marga Buay Belunguh Tanggamus akan mengambil kembali tanah eks PT TI tersebut untuk dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat adat Marga Buay Belunguh Tanggamus.

“Masyarakat adat Marga Buay Belunguh akan mengambil kembali tanah eks PT TI tersebut setelah HGU PT TI habis dan tidak diperpanjang lagi untuk dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat adat Marga Buay Belunguh Tanggamus,” imbuh Dang Ike.

Masih menurut Dang Ike, hingga saat ini tanah eks PT TI tersebut masih ada aktivitas yang mengatasnamakan PT TI.

“Hingga saat ini kan tanah eks PT TI itu masih ada aktivitas-aktivitas orang yang mengatasnamakan PT TI, padahal HGU nya habis sejak tiga tahun terakhir ini, dan belum diserahkan kembali kepada masyarakat adat Marga Buay Belunguh, sehingga untuk mencegah konflik antar masyarakat dengan pihak-pihak yang mengatasnamakan PT TI dan untuk mengembalikan hak-hak marga Adat Buay Belunguh Tanggamus, maka kami laporkan ke kementerian ATR/BPN pusat agar tanah Ulayat Marga Buay Belunguh Tanggamus tersebut dikembalikan masyarakat adat Marga Buay Belunguh Tanggamus,” tandas Dang Ike. (Hadi haryanto).

The post Sampaikan Aspirasi, Marga Buay Belunguh Tanggamus Sambangi Kementerian ATR BPN. appeared first on Juangpost.com.

Basuki enggan bicara banyak soal batalnya kunjungan Jokowi hari ini ke Lampung. Sebelumnya, dirinya sendiri yang menyatakan Jokowi bakal ke Lampung hari ini.

“Jadinya Jumat. Tanya Protis (Protokol Istana) itu lho, jadwal dan obyek tanya Protis,” ungkap Basuki ditemui di Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (3/5/2023).

Sebelumnya, Basuki menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan kunjungan kerja langsung ke Provinsi Lampung. Pengecekan kondisi infrastruktur jalan di Lampung menjadi agenda utamanya.

Seperti diketahui, infrastruktur jalan di Lampung mendapatkan sorotan publik setelah viral disebut banyak yang rusak oleh seorang pengguna media sosial TikTok. Dalam video yang viral pengguna TikTok itu menggambarkan jalan di Lampung rusak, banyak lubangnya, dan bagaikan tidak diurus sama sekali oleh pemerintah daerah setempat.

Basuki membenarkan kunjungan Jokowi dilakukan setelah potret infrastruktur Lampung mendadak viral di media sosial. Dia bilang Jokowi ingin melihat kebenarannya langsung di lapangan seperti apa.

“Jalan daerah yang rusak di medsos itu. Jalan provinsi. Ya besok mau ninjau itu, karena ada di medsos ramai. Kan beliau mau cari kebenaran dari policy kebijakan pemerintah daerah dan penanganannya,” ungkap Basuki ditemui di Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2023).

Sum :https://www.google.com/amp/s/finance.detik.com/infrastruktur/d-6701302/jokowi-batal-cek-jalan-rusak-di-lampung-hari-ini/amp

Foto : Biro Pers Seketariat Presiden

The post Jokowi Batal Kelampung appeared first on Juangpost.com.

Pada pertemuan tersebut Ketua PWI Tubaba Edi Petra Zulkarnain menyampaikan apresiasi atas sambutan Ketua Umum PWI Pusat dan pengurus PWI Pusat pada kegiatan Safari Jurnalistik 2022 menjelang masa berakhir kepengurusan PWI Tubaba periode 2019-2022.

“Terimakasih Ketua Umum PWI Pusat Atal S.Depari, Sekjen bang Mirza Zuhaldi dan para pimpinan PWI Pusat telah menyambut hangat kehadiran kami dari Tubaba Lampung. Bagi kami ruang rapat yang mengah ini adalah tempat kami memupuk diri menjadi insan pers yang di cita-citakan sesuai kaidah jurnalistik” kata Edi Zulkarnaen

Beberapa hal penting juga disampaikan Edi, terkait program kegiatan PWI Tubaba selama periode 2019-2022, dan berharap PWI Pusat dapat selalu memberikan edukasi kepada Insan Pers PWI Tubaba.

“Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada PWI Pusat jika selama periode kepengurusan kami banyak kegiatan yang belum dapat terlaksana. Tetapi selama periode 2019-2022 kami juga merasa PWI Pusat sangat dekat dengan kami. Semoga kedepan PWI Pusat selalu memberikan dukuang kuat dalam peningkatan kapasitas Insan Pers PWI Tubaba” kata Edi Ketua PWI Tubaba.

Dalam pertemuan singkat selama satu jam diruang rapat PWI Pusat tersebut, Ketua Umum PWI Atasl S. Depari menyampaikan rasa bangga kepada PWI Tubaba.

“Saya sangat bangga dengan PWI Tubaba dari Lampung. Nanti saya akan usulkan dengan Pengurus PWI Provinsi untuk memberikan penghargaan kepada PWI tingkat Kabupaten yang selalu eksis membangun jaringan hingga level pusat. Saya sangat bahagia sekali ketika teman-teman PWI Tubaba tertawa lepas diruangan ini, dan menandakan wartawan PWI Tubaba selalu bahagia meski banyak tantangan yang dihadapi” kata Atal S.Depari.

Bang Atal sapaan ketua umum PWI Pusat tersebut, memaklumi jika banyak program yang tersusun belum bisa dilakukan sepenuhnya oleh periode kepengurusan yang akan segera berakhir.

“Memang ketika masa berakhir kepengurusan ada program yang tertinggal, tidak masalah. Bisa dilanjutkan pada periode selanjutnya. Ketua PWI Tubaba Edi Zulkarnaen sudah dua Periode saya salut dan bangga. Terimakasih telah menjaga marwah organisasi profesi wartawan yang kita cintai ini” kata bang Atal.

Ketua umum PWI Pusat juga berpesan dihadapan seluruh pengurus PWI Tubaba untuk tetap membangun kemitraan, menjalankan organisasi dengan baik dan tunduk patuh terhadap kode etik jurnalistik selama bertugas.

“Ketua Edi Zulkarnaen belum bisa tiga periode berturut-turut, jeda dulu. Setelah Edi silahkan pengurus yang lain, tetapi saya hanya berpesan carilah Ketua PWI yang mau berkorban, terutama korban perasaan. Karena jadi ketua PWI mentalnya harus kuat dan mampu membangun jaringan yang luas” kata Atal disambut gemuruh tawa pengurus PWI Tubaba diruang rapat utama PWI Pusat.

Atal juga menilai, Program Safari Jurnalistik PWI Tubaba sangat baik dan positif. Ketua umum PWI Pusat itu berharap pada program Safari Jurnalistik periode selanjutnya dapat dilakukan dengan kegiatan mengunjungi dapur media ternama di Indonesia.

“Kedepan PWI Pusat bisa Fasilitasi PWI Tubaba berkunjung ke dapur-dapur atau ruang kerja media-media besar seperti Detik.com, Kumparan, dan media besar lainnya di Indonesia, agar wartawan PWI Tubaba tahu bagaimana cara kerja yang profesional dalam mengolah informasi. Program ini bisa dilakukan nanti untuk periode selanjutnya, tetapi saya akan tetap minta rekomendasi Ketua Edi walau sudah tidak menjadi ketua lagi, bisa atau tidaknya saya kabulkan” kata Atal sembarang menutup pertemuan dengan pengurus PWI Tubaba.

Pertemuan Pengurus PWI Tubaba dengan PWI Pusat selama dua jam di ruang rapat tersebut diakhir dengan penyerahan foto Balai Wartawan Prof.Bagir Manan Kantor PWI Tubaba, Cendra Mata Badik Tubaba dan oleh-oleh khas Tubaba. Kemudian wakil ketua dewan pers memberikan satu buah tas ransel berisi sekitar 50 buah buku saku wartawan sebagai panduan wartawan PWI Tubaba bertugas. (ACP/RED)

Keterangan Foto : Kutua PWI Tubaba menenyrahkan Oleh-oleh Badik Tubaba kepada Ketua PWI Pusat

The post Badik Tubaba Sampai Ke Tangan Ketua PWI Pusat appeared first on Juangpost.com.

Kehadiran rombongan anggota PWI Tubaba sebanyak 40 orang disambut langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pers M.Agung Dharmajaya, Anggota Dewan Pers Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan luar negeri Totok Suryanto dan Anggota Dewan Pers Ketua Komisi Kemitraan dan Infrastruktur Organisasi Atmaji Sapto Anggoro, diruang rapat
utama gedung Dewan Pers pada, Selasa 27 September 2022 pukul 10.30 Wib.

Dikatakan ketua PWI Tubaba Edi Petra Zulkarnain dihadapan Dewan Pers, bahwa atas nama seluruh keluarga besar PWI Tubaba khususnya dan umumnya keluarga besar PWI Lampung dan dimanapun berada, turut menyampaikan ungkapan berbelasungakawa secara langsung atas wafatnya Ketua Dewan Pers Prof. Azyumardi Azra.

“Pada momentum Kegiatan Safari Jurnalistik 2022, kami seluruh keluarga besar PWI Tubaba khususnya dan umumnya PWI Lampung dan PWI dimanapun berada menyampaikan duka cita secara langsung di gedung Dewan Pers, semoga almarhum Prof. Azyumardi Azra mendapatkan surga disisi-Nya” kata Edi Zulkarnaen saat membuka sambutan kunjungan rombongan PWI Tubaba di gedung Dewan Pers.

Edi Zulkarnaen mengatakan kunjungan PWI Tubaba ke Dewan Pers merupakan kehormatan kepada Dewan Pers yang selalu memberikan edukasi kepada wartawan PWI Tubaba.

“Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Dewan Pers M.Agung Dharmajaya pernah berkunjung ke Tubaba dan memberikan edukasi wawasan Dunia Pers kepada seluruh stakeholder. Kami berharap kerjasama yang telah dibangun dapat terus dijalin, dan PWI Tubaba selalu siap mendukung program-program Dewan Pers” kata Edi Zulkarnaen

Wakil Ketua Dewan Pers M.Agung Dharmajaya, menyambut baik kegiatan kunjungan PWI Tubaba di Dewan Pers. mas Agung sapaan akrab Wakil Ketua Dewan Pers itu berharap kegiatan yang dilakukan PWI Tubaba dapat dilakukan juga oleh wartawan lainnya di seluruh Indonesia.

“Gedung Dewan Pers ini adalah rumah kita bersama, kami sangat senang apa lagi jika teman-teman wartawan bisa berkunjung dan saling bertukar informasi seputar dunia pers dari daerah. Tubaba sangat luar biasa, banyak karya-karya pembangunan yang luar biasa disana. Banyak cerita yang dibangun menarik sehingga Tubaba unik, kedepan kita berharap banyak program yang bisa dilakukan di Tubaba bersama Dewan, dalam konteks dunia pers. Kami senang PWI Tubaba berkunjung, luar biasa buat Tubaba.” kata M.Agung Dharmajaya.

Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Angkatan 55 tahun 2016 itu juga berpesan kepada seluruh Wartawan PWI Tubaba, untuk tetap kritis dan menyampaikan informasi dengan benar dan baik, tidak rasanya dan tidak sepertinya.

Kemudian wakil ketua dewan pers itu juga menyampaikan informasi hasil putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu Dewan Pers adalah lembaga Uji yang berhak melakukan uji kompetensi.

“Tetap semangat manyampaikan informasi yang bersifat membangun, tetaplah kritis. Seharusnya Lembaga DPR DPRD yang lebih kritis terhadap pemerintah tetapi karena kemungkinan sudah banyak koalisi jadi kritikan mulai berkurang. Makanya kita sebagai wartawan sebagai Pers harus tetap konsisten menjadi corong mengkritisi pemerintahan. Jangan pernah takut selagi kita menyampaikan dengan benar dan baik. Kemudian informasi terkait adanya UKW di Tubaba beberapa waktu lalu oleh lembaga uji yang kemudian dihadiri oleh pemerintah daerah, kami informasikan bahwa kegiatan tersebut dibatalkan dan disarankan untuk melakukan UKW Ulang. Ini bukan mengada-ada tetapi ini keputusan Mahkamah Konstitusi yang harus dilaksanakan”. Pungkasnya

Ditambahkan Anggota Dewan Pers Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan luar negeri Totok Suryanto, bahwa dirinya mengedukasi keluarga besar PWI Tubaba untuk selalu berpenampilan rapi dan sopan.

“Profesionalitas wartawan juga dilihat dari cara berpakaian. Selalu memakai sepatu, tidak lusuh saat bertugas. Bagaimana orang lain bisa menghargai profesi kita jika kita sebagai wartawan terlihat lusuh dari cara berpakaian. Saya sendiri sangat anti dengan wartawan yang asal-asalan berpakaian. Oleh karena itu mari kita jaga penampilan kita, cintai profesi kita sebagai wartawan dengan taat kode etik jurnalistik dan prilaku” kata Totok Suryanto yang juga merupakan Wakil Pemimpin Redaksi TV One.

Sementara itu Anggota Dewan Pers Ketua Komisi Kemitraan dan Infrastruktur Organisasi Atmaji Sapto Anggoro, mengatakan bahwa Dewan Pers sangat konsen dalam peningkatan kapasitas wartawan.

“Memang Dewan Pers tidak bisa melakukan secara keseluruhan, melainkan Dewan Pers yang memilk konstituen dapat melakukannya secara bersama. Banyak pelatihan yang dapat dilakukan bersama. Sekarang kita konsen ke Jurnalisme ramah anak dan jurnalisme tentang pemilu. Mari kita sama-sama jaga merah profesi wartawan, tetap menjadi Pilar Demokrasi dalam mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah.” kata Atmaji Sapto Anggoro yang juga merupakan Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJI) periode 2012-2015.

Pertemuan Pengurus PWI Tubaba dan Dewan Pers selama dua jam di ruang rapat tersebut diakhir dengan penyerahan foto Balai Wartawan Prof.Bagir Manan Kantor PWI Tubaba, Cendra Mata Badik dan oleh-oleh khas Tubaba. Kemudian wakil ketua dewan pers memberikan satu buah tas ransel berisi sekitar 50 buah buku saku wartawan sebagai panduan wartawan PWI Tubaba bertugas.(Red/ACP)

The post Di Rumah Kemerdekaan Pers, PWI Tubaba Dapatkan Edukasi Pers appeared first on Juangpost.com.

Pada Selasa 27 September 2022 sekitar pukul 10.00 wib di Merak Room Jakarta Convention Centre, dilakukan Pelantikan Pengurus Departemen KB FKPPI, Pengurus Pusat Generasi Muda FKPPI (GM FKPPI), Wanita FKPPI (WF) Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha dan Wiraswasta FKPPI (HIPWI FKPPI).

Kepengurusan Departemen dan Organisasi Pendukung tersebut dilantik oleh Ketua Umum Keluarga Besar FKPPI, Pontjo Sutowo. Acara pelantikan dihadiri oleh Jajaran Pembina TNI (Panglima TNI/Aster Panglima TNI, Aster Kasad, Aspotdirga, Aspotmar) dan Kakorbinmas Baharkam Polri serta Ketua Umum PEPABRI, PP AD, PP AL, PP AU dan PP POLRI.

Selain itu acara pelantikan juga diikuti oleh seluruh kader KB FKPPI di seluruh Indonesia melalui streaming Youtube official KB FKPPI.

Ketua umum Keluarga Besar KB FKPPI, Pontjo Sutowo menyampaikan bahwa “Komposisi Pengurus Departemen PP KB FKPPI dan Pengurus Harian Organisasi Pendukung KB FKPPI yang terdiri dari berbagai tokoh lintas profesi, lintas golongan, lintas partai politik, dan tokoh-tokoh muda potensial, menegaskan kembali sikap dasar FKPPI yang menerima keberagaman (pluralitas) untuk hidup secara harmoni pada tatanan masyarakat Indonesia yang majemuk” kata Pontjo Sutowo

Lanjutnya, gerakan organisasi tersebut bagian dari wujud komitmen kebangsaan FKPPI yang telah menjadi watak dan jati diri FKPPI sebagai atribut keunggulan yang harus senantiasa kita jaga dan perkuat.

“Komitmen Kebangsaan FKPPI ini, diteguhkan kembali melalui “Ikrar Kebangkitan Kebangsaan” pada Kongres Kebangsaan tanggal 28 Oktober 2021 di Gedung MPR-RI yang dibacakan oleh kader FKPPI Papua Barat dan Aceh yang mewakili perserta Kongres. Kita mensyukuri atas karunia kemerdekaan, Dasar Negara Pancasila, serta segala potensi keragaman manusia, keragaman hayati, keragaman budaya, keragaman spiritual, dan keragaman sumberdaya, yang kita yakini merupakan modal kemajuan dan kebahagiaan bangsa yang harus diolah dengan penuh percaya diri, berkemandirian, berkepribadian, berkelanjutan, bermental kreatif dan berintegritas” kata Ketua Umum FKPPI

Dalam kesempatan tersebut, KB FKPPI berikrar untuk berani menghadapi tantangan global dan terlibat dalam pergaulan dunia dengan sikap terbuka terhadap unsur-unsur positif dari luar yang dapat memperkaya mutu kemanusiaan dan kemampuan bangsa untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan peradaban, kedaulatan dan kemakmuran seluruh rakyat.

“Kita juga berkeyakinan akan pentingnya penataan sistem pengelolaan negara secara terencana, terpadu dan berkelanjutan, dalam semangat gotong-royong yang melibatkan partisipasi segenap komponen bangsa, dengan pembagian peran yang tepat antara negara, komunitas dan dunia usaha” ungkapnya

Menurut Ketua Umum FKPPI, guna meneguhkan visi kebangsaan yang telah diikrarkan tersebut, serta untuk meningkatkan karya pengabdian FKPPI dalam ikut membangun negeri ke depan, FKPPI telah menyusun tiga kelompok program periode 2021-2026, yaitu: (1) Program Konsolidasi; (2) Program FKPPI Membangun Negeri; dan (3) Program Teritorial FKPPI.

“Hal ini perlu saya sampaikan kembali dalam kesempatan ini, karena program kerja yang telah kita susun dan sepakati bersama inilah yang akan menjadi panduan dan pegangan seluruh jajaran kepengurusan dalam menjalankan organisasi dan mencapai tujuan bersama. Kiranya dengan program-program yang telah direncanakan ini, karya pengabdian kita semakin terpadu, sistematis, terarah, efektif, dan terukur.
Empat program konsolidasi FKPPI yaitu Konsolidasi Wawasan, Konsolidasi Emosional, Konsolidasi Organisasi, dan Konsolidasi Kader, kembali ditetapkan sebagai prioritas dalam Munas-X yang lalu untuk lima tahun ke depan, dalam rangka penguatan FKPPI sebagai organisasi “Bela Negara” yang “Bersatu dan Berdaulat” yang “Satu Jiwanya dan Satu Raganya” sebagaimana diikrarkan pada Munas 2015 di Magelang sehingga mampu meningkatkan kiprahnya dalam pembangunan bangsa dan negara” kata Pontjo

Ia juga menegaskan, dalam Program konsolidasi tersebut, FKPPI juga bertekad menjadi promotor konsolidasi Keluarga Besar TNI/Polri yang saat ini dirasa belum terkonsolidasi dengan baik.

Sementara itu, Ketua Panitia, M. Shalahuddin, menyatakan bahwa “pada Munas X FKPPI yang telah dilaksanakan pada tanggal 20-22 Desember 2021 yang lalu, FKPPI telah mencanangkan empat program prioritas utama.

“Empat program tersebut adalah, konsolidasi wawasan;, konsolidasi emosional, konsolidasi organisasi; dan konsolidasi kaderisasi. untuk itu sebagai pelaksanaan program konsolidasi organisasi dan konsolidasi kaderisasi maka ditetapkanlah kepengurusan Departemen KB FKPPI dan kepengurusan tiga organisasi pendukungnya yaitu : Generasi Muda FKPPI, Wanita FKPPI, serta Himpunan Pengusaha dan Wiraswasta (HIPWI) FKPPI.” kata M.Shalahuddin

Menurut Ketua Panitia tersebut, Keempat lini kepengurusan KB FKPPI tersebut, diharapkan dapat mendukung dan memperkuat semua kebijakan KB FKPPI yang telah mengusung tema besar untuk 5 tahun kedepan yaitu “FKPPI Membangun Negeri”. Pungkasnya.(Red/J)

The post Tiga Organisasi Pendukung Keluarga Besar FKPPI Dilantik appeared first on Juangpost.com.

Di era SBY total kenaikan harga BBM (Premium) Rp 4.690 sementara di era Jokowi total kenaikan BBM jenis Premium/Pertalite Rp 3.500. Jadi SBY menaikan BBM lebih mahal Rp 1.190 dari Jokowi.

Di era SBY upah minimum (contoh DKI) Rp 2.200.000 utk tahun 2013. Dengan BBM harga 6.500 per liter maka upah satu bulan hanya dapat 338 liter perbulan. Di era Jokowi hari ini BBM Rp 10.000 tapi upah minimum Rp 4.641.000 perbulan. Dengan demikian maka di era Jokowi setiap bulan upah pekerja senilai dengan 464 liter BBM. Jadi ada selisih kemampuan upah membeli BBM antara SBY dan Jokowi sebesar 126 liter.

Di era SBY masih ada “mafia” terorganisir dan masif yaitu Petral yang embrionya sudah ada sejak awal orde Baru yaitu tahun 1969 dan beroperasi mulai 1971. Di era Jokowi Petral di bubarkan tahun 2015 hanya 6 bulan setelah Jokowi di lantik.

Pembangunan jalan tol sebagai salah satu infrastruktur penting dalam aktivitas ekonomi di era SBY hanya mampu membangun 193 km jalan tol sedangkan di era Jokowi jalan tol yang di bangun hampir 10 kali lipat dari zaman SBY yaitu 1.900 km. Kalau mau di hitung lebih detail lagi dari jalan tol, jalan nasional non tol, jalan propinsi, jalan kabupaten hingga jalan desa sepanjang 304.490 KM maka setiap detik Jokowi membangun tidak kurang dari 1,5 meter jalan kali lebar yang berbeda beda.

Dari perbandingan perbandingan angka angka tersebut di atas maka era SBY tentunya merupakan era kesedihan bagi semua orang kecuali mereka yang berkuasa saat itu

Saya menyarankan agar kader Demokrat untuk bisa belajar matematika dan belajar sejarah sehingga jika membandingkan maka perbandingan itu logis tidak anti logika dan a historis.

Jakarta 7 September 2022

Hormat Saya

Adian Napitupulu
Anggota DPR RI FPDI Perjuangan

The post Sebelum Demokrat Demo Baiknya Belajar Matematika dan Sejarah Dulu appeared first on Juangpost.com.

– Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Distrik Navigasi (Disnav) Kelas I Tanjung Priok Jakarta menggelar program padat karya.

Sedikitnya 60 orang warga dari Kelurahan Tanjung Priok, Pademangan Barat, Sungai Bambu, dan Warakas Jakarta Utara turut terlibat dalam kegiatan ini.

“Program padat karya yang dilaksanakan di berbagai kantor Distrik Navigasi yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok ini dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun secara swakelola,” kata Direktur Kenavigasian, Basar Antonius dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/3/2019).

Hal tersebut diungkapkannya saat membuka kegiatan padat karya tersebut di halaman Kantor Disnav Kelas I Tanjung Priok, Jakarta.

Menurut Basar, kegiatan padat karya seperti ini dapat membuat lingkungan kerja yang bersih dan nyaman bagi para pegawai Disnav Tanjung Priok.

The post Bersih-bersih, 60 Warga Tanjung Priok Ikuti Program Padat Karya appeared first on Juangpost.com.