The post Pilkati Sido Agung Berlangsung Kondusif, Hamid Kantongi 48,08 Persen Suara appeared first on Juangpost.com.

The post Pilkati Indraloka I Berlangsung Damai dan Demokratis, Sukarman Unggul dengan 941 Suara appeared first on Juangpost.com.

Tulang Bawang Bara – Juangpost.com- Hingga saat ini, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menjangkau 100.123 penerima manfaat yang berasal dari berbagai kelompok sasaran utama.

Berdasarkan rekap laporan Satuan Tugas pengawasan program MBG (Satgas MBG), sebanyak 74.739 jiwa penerima manfaat untuk kelompok sasaran pelajar dari jenjang PAUD hingga SMA dan 25.384 jiwa untuk kelompok sasaran balita, ibu hamil dan ibu menyusui.

“Dari 42 SPPG yang ada di 9 kecamatan, penerima manfaat untuk kelompok pelajar yang paling banyak ada di kecamatan Tulang Bawang Tengah, ada 24.166 jiwa yang terlayani dan paling sedikit ada di Kecamatan Batu Putih yaitu sebanyak 1.795 jiwa,” kata Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP. selaku Kepala Satgas MBG.

“Sedangkan untuk penerima manfaat dari kelompok balita, ibu hamil dan ibu menyusui, kecamatan Tulang Bawang Tengah melayani penerima manfaat terbanyak, yakni 6.728 penerima manfaat. Dan yang paling sedikit ada di kecamatan Pagar Dewa, hanya sebanyak 393 jiwa,” terang Sofiyan melanjutkan pada Kamis (20/08/2026) di Kantor Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Pemkab Tubaba).

Dari 42 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar pada 9 kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menjangkau 100.123 penerima manfaat yang berasal dari berbagai kelompok sasaran utama.

Berdasarkan rekap laporan Satuan Tugas pengawasan program MBG (Satgas MBG), sebanyak 74.739 jiwa penerima manfaat untuk kelompok sasaran pelajar dari jenjang PAUD hingga SMA dan 25.384 jiwa untuk kelompok sasaran balita, ibu hamil dan ibu menyusui.

“Dari 42 SPPG yang ada di 9 kecamatan, penerima manfaat untuk kelompok pelajar yang paling banyak ada di kecamatan Tulang Bawang Tengah, ada 24.166 jiwa yang terlayani dan paling sedikit ada di Kecamatan Batu Putih yaitu sebanyak 1.795 jiwa,” kata Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP. selaku Kepala Satgas MBG.

“Sedangkan untuk penerima manfaat dari kelompok balita, ibu hamil dan ibu menyusui, kecamatan Tulang Bawang Tengah melayani penerima manfaat terbanyak, yakni 6.728 penerima manfaat. Dan yang paling sedikit ada di kecamatan Pagar Dewa, hanya sebanyak 393 jiwa,” terang Sofiyan melanjutkan pada Kamis (20/08/2026) di Kantor Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Pemkab Tubaba).

Dari 42 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar pada 9 kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, tercatat Kecamatan Tulang Bawang Tengah memiliki 14 SPPG, terbanyak di antara kecamatan lain, dan kecamatan Pagar Dewa dan Batu Putih memiliki jumlah SPPG paling sedikit, hanya memiliki 1 SPPG di lokasi masing-masing. Sebaran ini mempengaruhi jumlah penerima manfaat dari program MBG di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

“Pemkab Tubaba, mendukung program MBG ini berjalan sesuai kebijakan presiden. Semoga ke depan jumlah SPPG yang ada di tiap kecamatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan MBG dari penerima manfaat yang ada. MBG ini penting untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak Tubaba,” pungkas Sofiyan.

Berikut sebaran SPPG yang ada di 9 kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat:

– Kecamatan Batu Putih : 1 SPPG

– Kecamatan Pagar Dewa : 1 SPPG

– Kecamatan Gunung Agung : 3 SPPG

– Kecamatan Gunung Terang : 2 SPPG

– Kecamatan Lambu Kibang : 4 SPPG

– Kecamatan Tulang Bawang Tengah : 14 SPPG

– Kecamatan Tulang Bawang Udik : 4 SPPG

– Kecamatan Tumijajar : 10 SPPG

– Kecamatan Way Kenanga : 3 SPPG

The post 100.123 Jiwa Terima Manfaat Program MBG di Tubaba appeared first on Juangpost.com.

Juangpost.com, Lampung – Jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya rekaman sosial media yang diduga menampilkan perilaku tak pantas sejumlah pemuda bersama  wanita yang disebut-sebut sebagai penghibur pria hidung belang.

Lebih mengejutkan, dari hasil penelusuran media, para pria dalam video tersebut saat ini diduga merupakan oknum aparatur negara yang berasal dari Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung.

Dalam tayangan yang beredar melalui sebuah akun media sosial x, terlihat beberapa pria bersama wanita berada di dalam sebuah ruangan yang diduga merupakan kontrakan milik para wanita malam.

Mereka tampak bersenang-senang, bercengkerama, hingga bermesraan dalam suasana yang mengundang kontroversi publik.

Informasi yang dihimpun media, aktivitas tersebut sempat disiarkan secara live oleh pemilik akun media sosial tersebut. Namun, beberapa bagian tayangan diduga telah disensor sebelum akhirnya terposting.

Penelusuran media lebih lanjut mengarah pada dugaan keterlibatan tiga oknum yang diduga aparatur negara, yang kini berstatus diduga pegawai P3K, dan kedua pemuda lainnya diduga berstatus penegak hukum. Ketiganya kemudian diduga berdomisili wilayah  kabupaten Tubaba.

Media kemudian melakukan konfirmasi kepada sejumlah pihak terkait guna memastikan identitas para pria yang wajahnya muncul dalam tayangan tersebut.

Salah seorang pegawai dari salah satu instansi pemerintah dikonfirmasi media mengakui bahwa nama oknum yang tengah diidentifikasi media benar merupakan pegawai di instansinya.

“Ya, ada nama H, dia pegawai kami. Tapi katanya itu kejadian lama, sebelum menjadi abdi negara. Kami akan meminta waktu untuk klarifikasi lebih lanjut,” ujar seorang sumber berinisial R kepada media, Kamis (12/3/2026).

Meski demikian, hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan langsung dari ketiga pria yang diduga terlibat dalam skandal video tersebut.

Sementara itu, tim media juga tengah menelusuri keberadaan pemilik akun x yang saat ini video tersebut tengah di tonton 500 ribu hingga 1,5 juta penonton.

Penelusuran media akun media sosial tersebut sengaja mendokumentasikan dan menyiarkan aktivitas hiburan malam tersebut melalui fitur khusus media sosial yang kemudian terposting.

Dugaan Kasus ini kini menjadi sorotan publik, terutama karena dugaan keterlibatan aparatur negara yang seharusnya menjaga integritas dan etika sebagai pelayan masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan Media tengah menelusuri kebenaran identitas para pria dalam video tersebut serta memastikan apakah tindakan tersebut melanggar kode etik maupun disiplin aparatur negara.

The post Viral Mesum di Media Sosial, Oknum P3K dan Aparat diduga asal Tubaba, Terlibat Skandal Wanita Penghibur Malam appeared first on Juangpost.com.

BANDAR LAMPUNG, JUANGPOST.COM — Kepengurusan Garuda Keadilan (GK) Lampung periode 202–2030 resmi dilantik di Kantor DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung, Senin (16/2/2026). Dalam momentum tersebut, aktivis kampus Muhammad Fajar Ghosyiah Zain dipercaya memimpin organisasi sayap kepemudaan itu untuk lima tahun ke depan.

Pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri langsung Ketua DPW PKS Lampung Ade Utami Ibnu, Sekretaris DPW M. Suhada, Bendahara DPW Muchlas E. Bastari, serta Ketua Bidang Kaderisasi Anggota Partai Joko Mulyono. Sejumlah kepala bidang turut hadir, termasuk Bidang Pemuda Pelajar dan Mahasiswa serta Bidang Perempuan dan Keluarga, menandakan kuatnya dukungan struktural terhadap kepengurusan baru.

Tak hanya unsur internal partai, acara ini juga dihadiri Pembina Garuda Keadilan Lampung, Bunda Sulistiani yang merupakan anggota Dewan Kota Bandar Lampung. Kehadiran perwakilan organisasi sayap partai lain seperti Angkatan Muda Partai Golkar yang dipimpin Ketua Harian Senoaji, serta perwakilan Tunas Indonesia Raya yang diwakili Fadila Syahadi, dengan hadirnya mereka semakin mempertegas semangat kolaborasi lintas organisasi kepemudaan.

Dalam sambutannya, Fajar menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Ia menilai amanah tersebut menjadi energi baru bagi generasi muda untuk mengambil peran strategis dalam ruang-ruang kepemimpinan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungan seluruh pimpinan DPW PKS Lampung, para pembina, serta sahabat organisasi kepemudaan. Amanah ini menjadi motivasi bagi kami untuk menghadirkan gerakan kepemudaan yang aktif, kolaboratif, dan berdampak bagi masyarakat Lampung,” ujarnya.

Fajar menegaskan, Garuda Keadilan memiliki karakter kaderisasi yang kuat, karena beranggotakan anak-anak pengurus PKS.

“Garuda Keadilan adalah organisasi eksklusif yang anggotanya terdiri dari anak-anak muda. Namun dalam pergaulan, kita harus inklusif dan mampu berbaur dengan berbagai golongan,” tegasnya.

Ke depan, Garuda Keadilan Lampung akan memfokuskan program kerja pada isu-isu strategis, terutama lingkungan dan kepemudaan.

“Isu lingkungan menjadi tanggung jawab bersama generasi muda, dan rendahnya partisipasi politik anak muda menjadi tantangan yang harus dijawab dengan pendekatan kreatif dan relevan,” imbuhnya.

Menurut Fajar, partai politik perlu menunjukkan sisi keremajaan dan kedekatan dengan generasi muda karna organisasi sayap partai memiliki peran penting dalam proses regenerasi kepemimpinan.

Dalam sambutan terakhirnya, Fajar menekankan pentingnya kolaborasi antarorganisasi sayap partai dalam pembangunan daerah dan bangsa. Ia mengajak seluruh elemen pemuda untuk tidak terjebak dalam sekat-sekat perbedaan, melainkan bergerak bersama demi kemajuan Lampung.

Pelantikan ini menjadi momentum strategis penguatan peran pemuda dalam politik dan pembangunan daerah. Kepemimpinan baru Garuda Keadilan Lampung periode 2025–2030 diharapkan mampu menghadirkan warna baru dalam gerakan kepemudaan, semangat kolaborasi, regenerasi, dan pengabdian bagi masyarakat.

The post Fajar Ghosyiah Resmi Nahkodai GK Lampung 2025–2030, Siap Gas Isu Lingkungan dan Regenerasi Politik Muda appeared first on Juangpost.com.

Tulang Bawang Barat, Juangpost.com – Manajemen dan Tim Penasehat Hukum Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Ummi Athayya memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan di sejumlah media online yang menyebutkan adanya pembatalan operasi terhadap pasien berinisial K. Pihak rumah sakit menegaskan bahwa tidak pernah ada pembatalan operasi, melainkan penundaan tindakan medis demi keselamatan pasien.

Direktur RSIA Ummi Athayya sekaligus Dokter Spesialis Kandungan dan Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP), dr. Tanti Arianti, Sp.OG, menjelaskan bahwa setiap tindakan operasi memiliki tahapan dan prosedur yang harus dipenuhi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Untuk melakukan tindakan operasi, ada beberapa tahapan dan penilaian yang harus dilalui. Mulai dari praoperasi, perawatan, hingga ruang persiapan operasi. Semua itu dilakukan demi memastikan kondisi pasien aman dan stabil,” jelas dr. Tanti, Senin (02/02/2026).

Ia menambahkan, bahkan ketika pasien sudah berada di meja operasi, tindakan masih bisa ditunda apabila ditemukan perubahan kondisi medis yang berpotensi membahayakan pasien. Hal tersebut merupakan bentuk kehati-hatian tenaga medis dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Pada kasus pasien K, dr. Tanti mengungkapkan bahwa saat pasien berada di ruang persiapan operasi, hasil rekam jantung (EKG) menunjukkan kondisi irama jantung yang tidak stabil. Setelah dilakukan koordinasi dengan Dokter Spesialis Penyakit Dalam dan Dokter Spesialis Anestesi, diputuskan tindakan operasi harus ditunda demi keselamatan pasien.

“Keputusan penundaan diambil setelah hasil EKG menunjukkan kondisi jantung pasien tidak kondusif. Ini murni keputusan medis berdasarkan pertimbangan keselamatan pasien,” tegasnya.

Menurut dr. Tanti, penjelasan mengenai kondisi pasien dan alasan penundaan operasi telah disampaikan secara langsung kepada pasien K, dan pasien saat itu menyatakan memahami keputusan medis yang diambil.

“Kami tidak ingin mengambil risiko. Jika kondisi pasien belum memungkinkan, maka tindakan harus ditunda. Keselamatan pasien adalah prioritas utama kami,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh tim medis, mulai dari dokter kandungan, dokter penyakit dalam, hingga dokter anestesi telah bekerja secara profesional dan terkoordinasi dengan baik. Justru karena koordinasi tersebut, perubahan kondisi pasien dapat segera ditindaklanjuti demi menghindari risiko yang lebih besar.

Sementara itu, mewakili Tim Kuasa Hukum RSIA Ummi Athayya, Darsani, S.H., menyayangkan adanya pemberitaan yang dinilai menyudutkan dan tidak berimbang. Ia menegaskan bahwa kliennya tidak pernah membatalkan operasi seperti yang dituduhkan dalam pemberitaan sebelumnya.

“Kami sangat menyayangkan adanya pemberitaan sepihak yang tidak mengedepankan asas praduga tak bersalah dan kode etik jurnalistik. Seharusnya ada konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak manajemen atau tim hukum RSIA,” ujarnya.

Darsani menegaskan bahwa RSIA Ummi Athayya tidak anti kritik, namun kritik seharusnya disampaikan secara elegan dan tidak menggiring opini publik yang berpotensi merugikan pihak rumah sakit serta melanggar hukum.

Diketahui sebelumnya, pada Jumat, 30 Januari 2026, pasien K datang ke IGD RSIA Ummi Athayya dengan keluhan perdarahan, lemas, pusing, dan nyeri perut. Setelah pemeriksaan dokter jaga dan konsultasi dengan dokter spesialis kandungan, pasien disarankan menjalani tindakan operasi karena ditemukan tumor di dalam rahim.

Namun setelah dilakukan penundaan, pasien mendapatkan perawatan intensif berupa transfusi dua kantong darah serta pemberian obat untuk mengurangi perdarahan. Setelah kondisi Hb dan tanda vital pasien dinyatakan normal, pasien diperbolehkan rawat jalan dengan anjuran mengonsumsi obat jantung secara rutin serta dijadwalkan kontrol ulang untuk persiapan operasi selanjutnya.

Selama masa perawatan, pasien juga mendapatkan kunjungan rutin dari dokter jaga, dokter spesialis kandungan, serta dokter penyakit dalam, dan seluruh prosedur medis telah dijelaskan kepada pasien secara menyeluruh.

The post RSIA Ummi Athayya Tegaskan Tak Ada Pembatalan Operasi, Tindakan Ditunda Demi Keselamatan Pasien appeared first on Juangpost.com.

Juangpost.com, Bandar Lampung — Budayawan Lampung Andy Achmad Sampurna Jaya menyerahkan sebilah Badik Pagardewa kepada Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung, Wirahadikusumah, Rabu (19/11/2025).

Pemberian pusaka itu disampaikan melalui utusan yang datang ke Balai Wartawan H. Solfian Akhmad, markas PWI Lampung.

Dihubungi awak media melalui telepon, “Kanjeng” sapaan akrab Andy Achmad, mengungkapkan bahwa penyerahan badik tersebut merupakan bentuk komitmennya untuk melestarikan dan memperkenalkan pusaka khas Lampung.

Ia menilai, dalam berbagai kegiatan adat (Begawi), masih banyak masyarakat yang belum menggunakan pusaka Lampung, bahkan memilih senjata tradisional dari daerah lain.

“Bahkan saya lihat ada yang memakai Samurai. Padahal kita Lampung punya senjata sendiri. Jadi pemberian ini juga misi untuk mengenalkan pusaka-pusaka Lampung. Karenanya, tolong dilestarikan,” ujarnya.

Kanjeng menambahkan, selain kepada Ketua PWI Lampung, ia juga pernah memberikan pusaka Lampung kepada sejumlah gubernur, mulai dari era Sjachroedin ZP, M. Ridho Ficardo, Arinal Djunaidi, hingga Rahmat Mirzani Djausal.

Ia menjelaskan, penyerahan pusaka dilakukan sesuai karakter penerima. Tokoh adat biasanya menerima keris, sementara tokoh masyarakat seperti Ketua PWI Lampung diberikan badik.

“Badik yang saya berikan ini adalah badik tua Pagardewa yang memiliki pamor dan bisa diandalkan. Saya tahu Ketua PWI Lampung juga keturunan Pagardewa, maka saya berikan badik tua Pagardewa kepada adinda Wira,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah menyampaikan terima kasih atas pemberian tersebut. Ia memastikan akan menjaga dan merawat pusaka itu, terlebih karena dirinya memang keturunan Pagardewa dan menyandang gelar adat Tuan Permatou Jagad dari Pepadun Suttan Akbar, Marga Tegamoan, Tiyuh Pagardewa, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba).

“Sidi (kakek) saya berasal dari Tiyuh Pagardewa, Tubaba. Bahkan makamnya ada di tiyuh tersebut, termasuk makam paman kandung saya, Buya M. Roem Akbar, yang merupakan sahabat karib Kanjeng Andy Achmad,” kata Wira.

The post Budayawan Andy Achmad Serahkan Badik Pagardewa kepada Ketua PWI Lampung : “Tolong Lestarikan!” appeared first on Juangpost.com.

Lampung — Kasus penundaan pelantikan salah satu calon Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kementerian Agama (Kemenag) Lampung, berinisial SDC menuai sorotan.

Pihak keluarga dan kuasa hukumnya menilai ada kejanggalan dan dugaan pelanggaran prosedur administratif dalam proses pemeriksaan dan penangguhan pelantikan yang dilakukan Kanwil Kemenag Lampung.

Kuasa hukum SDC, Debi Oktarian, S.H., menyebut bahwa kliennya telah dinyatakan lulus seleksi dan mendapat persetujuan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun hingga kini, pelantikan SDC sebagai ASN atau PPPK Penuh Waktu tidak kunjung dilakukan tanpa kejelasan surat resmi penangguhan atau pembatalan.

“SDC ini tidak dilantik, kami minta kejelasan. Di sistem SSCASN tidak ada pemberitahuan, sementara di aplikasi BKN sudah keluar NIP dan tanda tangan SK. Artinya sudah disetujui. Tapi kenapa tidak dilantik? Tidak ada surat resmi, hanya kabar ditangguhkan secara lisan,” ujar Debi kepada media, Jumat (24/10/2025).

Menurut Debi, pihaknya menilai pemeriksaan terhadap SDC cacat prosedur, karena dilakukan sebelum yang bersangkutan resmi dilantik sebagai ASN PPPK.

“Kalau pakai PP 94 tentang Disiplin ASN, ya tidak bisa diterapkan. Dia belum ASN, belum dilantik. Harusnya dilantik dulu, baru bisa diperiksa kalau ada pelanggaran,” tegasnya.

Debi juga mengungkapkan keberatan atas materi pemeriksaan yang dinilai terlalu memojokkan dan melampaui batas etika.

“Pertanyaan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terlalu memframing. Masa ditanya, Bagaimana saudara melakukan persetubuhan? Ini bukan proses pidana. Klien saya sudah menikah sah, ada surat izin menikah dari Pengadilan Agama Kotabumi,” jelasnya.

Ia menambahkan, tidak ada laporan pidana atau penahanan terhadap kliennya, sehingga tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menunda pelantikan.

“Kalau mau ditangguhkan, keluarkan surat resminya. Kalau dibatalkan, ya juga harus ada surat keputusan. Jangan menggantung seperti ini,” kata Debi.

Selain penundaan pelantikan, SDC juga disebut telah dinonaktifkan dari tempat kerjanya di MAN 1 tanpa surat pemberitahuan.

“Dia sudah dinonaktifkan secara lisan, tidak ada surat apa pun. Ini aneh, cita-cita pemerintah memberantas pengangguran, tapi malah diberhentikan sepihak tanpa dasar,” terangnya.

Pihaknya berencana melapor ke Ombudsman dan Inspektorat karena menilai proses pemeriksaan dan penonaktifan tidak memenuhi standar administrasi.

“Kami akan ambil langkah ke Ombudsman, lapor Kanwil dan Inspektorat. Pemeriksaan ini cacat prosedur. Harusnya ada pengawasan dari inspektorat, tapi tidak ada,” tegas Debi.

Menanggapi hal tersebut, Tri Rahayu, Analis Kepegawaian Kanwil Kemenag Lampung, membenarkan bahwa pelantikan SDC memang ditangguhkan sementara karena adanya laporan masyarakat yang tengah dianalisis.

“Benar, bukan dibatalkan, tapi ditangguhkan sampai ada kejelasan status. Kami sudah menerima laporan masyarakat dan saat ini sedang dalam proses telaah tim,” kata Tri Rahayu.

Menurutnya, langkah itu merupakan kebijakan sementara untuk menjaga kondusifitas dan memastikan proses administrasi berjalan sesuai ketentuan.

“Ketika ada laporan masyarakat, walaupun dalam bentuk laporan awal, maka pelantikan kami tangguhkan dulu sampai hasil telaah keluar. Kalau nanti dinyatakan tidak bermasalah, pelantikan bisa dilanjutkan,” tambahnya.

Sementara itu, SDC sendiri mengaku tidak mendapat kesempatan menjelaskan versinya secara utuh dalam proses pemeriksaan di Kanwil Kemenag.

“Saya kira datang hanya untuk klarifikasi. Tapi ternyata semua jawaban saya dibilang bohong. Bahkan saya dituduh mabuk. Saya tidak diberi kesempatan bicara. Semua seperti sudah diskenario,” ujarnya.

SDC juga menegaskan bahwa hubungan dengan pihak pelapor sudah disahkan melalui pernikahan yang mendapat izin dari Pengadilan Agama. Ia menilai tuduhan pencabulan tidak berdasar.

“Kami menikah sah. Kalau disebut pencabulan, itu tidak masuk logika hukum. Tidak ada laporan pidana dan tidak ada visum baru. Semua ini seperti framing,” jelasnya.

Kuasa hukum Debi Oktarian memastikan akan menempuh jalur hukum administratif jika surat keputusan penangguhan tak segera diterbitkan.

“Kami menunggu surat resmi dari Kanwil. Jika tidak ada kejelasan, kami akan gugat secara administratif dan lapor ke Ombudsman. Klien saya sudah memenuhi seluruh syarat ASN PPPK dan tidak punya catatan pidana,” pungkasnya.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam proses pengangkatan ASN PPPK di lingkungan Kemenag. Banyak pihak berharap Kemenag segera memberikan kejelasan status agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.

The post Diduga Cacat Prosedur, Pelantikan ASN PPPK di Kemenag Ditangguhkan, Pengacara Sebut Kliennya Diframing! appeared first on Juangpost.com.

Tulang Bawang Barat, Juangpost.com – Rasa bangga dan senang menyelimuti Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), pasalnya Bumi Ragem Sai Mangi Wawai ini menjadi tuan rumah kejuaraan bergengsi panjat Tebing, dalam acara Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) yang di dukung oleh Forum Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Provinsi Lampung.

Kejuaraan yang di laksanakan di Politeknik Tunas Garuda Komplek Uluan Nughik, Panaragan Jaya, pada, Jumat, (24/10/2025).

Ratusan atlet dari berbagai Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung berkumpul untuk mengikuti Kejurprov tersebut, Wabup Tubaba Nadirsyah pada kesempatan itu membuka acara secara resmi.

Dari pantauan media Juangpost, pembukaan kejuaraan ini diawali dengan apel pagi dan senam bersama ASN Pemkab Tubaba, setelah itu pembukaan Kejurprov dimulai.

Dalam kesempatan itu, Nadirsyah mewakili Bupati Tubaba Ir. H. Novriwan Jaya, yang berhalangan hadir karena kegiatan acara lain, memberikan sambutannya, dirinya menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas terselenggaranya kejuaraan bergengsi ini, ia menilai kegiatan tersebut menjadi bukti nyata konsistensi daerah dalam mendukung pembinaan olahraga, khususnya bagi generasi muda.

“Kejurprov ini bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat persaudaraan dan melahirkan atlet-atlet panjat tebing yang baru dan berprestasi dari Tubaba dan seluruh Lampung,” ujarnya.

Selanjutnya, ia memberi pesan tentang pentingnya olahraga sebagai sarana pemersatu bangsa, diplomasi, dan pembentuk karakter positif.

“Pemkab Tubaba terus berkomitmen memajukan sektor olahraga melalui pembinaan berkelanjutan, meski dihadapkan dengan keterbatasan anggaran,” katanya.

Tambah ia, kami terus berupaya agar prestasi olahraga di Tubaba meningkat, baik lewat pembangunan infrastruktur maupun pembinaan atlet. Semoga kejuaraan ini menjadi ajang lahirnya bibit unggul yang mampu bersaing hingga tingkat nasional bahkan internasional.

Sebelum membuka acara secara resmi, Nadirsyah juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, termasuk panitia, sponsor, dan FPTI Provinsi Lampung.

Pembukaan Kejurprov tersebut turut dihadiri oleh Ketua FPTI Lampung, perwakilan KONI Provinsi Lampung, Forkopimda Tubaba, para pejabat pemerintah daerah, camat se-Tubaba, serta ratusan peserta dari berbagai daerah di Lampung.

“Ajang ini diharapkan tidak hanya menjadi panggung prestasi, tetapi juga membawa semangat baru bagi dunia olahraga Tubaba untuk terus menanjak dan berprestasi lebih tinggi di masa mendatang,” imbuhnya.

The post Tubaba Menjadi Tuan Rumah Kejurprov Panjat Tebing Lampung 2025, Ratusan Atlet Siap Unjuk Gigi! appeared first on Juangpost.com.

Tulang Bawang Barat, Juangpost.com – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mulai tancap gas memperbarui data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Langkah strategis ini diawali dengan sosialisasi tahap pertama yang menyasar dua Kecamatan, yakni Tumijajar dan Tulang Bawang Tengah, yang dipusatkan di Tiyuh Candra Mukti, pada, Rabu, (23/10/2025).

Dalam sambutannya, Kepala Bapenda Tubaba, Ainuddin Salam, mengatakan kegiatan ini menjadi langkah awal menuju pembaruan data PBB yang lebih akurat dan terkini. Sebanyak 31 tiyuh dari dua Kecamatan akan dilibatkan dalam proses awal ini.

“Sosialisasi ini merupakan tahapan awal sebelum penilaian langsung oleh tim tenaga ahli. Data yang kami kumpulkan dari tiyuh yang akan menjadi dasar perhitungan NJOP terbaru,” ujarnya, saat dikonfirmasi media Juangpost, pada, (23/10/2025).

Ia menegaskan, pembaruan NJOP seharusnya dilakukan setiap tiga tahun sekali, namun karna terkendala anggaran, pembaruan terakhir dilakukan pada tahun 2014. Artinya, sudah lebih dari satu dekade data tersebut belum diperbarui.

Menurutnya, arahan Bupati Tubaba Novriwan Jaya menjadi pendorong kuat agar pembaruan NJOP kembali dijalankan secara bertahap mulai tahun ini.

“Sesuai instruksi Pak Bupati, proses penilaian harus segera dilakukan agar data PBB kita valid dan relevan dengan kondisi sekarang. Tahun depan akan dilanjutkan ke kecamatan lainnya,” jelasnya.

Langkah ini diharapkan menjadi momentum penting dalam menata ulang basis data pajak daerah, sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor PBB.

Dalam pelaksanaannya, Bapenda menggandeng tim penilai independen dari CV Sekawan, diketuai oleh Ali Wafa. Tim tersebut diperkuat para tenaga ahli seperti Matnasir, Maryanto, dan Hizrah Rachmat sebagai surveyor, serta Panca Anggara selaku supervisor lapangan.

Mereka akan turun langsung melakukan verifikasi dan penilaian lapangan untuk memastikan setiap data objek pajak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.

Dengan langkah ini, Bapenda Tubaba optimistis dapat menghadirkan data pajak yang lebih akurat, adil, dan transparan. Selain memperbarui nilai jual objek pajak, kebijakan ini juga menjadi pondasi penting dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah.

Langkah ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tubaba dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah, sekaligus menjawab tantangan perubahan nilai ekonomi tanah dan bangunan yang terus berkembang.

The post Bapenda Tubaba Tancap Gas Mutakhirkan (NJOP) PBB-P2, Dua Kecamatan Jadi Pilot Project appeared first on Juangpost.com.