The post “Muak” Siltap berbulan-bulan nunggak dan dicicil, Ribuan Aparatur dan BPT se Tubaba bakal Demo besar? appeared first on Juangpost.com.

Juangpost.com | Tulang Bawang Barat — Proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung, senilai sekitar Rp130 miliar kembali menuai sorotan.

Proyek yang disebut bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) itu diduga telah mencapai progres sekitar 35 persen, sementara dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) belum jelas keberadaannya.

Sorotan menguat setelah konsultasi publik terkait penyusunan Amdal baru digelar pada 15 Juli 2026 di Aula Balai Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, ketika pembangunan fisik disebut telah berjalan.

Kegiatan tersebut melibatkan PT PP-Penta Architecture dan PT Bina Madani. Dalam konsultasi itu, masyarakat disebut mendapat penjelasan bahwa proses penyusunan Amdal akan ditindaklanjuti dengan melibatkan perwakilan warga paling lambat satu bulan setelah konsultasi publik.

Namun, lebih dari satu bulan berlalu, perkembangan penyusunan dokumen tersebut dinilai tidak transparan.

Ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengatur kewajiban pemrakarsa kegiatan yang wajib Amdal untuk memenuhi persyaratan lingkungan sesuai ketentuan sebelum kegiatan dilaksanakan. Karena itu, status, tahapan, serta pihak yang bertanggung jawab atas dokumen lingkungan proyek RSUD Tubaba perlu dijelaskan secara terbuka.

Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal, dan pasal 36 ayat (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan, namun tampaknya diduga terabaikan.

Undang-undang tersebut juga telah menegaskan sanksi sebagaimana dalam Pasal 109 bahwa Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Ketua BPT Tiyuh Panaragan, Edi Yanto, mempertanyakan komitmen pihak konsultan yang sebelumnya menyampaikan bahwa penyusunan Amdal akan segera berjalan bersama masyarakat.

“Sudah satu bulan tidak jelas progresnya. Warga harus kembali kumpul untuk bersikap tegas. Seperti yang dikatakan konsultan, proyek itu hentikan terlebih dahulu. Evaluasi terlebih dahulu kepatuhannya,” tegas Edi, Senin (17/8/2026).

Di sisi lain, Direktur RSUD Tubaba, dr. Pramono, mengaku pihak RSUD bukan penggagas konsultasi publik tersebut.

“Kami hanya diundang. Kalau ada klaim seperti tulisan di banner kegiatan itu adalah oleh RSUD Tubaba, bukan kita penggagasnya. Malah kita tidak tahu apa-apa,” ujarnya.

Pernyataan itu memunculkan pertanyaan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas proses penyusunan Amdal proyek tersebut, terlebih dalam kegiatan konsultasi publik tercantum nama RSUD Tubaba.

Persoalan serupa juga diakui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tubaba. Kabid Tata Kelola Lingkungan DLH Tubaba, Andi Kurnia, mengatakan pihaknya belum menerima informasi terbaru mengenai perkembangan dokumen Amdal.

“Terkait Amdal RSUD sampai saat ini belum ada laporan. Bukan kita pemrakarsanya, penilaian Amdal juga di Provinsi. Sampai saat ini tidak ada laporan lagi bagaimana progresnya. Tidak ada koordinasinya,” kata Andi, Rabu (19/8/2026).

Minimnya koordinasi tersebut menjadi sorotan karena proyek bernilai sekitar Rp130 miliar itu disebut sebagai PSN. Status strategis proyek semestinya tidak mengesampingkan kewajiban pemenuhan ketentuan lingkungan dan keterbukaan kepada masyarakat.

Persoalan tersebut juga menempatkan fungsi pengawasan Pemerintah Daerah dan DPRD Tubaba yang ikut mengabaikan pelanggaran proyek.

Hingga berita ini diterbitkan, meskipun Bupati Tubaba dan BPKP sempat meninju proyek tersebut, DPRD Tubaba belum memberikan keterangan terkait dugaan persoalan kepatuhan lingkungan dalam proyek pembangunan RSUD tersebut.

The post Pemerintah Abaikan Pelanggaran UU LH, “Sengkarut” Proyek RSUD Tubaba terancam Pidana dan Denda 3 Miliar?  appeared first on Juangpost.com.

Juangpost.com | Tulang Bawang Barat — Sejumlah pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) diduga mangkrak.

Proyek yang secara teknis ditargetkan rampung dalam 90 hari justru ditemukan belum selesai setelah berbulan-bulan dikerjakan.

Penelusuran media pada Selasa (18/08/2026) menemukan kondisi tersebut di Tiyuh Bandar Dewa, Kelurahan Mulya Asri dan Tiyuh Panaragan. Di sejumlah lokasi, bangunan masih setengah jadi, bahkan kerangka atap mulai tampak berkarat.

Yang lebih mengusik perhatian masyarakatnya, pihak tiyuh mengaku tidak mengetahui secara jelas nilai anggaran, pelaksana pekerjaan maupun alasan pembangunan terhenti. Papan informasi proyek juga disebut tidak pernah terpasang sebagi bentuk transparansi publik.

Kepalo Tiyuh Bandar Dewa, Anwar, mengaku pihaknya hanya dilibatkan saat pengukuran lahan, setelahnya tidak diketahui mekanisme pembangunannya.

“Kita hanya dilibatkan saat pengukuran lahan bulan Maret. Setelah itu tidak dilibatkan lagi. Bahkan saat mulai dibangun, kita tidak tahu, tiba-tiba sudah dibangun, dan sekarang mangkrak” kata Anwar.

Ia menyebut pembangunan di wilayahnya telah terhenti sejak bulan Juli.

“Bangunan itu baru jadi tembok setengah sama tiang-tiang besi, belum diplester, lantai belum, atap juga belum. Ini sudah mangkrak sekitar sejak Juli lalu,” ujarnya.

Anwar juga mempertanyakan keras kondisi proyek strategis nasional (PSN) tersebut, bahkan diduga gagal.

“Persoalannya yang kusut di mana, ini yang perlu diluruskan betul. Jangan terlalu ugal-ugalan. Ini program nasional, kenapa bisa seperti ini,” tuturnya.

Di Mulya Asri, pembangunan disebut telah berlangsung sekitar delapan bulan. Lurah Mulya Asri, Eko Nurhidayat, menyebut progres dalam aplikasi baru 75 persen.

“KDKMP Mulya Asri ini sudah dari Desember 2025 sampai sekarang, artinya sudah delapan bulanan. Babinsa sudah cek lapangan dan aplikasi progresnya masih 75 persen, tinggal finishing dan atap,” kata Eko.

Sementara di Panaragan, progres pembangunan secara kasat mata diperkirakan baru 20-30 persen dan telah terhenti sekitar satu setengah bulan.

Warga Panaragan, Ali Rahman, mempertanyakan pengawasan terhadap proyek tersebut.

“Kalau harapan kami warga masyarakat tolonglah dilanjutkan kepada pihak yang berwenang. Itu kan pengawasan di bawah TNI, tentunya dipertanyakan,” harapnya.

Sementara Baharudin, yang namanya disebut sebagai pemborong, membantah mengetahui keseluruhan persoalan dan mengatakan pekerjaan telah diambil alih Kodim.

“Dulu bapak cuma ikut mambantu saja, katanya kerjaan itu sekarang sudah diambil alih oleh Kodim, jadi bukan mangkrak, mungkin belum selesai saja. Itu yang bapak tahu, sekarang bapak sudah tidak banyak tahu lagi,” ujarnya.

Sementara oknum Anggota DPRD Tubaba, yang disebut mengerjakan rangka baja, membantah informasi mengenai utang dan meminta konfirmasi kepada Koramil atau Kodim.

“Walah mas, hutang apa mas. Salah info mungkin. Coba tanya langsung ke Koramil atau Kodim mas,” katanya Arif Nur rohman.

Fungsional Pengawas Koperasi Diskoperindag Tubaba, Amin Nuroni, menegaskan target pembangunan fisik KDKMP sebenarnya hanya tiga bulan.

“Kalau secara teknis pembangunan KDKMP itu sebenarnya ditarget tiga bulan atau 90 hari. Kita tidak tahu kenapa masih banyak yang belum selesai,” Pungkas Amin.

The post Diduga Proyek Pembangunan KDKMP Tubaba banyak Mangkrak, PSN “Ugal-ugalan”?  appeared first on Juangpost.com.

Juangpost.com|Bandar Lampung – Di tengah masih besarnya tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia, Dr. Emilia Susanti, S.H., M.H. menghadirkan sebuah gagasan yang dinilai dapat menjadi instrumen baru dalam memperkuat sistem penegakan hukum nasional.

Melalui disertasi doktoralnya di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Lampung (Unila), Emilia mengusung konsep Illicit Enrichment (IE) atau pengayaan tidak sah sebagai bagian dari pembaruan kebijakan hukum pidana di Indonesia.

Emilia resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum setelah berhasil mempertahankan disertasinya dalam sidang terbuka promosi doktor yang berlangsung di Gedung B Lantai 2 Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unila, Kamis (6/8/2026), mulai pukul 08.30 hingga 11.30 WIB.

Dalam disertasi berjudul “Konstruksi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Illicit Enrichment (Pengayaan Tidak Sah) dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, Emilia menawarkan konstruksi kebijakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana pengayaan tidak sah sebagai instrumen untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penelitian tersebut mengkaji perkembangan konsep Illicit Enrichment dalam hukum internasional, efektivitas penerapan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), hingga berbagai keterbatasan regulasi yang saat ini berlaku di Indonesia. Emilia juga menguraikan urgensi kriminalisasi pengayaan tidak sah dari perspektif normatif, yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Tidak hanya berhenti pada aspek konseptual, disertasinya turut menawarkan formulasi delik, sistem pertanggungjawaban pidana, mekanisme penegakan hukum terpadu, penguatan sistem perampasan aset, harmonisasi dengan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sekaligus memastikan implementasinya tetap selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Sidang promosi doktor dipimpin oleh Dr. M. Fakih, S.H., M.S., dengan Ketua Penguji Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., serta Sekretaris Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.

Tim penguji terdiri atas Dr. Andrie Wahyu S., S.H., S.Sos., M.H. sebagai penguji eksternal, serta Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., dan Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. sebagai penguji internal. Sementara itu, Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. bertindak sebagai promotor didampingi Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku ko-promotor.

Usai sidang, Pimpinan Sidang Dr. M. Fakih mengapresiasi keberhasilan Emilia menyelesaikan pendidikan doktoralnya. Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan hasil dari proses akademik yang panjang dan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

“Hari ini Ibu Emilia Susanti resmi menyandang gelar Doktor. Saya berharap ke depan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk mahasiswa, sehingga ilmu yang dimiliki dapat memberikan manfaat yang lebih luas,” ujar Fakih.

Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara teori dan praktik dalam pengembangan ilmu hukum.

“Perbuatan tanpa teori kurang tepat, teori tanpa perbuatan tidak ada arah. Untuk mengetahui bagaimana menanam padi, bertanyalah kepada petani, jangan hanya kepada orang yang membaca di meja,” katanya.

Sementara itu, Promotor Prof. Dr. Maroni menyebut keberhasilan Emilia meraih gelar doktor merupakan awal dari pengabdian akademik yang lebih luas. Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan maupun masyarakat.

“Kami berharap ilmu yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk mendidik mahasiswa maupun memberikan manfaat di luar lingkungan universitas. Tetap rendah hati dan menyesuaikan cara berbicara maupun mendidik sesuai tempatnya,” tutur Maroni.

Ia juga mendoakan agar Emilia terus mengembangkan karier akademiknya hingga mampu meraih jabatan Guru Besar di masa mendatang.

Hasil penelitian tersebut diharapkan tidak hanya menjadi referensi akademik, tetapi juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif untuk memperkuat pemberantasan korupsi melalui pendekatan hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan kejahatan korupsi di Indonesia.

The post Raih Gelar Doktor Unila, Emilia Susanti Tawarkan Konsep Illicit Enrichment sebagai Instrumen Baru Perkuat Pemberantasan Korupsi appeared first on Juangpost.com.

The post Ruang Kelas Nyaris Ambruk, Ratusan Siswa SMP Karya Bhakti di Tubaba Belajar di bawah atap Rapuh appeared first on Juangpost.com.

Juangpoat.com|Tulang Bawang Barat – Proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) senilai Rp130 miliar kembali menjadi sorotan warga.

Di tengah megahnya pembangunan yang terus dikebut, fakta bahwa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) baru disusun setelah pekerjaan fisik berjalan.

Kritik keras dilonggarkan Dedi Priyono, SH Ketua PWI Tubaba memunculkan pertanyaan serius, Apakah status Proyek Strategis Nasional (PSN) membuat aturan bisa dikesampingkan?

Keritik keras tersebut muncul dalam Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Amdal yang digelar RSUD Tubaba bersama PP-Penta KSO dan PT Bina Madani di Aula Balai Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Rabu (15/7/2026).

Alih-alih menjadi forum sosialisasi biasa, kegiatan yang berlangsung selama lebih dari dua jam itu berubah menjadi ruang pelampiasan kekecewaan masyarakat yang mempertanyakan bagaimana sebuah proyek bernilai ratusan miliar rupiah dapat berjalan terlebih dahulu, sementara dokumen lingkungan yang merupakan syarat mendasar justru baru dibahas di tengah jalan.

Dedi Priyono, SH, yang hadir sebagai warga sekitar lokasi pembangunan, melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan proyek yang dinilainya minim transparansi sejak awal.

“Ini yang saya pertanyakan. Gedung sudah dibangun, tiang pancang sudah ditanam, bahkan sebagian ada yang patah dan dihancurkan, sudah masuk progres lantai dua tetapi Amdalnya baru disusun sekarang. Kalau masyarakat membangun tanpa izin bisa ditindak, lalu bagaimana dengan proyek Rp130 miliar ini?” kata Dedi di hadapan peserta forum.

Menurutnya, penyusunan Amdal semestinya menjadi instrumen awal sebelum proyek dimulai, bukan sekadar formalitas yang menyusul setelah pembangunan berlangsung.

“Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sudah jelas. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa proyek berlabel PSN bisa berjalan lebih dulu dan aturan menyusul belakangan. Apa karena membawa nama proyek nasional sehingga seolah-olah tidak tersentuh?” ujarnya.

Dedi mengaku sejak tahap persiapan lahan pada Maret 2026, pelaksanaan proyek sudah menyisakan tanda tanya. Mulai dari minimnya informasi kepada publik hingga dugaan lemahnya pengawasan terhadap pekerjaan konstruksi.

“Dari awal proyek ini seperti berjalan dalam ruang tertutup. Tidak ada keterbukaan informasi yang memadai. Manajemen Konstruksi ke mana? Fungsi pengawasan siapa yang bekerja? Jangan sampai publik menilai ada pembiaran terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi,” tegasnya.

Tak berhenti di situ, Dedi juga menyoroti sikap DPRD Tubaba yang dinilai belum menunjukkan peran pengawasan secara maksimal.

“Gedung ini berdiri di pinggir jalan protokol. Setiap hari dilihat, setiap hari dilewati wakil rakyat. Tetapi nyaris tidak terdengar adanya evaluasi atau pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait. Komisi I DPRD yang memiliki fungsi pengawasan terhadap perizinan ke mana? Kalau pengawasan tidak berjalan, lalu siapa yang menjaga kepentingan masyarakat?” katanya.

Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian peserta rapat. Pasalnya, proyek RSUD Tubaba digadang-gadang menjadi salah satu pembangunan terbesar di daerah itu dan diharapkan mampu meningkatkan layanan kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bina Madani selaku Lembaga Penyedia Jasa Penyusun (LPJP) Amdal, Ir. Parjito, mengakui adanya kendala dalam penentuan dokumen lingkungan yang harus dipenuhi.

“Ada miskomunikasi. Awalnya diperkirakan cukup menggunakan UKL-UPL, tetapi setelah dilakukan konsultasi diketahui proyek ini wajib Amdal. Karena itu kami hadir untuk membantu mencari solusi agar pembangunan tetap berjalan,” jelas Ir.Parjito.

Pengakuan serupa juga disampaikan Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tubaba, Andi Kurnia. Ia menegaskan bahwa secara prosedural, dokumen Amdal memang seharusnya hadir sebelum proyek dimulai.

“Kita sama-sama mengetahui bangunan ini sudah terlanjur dibangun, sedangkan dokumen Amdal baru akan disusun. DLH hadir sebagai penengah dan penilai agar ditemukan solusi terbaik,” ujarnya.

Meski demikian, pernyataan tersebut justru mempertegas fakta bahwa pembangunan telah berlangsung sebelum dokumen lingkungan rampung.

Evaluasi Kepatuhan berada di tangan pemerintah dan aparat pengawas. masyarakat Tubaba menunggu, apakah akan ada evaluasi dan penegakan aturan terhadap dugaan pelanggaran prosedur dalam proyek bernilai Rp130 miliar tersebut, atau persoalan ini akan berakhir sebagai catatan kecil yang tenggelam di balik embel-embel Proyek Strategis Nasional. (*)

The post “DPRD Tergerus!” Dokumen Amdal baru di Urus, Kontraktor PSN RSUD Tubaba Jalan Terus?  appeared first on Juangpost.com.

The post 206 Pepadun Marga Buay Bulan Bersatu di Tubaba Deklarasi Tolak Perpanjangan HGU “PTPN 7” appeared first on Juangpost.com.

Juangpost.com | Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mempercepat transformasi digital layanan pertanahan melalui aplikasi Sentuh Tanahku.

Salah satu inovasi yang kini dapat dimanfaatkan masyarakat adalah fitur Antrian Daring, yang memungkinkan pemohon memesan nomor antrean secara online tanpa harus datang lebih awal ke Kantor Pertanahan (Kantah).

Kehadiran fitur ini menjadi solusi atas kebiasaan masyarakat yang selama ini rela datang sejak pagi bahkan sebelum loket pelayanan dibuka demi mendapatkan nomor antrean. Kini, seluruh proses pemesanan antrean dapat dilakukan dengan mudah melalui telepon genggam dari mana saja.

Humas Kementerian ATR/BPN, Arie Satya Dwipraja, mengatakan bahwa fitur Antrian Daring dirancang untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Melalui fitur Antrian Daring di aplikasi Sentuh Tanahku, masyarakat tidak perlu lagi datang terlalu pagi ke Kantor Pertanahan hanya untuk mengambil nomor antrean. Semua dapat direncanakan lebih baik karena jadwal kunjungan, pilihan loket, hingga estimasi waktu pelayanan sudah tersedia secara real time. Ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN dalam menghadirkan layanan pertanahan yang semakin mudah, cepat, dan transparan,” ujar Arie Satya Dwipraja, Selasa (30/6/2026)

Untuk memanfaatkan layanan tersebut, masyarakat cukup memiliki akun Sentuh Tanahku yang telah terverifikasi. Dari halaman utama aplikasi, pengguna dapat memilih menu Layanan, kemudian masuk ke fitur Antrian Daring.

Melalui fitur ini, pemesanan nomor antrean dapat dilakukan hingga tujuh hari sebelum jadwal kunjungan yang diinginkan. Dengan demikian, masyarakat memiliki keleluasaan mengatur waktu kedatangan tanpa harus menghabiskan waktu menunggu di lokasi pelayanan.

Setelah menentukan tanggal kunjungan, pengguna akan diarahkan memilih jenis loket sesuai kebutuhan layanan. Pilihan loket yang tersedia cukup beragam, mulai dari loket pendaftaran permohonan dengan kuasa maupun tanpa kuasa, loket informasi, layanan non-PNBP untuk perbaikan data, loket pengaduan, loket prioritas untuk layanan wakaf dan aset pemerintah daerah, hingga loket penyerahan sertipikat yang telah selesai diproses, termasuk pengajuan alih media ke Sertipikat Elektronik.

Selain memberikan kemudahan dalam pemesanan antrean, aplikasi Sentuh Tanahku juga menampilkan informasi jumlah antrean yang telah terdaftar, sisa kuota pelayanan, serta estimasi waktu pemanggilan secara real time. Informasi tersebut membantu masyarakat menentukan waktu keberangkatan ke Kantor Pertanahan secara lebih tepat sehingga tidak perlu menunggu terlalu lama.

Digitalisasi layanan melalui aplikasi Sentuh Tanahku menjadi salah satu langkah nyata Kementerian ATR/BPN dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan sistem antrean yang semakin tertata, proses pelayanan di Kantor Pertanahan diharapkan menjadi lebih efektif, efisien, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Melalui inovasi ini, Kementerian ATR/BPN mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital yang telah tersedia agar urusan pertanahan menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang modern dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (*)

The post Tak Perlu Datang Pagi ke Kantah, Booking Antrean Lewat Sentuh Tanahku Bikin Layanan Pertanahan Lebih Praktis appeared first on Juangpost.com.

Juangpost.com | Bandar Lampung – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN maupun Kantor Pertanahan (Kantah) di daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pembinaan kepada jajaran Kanwil BPN dan Kantah se-Provinsi Lampung di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Minggu (28/6/2026).

Menurut Wamen Ossy, sebagian besar tugas Kementerian ATR/BPN merupakan pelayanan publik sehingga masyarakat harus memperoleh pelayanan yang cepat, ramah, profesional, dan memberikan kepastian.

“Pelayanan ATR/BPN 80 persen adalah pelayanan yang bersifat publik sehingga ukuran keberhasilan kita di daerah, baik di Kanwil maupun Kantah adalah jika masyarakat yang datang meminta pelayanan bisa terlayani dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya fungsi loket pelayanan sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, petugas loket tidak hanya bertugas melayani administrasi, tetapi juga menjadi tempat masyarakat memperoleh penjelasan, menyampaikan keluhan, sekaligus mendapatkan solusi atas persoalan pertanahan.

“Betapa pentingnya fungsi dari loket yang ada di depan sebagai sumber informasi, tempat berkeluh kesah masyarakat, dan mudah-mudahan bisa menjadi sumber dari solusi yang diharapkan masyarakat,” tegasnya.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Wamen Ossy juga meninjau pelaksanaan program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantah Kota Bandar Lampung. Didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Hasan Basri Natamenggala, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Ulin Nuha, ia melihat langsung aktivitas pelayanan di loket serta proses pencetakan Sertipikat Elektronik bagi masyarakat yang telah menyelesaikan layanan roya.

Pada kesempatan itu, Wamen Ossy juga menyerahkan dua sertipikat Barang Milik Negara (BMN) kepada Kantor Wilayah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Lampung.

Usai peninjauan, Wamen Ossy kembali mengingatkan seluruh jajaran ATR/BPN di Lampung agar senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Profesional itu artinya secara kompetensi kita betul-betul mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran. Misalnya tidak ada lagi pemetaan atau pengukuran yang salah. Kalau profesional, hasilnya harus benar, cepat, teliti, dan akurat,” katanya.

Ia berharap pembinaan dan peninjauan tersebut semakin memperkuat komitmen jajaran ATR/BPN dalam menghadirkan pelayanan pertanahan yang berkualitas, transparan, dan mampu memenuhi harapan masyarakat.

Turut mendampingi Wamen ATR/Waka BPN dalam kunjungan kerja tersebut Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin, serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis, Hendri Teja. (*)

The post Kunjungi Lampung, Wamen ATR/BPN Tegaskan Pelayanan Loket Jadi Tolok Ukur Keberhasilan Kantor Pertanahan appeared first on Juangpost.com.

Juangpost.com | Jakarta – Masyarakat yang ingin memisahkan sebagian bidang tanah dari sertipikat induk untuk keperluan jual beli, hibah, pembagian harta bersama, maupun kebutuhan lainnya, perlu memahami prosedur dan persyaratan yang berlaku. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan pemisahan bidang tanah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Humas Kementerian ATR/BPN, Arie Satya Dwipraja, Sabtu (27/6/2026), menjelaskan bahwa pemisahan bidang tanah merupakan layanan pertanahan yang memungkinkan sebagian bidang tanah dipisahkan menjadi sertipikat baru tanpa menghapus keberlakuan sertipikat induk.

Menurutnya, layanan ini berbeda dengan pemecahan bidang tanah. Pada proses pemisahan, sertipikat induk tetap berlaku, namun luasnya disesuaikan dengan sisa bidang tanah setelah sebagian dipisahkan.

Sebagai contoh, apabila seseorang memiliki tanah seluas 1.000 meter persegi dan hendak menjual sebagian seluas 300 meter persegi, maka bagian seluas 300 meter persegi tersebut dapat diterbitkan menjadi sertipikat baru. Sementara itu, sertipikat induk tetap berlaku dengan luas yang diperbarui menjadi 700 meter persegi.

Ketentuan mengenai pemisahan bidang tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dalam pelaksanaannya, bidang tanah hasil pemisahan akan diterbitkan surat ukur, buku tanah, serta sertipikat baru. Sedangkan pada sertipikat induk akan diberikan catatan mengenai adanya pemisahan beserta penyesuaian luas bidang tanah yang tersisa.

Untuk mengajukan layanan tersebut, masyarakat perlu menyiapkan sejumlah dokumen, antara lain sertipikat tanah asli, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat permohonan pemisahan, serta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir berikut bukti pelunasannya.

Dalam kondisi tertentu, pemohon juga diwajibkan melampirkan dokumen pendukung sesuai tujuan pemisahan. Misalnya, akta jual beli apabila pemisahan dilakukan untuk penjualan sebagian bidang tanah, surat hibah untuk hibah sebagian tanah, atau putusan pengadilan maupun akta pembagian harta bersama apabila pemisahan dilakukan akibat pembagian harta pasca perceraian.

Setelah seluruh berkas permohonan diterima, Kantor Pertanahan akan melakukan pengukuran terhadap bagian tanah yang akan dipisahkan serta menyusun peta bidang tanah hasil pemisahan. Apabila seluruh persyaratan administratif dan teknis telah dipenuhi, sertipikat baru akan diterbitkan, sedangkan sertipikat induk tetap berlaku dengan luas yang telah diperbarui sesuai hasil pengukuran.

Kementerian ATR/BPN juga memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengetahui estimasi biaya layanan pemisahan bidang tanah melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Pada aplikasi tersebut, pengguna cukup membuka menu Layanan, memilih Info Layanan, kemudian memilih layanan Pemisahan. Selanjutnya masyarakat dapat memilih provinsi, memasukkan jumlah serta luas bidang tanah, memilih kategori penggunaan tanah, dan sistem akan menampilkan simulasi estimasi biaya.

Aplikasi Sentuh Tanahku dapat diunduh secara gratis melalui Play Store maupun App Store. Selain itu, masyarakat juga dapat berkonsultasi langsung dengan Kantor Pertanahan setempat guna memperoleh informasi dan pendampingan mengenai layanan pemisahan bidang tanah sesuai kebutuhan.

Melalui sosialisasi ini, Kementerian ATR/BPN berharap masyarakat semakin memahami prosedur administrasi pertanahan sehingga setiap proses pemisahan bidang tanah dapat dilakukan secara tertib, memberikan kepastian hukum, serta menghindari potensi sengketa di kemudian hari. (*)

The post Kenali Prosedur dan Persyaratan Pemisahan Bidang Tanah, ATR/BPN Berikan Panduan kepada Masyarakat appeared first on Juangpost.com.