Juangpost.com | Tulang Bawang Barat – Uang pajak yang dipungut dari masyarakat dan semestinya disetorkan ke Kas Daerah (Kasda) diduga tidak disetorkan secara penuh oleh sejumlah oknum Pemerintah Tiyuh di kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba).

Berdasarkan penelusuran media terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sejumlah tiyuh dan kelurahan tidak menyetorkan uang PBB-P2 dari hasil pungutan terhadap masyarakat setempat.

Salah satu Tiyuh yang diduga menyalahgunakan uang pajak tersebut yaitu oknum kepala tiyuh Balam Asri kacamatan way kenanga pada tahun 2025, tercatat sebesar Rp54.600.500.

Uang tersebut diduga hasil pungutan PBB-P2 yang tidak disetorkan ke Kas Daerah. Uang PBB-P2 merupakan pajak yang dipungut dari masyarakat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media, hingga berita ini diterbitkan, dugaan uang pajak PBB-P2 tersebut disebut belum seluruhnya disetorkan ke kas daerah.

Upaya konfirmasi kepada Kepala Tiyuh Balam Asri dan Camat Way Kenanga juga telah dilakukan. Namun, hingga berita ini diterbitkan, komunikasi belum tersambung sehingga yang bersangkutan belum memberikan penjelasan maupun klarifikasi terkait temuan tersebut.

Sejumlah pihak terkait juga masih enggan memberikan keterangan resmi mengenai persoalan PBB-P2 Tiyuh Balam Asri  dan beberapa tiyuh lainnya yang diduga disalah gunakan.

The post BPK temukan Puluhan Juta Uang PBB di Tubaba tidak di Setor?  appeared first on Juangpost.com.

Juangpost.com – Jakarta
Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), digedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/5/2026).

Laporan tersebut berkaitan dengan proyek pengadaan sertifikasi halal tahun 2025 yang menyedot anggaran lebih dari Rp140 miliar.

Dalam keterangannya, ICW mengungkap setidaknya empat temuan krusial yang menjadi dasar laporan tersebut. Dugaan ini tidak hanya menyoroti aspek teknis pengadaan, tetapi juga mengarah pada potensi kebocoran anggaran negara yang sangat besar.

Temuan pertama menyangkut struktur pengadaan yang dinilai janggal. ICW menemukan bahwa BGN merencanakan pengadaan sertifikasi halal dalam lima paket dengan total rencana anggaran mencapai sekitar Rp200 miliar.

“Masing-masing paket bernilai sekitar Rp50 miliar. Namun, dalam realisasinya, tercatat Rp114 miliar telah direalisasikan untuk program tersebut.”tegas Wana Alamsyah kepala Devisi hukum dan investigasi ICW.

Dijelaskan Wana, Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang tata kelola SPPG, kewajiban sertifikasi halal seharusnya berada di tangan SPPG, bukan BGN.

“Seharusnya pengurusan sertifikasi halal menjadi tanggung jawab SPPG, bukan dibebankan kepada BGN, Apalagi, SPPG diketahui menerima insentif sebesar Rp6 juta per hari.” ungkap wana.

Temuan kedua mengarah pada dugaan praktik pemecahan paket pengadaan. Langkah ini diduga dilakukan untuk menghindari tanggung jawab langsung pimpinan, dalam hal ini Kepala BGN, terhadap proses pengadaan yang kompleks dan bernilai besar.

Dalam aturan pengadaan, proyek dengan skala besar seharusnya melibatkan pengawasan ketat, termasuk penggunaan ahli kontrak untuk memitigasi potensi penyimpangan.

Namun, ICW menilai pemecahan paket justru membuka celah menghindar dari tanggung jawab proyek. Temuan ketiga berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan oleh pihak pemenang tender.

ICW mengidentifikasi pemenang proyek adalah BUMN Persero, yaitu PT BKI. Namun, perusahaan tersebut tidak terdaftar sebagai lembaga pemeriksa halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Hal tersebut diduga bahwa pekerjaan utama tidak dilaksanakan oleh pemenang kontrak, melainkan dialihkan ke pihak lain, yang bertentangan dengan ketentuan pengadaan.

Temuan paling mencolok adalah dugaan penggelembungan anggaran (markup). Berdasarkan kalkulasi ICW menggunakan acuan dari sistem BPJPH, biaya maksimal untuk 4.000 sertifikasi halal diperkirakan hanya sekitar Rp90 miliar, dengan batas atas sekitar Rp23 juta per sertifikat.

Namun, realisasi anggaran yang dilakukan BGN mencapai sekitar Rp141 miliar. Selisih tersebut, yakni lebih dari Rp49 miliar, diduga sebagai praktik markup yang merugikan keuangan negara.

ICW juga menyebut laporan ini berangkat dari berbagai keluhan masyarakat terkait dugaan pengadaan bermasalah di BGN. Setelah dilakukan verifikasi, ditemukan indikasi kebocoran anggaran mencapai sekitar Rp45 miliar.

Ironisnya, dugaan kebocoran ini terjadi di tengah kebijakan pemerintah yang melakukan pemangkasan anggaran di berbagai sektor, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, hingga desa, demi membiayai program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Alih-alih efisien, justru muncul kebocoran di sektor pelaksana program tersebut,” tegas ICW.

ICW juga menyoroti belum adanya tindakan dari aparat penegak hukum terhadap berbagai dugaan korupsi dalam program MBG hingga saat ini. Kondisi ini dinilai menimbulkan kecurigaan serius di tengah publik.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral, ICW menegaskan bahwa pihaknya bergerak secara independen, tanpa pembiayaan dari APBN, dan menyerahkan bukti awal yang dinilai cukup kuat kepada aparat penegak hukum.

Dalam laporan tersebut, ICW secara resmi menetapkan dua pihak sebagai terlapor, yakni Kepala BGN berinisial DH dan pihak perusahaan PT BKI. Potensi kerugian negara akibat dugaan praktik ini diperkirakan mencapai Rp49,5 miliar.

ICW mendesak KPK segera bertindak dan tidak ragu mengusut tuntas dugaan korupsi dalam program strategis nasional tersebut.

“Jika aparat penegak hukum tidak berani menindak, maka patut diduga ada masalah serius dalam penegakan hukum kita,” pungkasnya. (*)

The post ICW Laporkan Dugaan Korupsi Proyek “Halal” di BGN ke KPK appeared first on Juangpost.com.

Juangpost.com, Bandar Lampung – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung melalui Lembaga Advokasi dan Konsultasi Hukum (LAKH) menyatakan sikap tegas dengan turun langsung mengawal kasus dugaan ancaman terhadap jurnalis di Lampung.

LAKH PWI Lampung memastikan akan memberikan pendampingan hukum penuh kepada Wildan Hanafi, wartawan yang melaporkan dugaan pengancaman oleh oknum pejabat Pemerintah Provinsi Lampung ke Polresta Bandar Lampung.

Ketua LAKH PWI Provinsi Lampung, Dra. Koesmawati, menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya memberikan pendampingan secara hukum, tetapi juga siap melakukan pembelaan maksimal demi melindungi hak-hak jurnalis dalam menjalankan tugas profesinya.

“Ini bukan sekadar persoalan individu, tetapi menyangkut prinsip dasar kebebasan pers. Setiap bentuk ancaman terhadap jurnalis adalah ancaman terhadap demokrasi. Kami di LAKH PWI Lampung akan berdiri di garis depan untuk memastikan saudara Wildan Hanafi mendapatkan perlindungan hukum yang layak,” tegas Koesmawati saat mendampingi korban di Polresta Bandar Lampung, Kamis (30/4/2026).

Ia menambahkan, tindakan intimidasi terhadap wartawan tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apa pun, terlebih jika berkaitan dengan kerja-kerja jurnalistik yang dilindungi undang-undang.

Menurutnya, mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan telah diatur secara jelas dalam regulasi yang berlaku. Pihak yang merasa dirugikan oleh sebuah pemberitaan, kata dia, seharusnya menempuh jalur hak jawab atau hak koreksi, bukan melalui ancaman atau tekanan.

“Kerja jurnalistik memiliki dasar hukum yang jelas. Jika ada pihak yang merasa dirugikan, mekanisme yang tersedia adalah hak jawab atau hak koreksi, bukan dengan cara-cara intimidatif,” ujarnya.

Diketahui, Wildan Hanafi merupakan anggota aktif PWI Provinsi Lampung. Atas dasar tersebut, organisasi profesi itu menilai memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan untuk memberikan perlindungan serta pembelaan terhadap anggotanya.

Selain memberikan pendampingan, LAKH PWI Lampung juga mendesak aparat penegak hukum untuk memproses laporan ini secara profesional, transparan, dan berkeadilan guna memberikan kepastian hukum serta efek jera terhadap pihak yang diduga melakukan ancaman.

Kasus tersebut menjadi sorotan publik dan insan pers di Lampung, sebagai ujian nyata terhadap komitmen perlindungan kebebasan pers di daerah. Terlebih, Wildan Hanafi mengaku mengalami trauma atas dugaan ancaman yang menimpanya.

“Kami sangat menyayangkan pejabat yang bersangkutan bersikap arogan dengan mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas dan juga mengancam,” ungkapnya. (*)

The post LAKH PWI Lampung Pasang Badan, Kawal Kasus Dugaan Ancaman terhadap Wartawan hingga Tuntas appeared first on Juangpost.com.

Juang Post, Way Kanan – Rumah milik Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Way Kanan diduga diserang orang tidak dikenal (OTK), Rabu (4/3/2026) malam.

Insiden tersebut menyebabkan kerusakan pada bagian jendela rumah yang berada di Jalan Lintas Sumatera, Kampung Ramsai, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, peristiwa terjadi pada malam hari saat kondisi sekitar relatif sepi.

Belum diketahui secara pasti motif maupun jumlah pelaku dalam dugaan aksi pengrusakan tersebut.

Ketua PWI Way Kanan, Rico Anggara, membenarkan adanya peristiwa itu. Ia menyatakan telah melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian setempat.

“Betul ada pengrusakan rumah pribadi saya, sudah saya sampaikan dengan Polsek Way Tuba. Semoga pelakunya cepat tertangkap,” tegas Rico saat diwawancarai Juang Post, Rabu (4/3/2026).

Saat kejadian berlangsung, Rico diketahui tengah berada di luar kota. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden tersebut. Namun, kerusakan fisik pada bagian jendela rumah menimbulkan kekhawatiran tersendiri.

Tak hanya itu, beberapa hari sebelumnya, satu ekor sapi milik Rico juga dilaporkan hilang. Hewan ternak tersebut diduga diambil oleh orang tidak dikenal.

Meski belum dapat dipastikan keterkaitan antara kedua peristiwa tersebut, hilangnya ternak dan dugaan pengrusakan rumah dalam waktu berdekatan memicu tanda tanya di tengah masyarakat.

Peristiwa ini pun menjadi sorotan, mengingat korban merupakan pimpinan organisasi wartawan di daerah.

PWI menanti langkah cepat aparat penegak hukum untuk mengungkap pelaku serta motif di balik dugaan aksi tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian dari wilayah Way Tuba belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penyelidikan. Media akan terus mengawal dan memperbarui informasi seiring proses hukum berjalan.

The post Rumah Ketua PWI Way Kanan Diduga Diserang OTK, Jendela Rusak, Polisi Diminta Usut Tuntas.  appeared first on Juangpost.com.

Tulang Bawang Barat, Juangpost.com — Sepuluh unit alat dan mesin pertanian (Alsintan) berupa traktor yang disalurkan pemerintah pusat melalui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, hingga kini tidak jelas keberadaannya.

Bantuan yang semestinya diperuntukkan bagi para petani Nahdliyin di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, diduga kuat telah digelapkan.

Pengurus Cabang (PC) NU Tubaba periode 2018 justru mengaku tak pernah mengetahui ke mana bantuan tersebut disalurkan. Hal itu disampaikan langsung oleh H. Sugito, mantan Ketua PC NU Tubaba saat dikonfirmasi oleh Juangpost.com.

“Dulu saya cuma ikut mengajukan saja bersama Umarsyah dari pusat. Setelah bantuan turun, saya tidak tahu sama sekali ke mana alat itu pergi. Bahkan saya merasa jadi korban besar,” ujar Sugito, Senin (21/7/2025).

Ia mengungkapkan, tidak pernah sekalipun menandatangani berita acara serah terima bantuan traktor tersebut.

Sugito menyebut nama Arif Nurrohman, salah satu tokoh NU saat itu yang kini menjabat sebagai Anggota DPRD Tubaba, sebagai sosok yang paling mengetahui keberadaan traktor-traktor tersebut.

“Yang saya tahu waktu itu Arif Nurrohman yang pegang kendali Alsintan,” tegas Sugito.

Saat dikonfirmasi terpisah, Arif Nurrohman mengaku bahwa traktor bantuan tersebut sempat dikelola oleh para oknum Kiya’i (tokoh agama) di lingkungan NU Tubaba. Namun sejak 2019, setelah adanya pergantian kepengurusan, ia mengaku tak lagi ikut campur.

“Sejak kepengurusan baru NU Tubaba terbentuk tahun 2019, saya sudah tidak terlibat. Karena ada pembentukan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) baru,” ujar Arif.

Arif juga mengakui bahwa dari 10 unit traktor yang diterima NU Tubaba, hanya 7 unit yang sempat dikelola oleh pihaknya. Tiga unit lainnya diambil alih oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tubaba.

“Awalnya dikelola kelompok tani yang masuk dalam CPCL pengajuan UPJA NU. Setelah itu, saya tidak pegang lagi,” lanjutnya.

Mengenai perjanjian pengelolaan Alsintan, Arif menyebut adanya dugaan kerja sama PC NU Tubaba yang diketahui KH. Makrus Ali dengan pihak Bunga Mayang.

Namun Arif mengaku tidak mengetahui detail perjanjian tersebut dan baru mengetahuinya setelah menelpon KH. Makrus baru-baru ini.

Sementara itu, KH. Makrus Ali yang saat ini menjabat sebagai Ketua MUI Tubaba membenarkan adanya kerja sama pengelolaan dua unit traktor NU bersama Bunga Mayang. Namun, ia juga mengaku tidak mengetahui kelanjutan pengelolaan alat tersebut.

“Hanya dua unit saja yang saya tahu. Yang lain tidak tahu. Karena yang dua unit Disewa oleh pihak Bunga Mayang, itu pun hanya bayar dua bulan, setelah itu tidak jelas lagi, hingga lima tahun lebih,” ungkap KH. Makrus.

KH. Makrus berharap pihak-pihak terkait bisa membantu membuka kejelasan keberadaan seluruh unit traktor yang semestinya dimanfaatkan oleh petani-petani NU.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pertanian Tubaba terkait pengambilalihan tiga unit traktor yang disebutkan Arif Nurrohman, maupun kejelasan pengelolaan unit-unit lainnya.

Sementara itu dugaan penyimpangan bantuan pemerintah pusat ini menambah daftar panjang persoalan pengelolaan bantuan alat pertanian di daerah yang sarat kepentingan politik dan minimnya transparansi.

The post Sempat Dikelola oknum Para Kiya’i, 10 Unit Traktor Petani NU Tubaba, Diduga Digelapkan. appeared first on Juangpost.com.

The post Lapor Pak Kajari! Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Disnakertrans Tubaba Diduga Fiktif.  appeared first on Juangpost.com.

Tulang Bawang Barat, Juangpost.com — Warga Tiyuh Daya Asri, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), digemparkan oleh peristiwa mengenaskan pada Kamis pagi (3/7/2025).

Seorang kakek bernama MS (90) tewas secara tragis setelah dihantam berulang kali menggunakan cobek oleh tetangganya sendiri yang diduga merupakan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Kejadian tersebut berlangsung sekitar pukul 05.30 WIB. Saat itu, korban sedang menjalani rutinitas pagi bersama sang istri di dalam rumah.

Tanpa diduga, pelaku berinisial SH (54) datang secara tiba-tiba dan langsung masuk ke dalam rumah korban. Ia mengetuk pintu kamar dengan keras lalu secara brutal menyerang MS

Salah satu anak korban, MT, menyaksikan langsung momen memilukan tersebut.

“Saya dengar ibu teriak-teriak minta tolong, pas saya datang, saya lihat bapak sudah berlumuran darah. Langsung saya angkut ke rumah sakit,” ujar MT dengan nada sedih.

MT menceritakan bahwa pelaku, yang merupakan tetangga sebelah rumah, tiba-tiba masuk dan menyerang ayahnya tanpa alasan jelas. Korban sempat dibanting, diinjak, dan dipukuli berkali-kali menggunakan cobek hingga tidak sadarkan diri.

Korban sempat dilarikan ke RS Asyifa Medika, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka parah dan kehilangan banyak darah.

Peristiwa ini membuat warga sekitar terkejut. SH memang diketahui sebagai ODGJ, namun selama ini dikenal tidak pernah membuat onar atau berperilaku membahayakan.

“Kami tahu dia ODGJ, tapi nggak pernah sampai seagresif ini. Mungkin memang lagi kumat,” ujar Teguh, Babinsa setempat.

Hingga berita ini diterbitkan, Pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Tumijajar telah mengamankan pelaku dan masih melakukan proses penyelidikan lebih lanjut untuk mendalami motif serta kondisi kejiwaan SH.

The post Tragis! Kakek 90 Tahun di Daya Asri Tewas Dihajar ODGJ dengan Cobek appeared first on Juangpost.com.

Tulang Bawang Barat, Juangpost.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung menemukan ketidaksesuaian pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) sebesar Rp 337.689.000,-.

Temuan tersebut terungkap dalam pemeriksaan BPK atas realisasi anggaran belanja pegawai tahun 2024 di Kabupaten Tubaba.

Penelusuran media Juangpost.com, Pemerintah Kabupaten Tubaba telah menganggarkan belanja pegawai sebesar Rp 369.677.432.216,- dengan realisasi Rp 360.357.063.424,- (97,48%). Dari jumlah tersebut, belanja gaji dan tunjangan ASN yang dianggarkan sebesar Rp. 236.863.116.143,- direalisasikan sebesar Rp 232.466.246.631,- (98,14%).

Dihimpun media Juangpost.com melalui BPK Perwakilan Lampung, Rabu (2/7/2025), ditemukan enam orang pegawai di enam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak melakukan presensi kehadiran dari bulan Desember 2023 hingga Desember 2024.

Keenam pegawai tersebut adalah SNS (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), SNT (Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat), MD (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan), RS (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana), AS (Badan Pendapatan Daerah), dan Ban (Dinas Sosial).

Akibatnya, gaji keenam pegawai tersebut tetap dibayarkan meskipun mereka tidak masuk kerja, sehingga terjadi kelebihan pembayaran uang negara sebesar Rp 337.689.000,-.

Keenam pegawai tersebut kini diwajibkan mengembalikan uang negara tersebut, termasuk gaji, THR, dan gaji ke-13. Rinciannya, SNS (Rp 22.737.800,-), SNT (Rp 51.650.800,-), MD (Rp 69.127.600,-), RS (Rp 52.042.800,-), AS (Rp 69.496.200,-), dan Ban (Rp 72.633.800,-).

Dari enam ASN tersebut, Kasus AS justru menarik perhatian karena berdasarkan keterangan Kepala Bapenda, yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi pegawai Bapenda sejak 2021 dan diduga bekerja di Kecamatan Way Kenanga.

Namun, pihak Kecamatan Way Kenanga membantah adanya pegawai atas nama AS. Hingga pemeriksaan BPK berakhir, keberadaan AS masih belum diketahui.

BPK telah merekomendasikan Bupati Tubaba untuk memerintahkan Inspektur, kepala SKPD terkait, dan Kepala BKPSDM untuk memproses enam PNS tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, menetapkan kelebihan pembayaran gaji, dan segera menyetorkan ke Kas Daerah.

The post ASN Tubaba Wajib Kembalikan Gaji Uang Negara Rp.337 Juta ke Kas Daerah appeared first on Juangpost.com.

Juangpost.com, Bandarlampung – PT Mega Akses Persada (Fiberstar) dilaporkan ke Polresta Bandarlampung atas dugaan penyerobotan lahan di Gang Vanili 4 Langkapura, Kecamatan Langkapura, Kota Bandarlampung.

Perusahaan penyedia jaringan fiber optik ini diduga membangun tiang tanpa izin dari pemilik lahan, serta belum mengantongi rekomendasi teknis dari wali kota.

Laporan tersebut tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) nomor: LP/B/84/I/2025/SPKT/Polresta Bandarlampung atas dugaan tindak pidana penyerobotan tanah, sesuai Pasal 385 KUHP dan/atau Pasal 6 Perppu Nomor 51 Tahun 1960.

Pelapor, Andi S. Panjaitan, menyebut tiang tersebut dipasang di tanah pribadinya tanpa persetujuan.

Ia juga telah menyerahkan bukti berupa fotokopi sertifikat hak milik (SHM), foto tiang fiber optik, dan dokumen pendukung lainnya kepada pihak kepolisian.

“Seminggu lalu saya mengecek kondisi tanah dan menemukan tiang fiber optik milik Fiberstar sudah terpasang tanpa izin,” kata Andi, Jumat (17/01/2025), usai membuat laporan di Mapolresta Bandarlampung.

Ia berharap laporan ini menjadi peringatan bagi perusahaan telekomunikasi agar tidak sembarangan membangun jaringan utilitas di lahan pribadi tanpa izin.

Berdasarkan Pasal 16 Bab V Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sistem Jaringan Utilitas Terpadu dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, perusahaan harus mendapatkan persetujuan pemilik lahan sebelum melakukan pembangunan.

Sebelum melapor ke polisi, Andi mengaku sudah mengadu ke Ketua RT, Lurah, dan Camat Langkapura, namun tidak ada respons yang memuaskan.

Sementara itu, Kanit Harda Satreskrim Polresta Bandarlampung, Ipda Mukhammad Iksir, membenarkan adanya laporan tersebut.

“Kami telah menerima laporan tersebut dan akan melakukan serangkaian penyelidikan kepada pihak-pihak yang terlibat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 dan atau pasal 6 Perpu nomor 51 tahun 1960,” kata M. Iksir kepada wartawan, Jumat (17-01-2025).

Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum berhasil menghubungi pihak Fiberstar untuk dimintai klarifikasi.

Penelusuran media Juangpost.com, Perusahaan tersebut juga belum memiliki kantor regional di Lampung, dan Hanya ada di Palembang (Sumatera Selatan), Medan (Sumatera Utara) Bandung, Surabaya, Semarang dan Bali, sehingga sulit untuk mendapatkan tanggapan resmi.

The post Bangun Tiang Tanpa Izin, Fiberstar Dilaporkan ke Polresta Bandarlampung appeared first on Juangpost.com.

Juangpost.com, Tulang Bawang Barat – Polres Tulang Bawang Barat (Tubaba) Lampung menggelar Konferensi Pers Akhir Tahun 2024 yang dipimpin langsung oleh Kapolres Tulang Bawang Barat, AKBP Sendi Antoni, S.I.K., M.IK.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Sarja Arya Racana, pada  Selasa (31/12/2024).

Dalam acara tersebut, Kapolres didampingi oleh Waka Polres, Kabag Ops, Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasat Lantas, Kasat Tahti, Kasi Propam, dan Kasubsi Penmas Sihumas.

Kapolres menyampaikan capaian keberhasilan Polres Tulang Bawang Barat dalam penanganan gangguan Kamtibmas sepanjang tahun 2024.

Dikatakan Kapolres Tubaba, pada Bidang Lalu Lintas, selama periode Januari hingga Desember 2024, tercatat 50 kejadian kecelakaan lalu lintas.

Dari jumlah tersebut, 47 kasus telah diselesaikan, sementara 3 kasus masih dalam proses penyelidikan.

Pada Bidang Kriminal, Kapolres menegaskan bahwa secara umum situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Tubaba tetap dalam keadaan aman dan terkendali.

Menurutnya, meskipun terdapat sedikit kenaikan jumlah kejahatan konvensional dibandingkan tahun 2023.

Pada tahun 2023 tercatat 271 kasus, sementara pada tahun 2024 meningkat menjadi 278 kasus. Namun, tingkat penyelesaian kasus menurun dari 221 kasus di tahun 2023 menjadi 176 kasus di tahun 2024.

Kapolres juga mengungkapkan keberhasilan Polres dalam menyelesaikan dua kasus besar dalam waktu singkat.

– Kasus pertama adalah pencurian dengan pemberatan baterai tower, dengan tersangka Rohedi Seno Hati dan Sunan Ali.

Kasus tersebut berhasil diungkap dalam waktu kurang dari 24 jam dan saat ini masih dalam proses penyidikan.

– Kasus kedua adalah persetubuhan anak di bawah umur, dengan lima tersangka, yakni Dede alias Dion Setiawan, Galang Mahesa, M. Rido Padiah, dan Nofrian.

Pengungkapan kasus tersebut juga dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam dan berkas perkara telah dalam tahap penelitian oleh jaksa.

Sementara itu dalam penanganan tindak pidana narkoba, terjadi penurunan kasus dari 55 kasus pada tahun 2023 menjadi 47 kasus pada tahun 2024.

Dari jumlah tersebut, 40 kasus melibatkan sabu dengan 50 tersangka, 3 kasus ekstasi dengan 3 tersangka, dan 1 kasus ganja dengan 1 tersangka.

Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain sabu seberat 33,62 gram, 47 butir ekstasi, dan ganja seberat 1,21 gram.

Kapolres menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berperan aktif membantu kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dalam menjaga keamanan, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat,” kata AKBP Sendi Antoni.

Menurutnya Konferensi pers tersebut menjadi refleksi keberhasilan Polres Tubaba dalam menjalankan tugas sepanjang tahun 2024, sekaligus menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang.

The post Kapolres Tubaba Paparkan Capaian Kinerja 2024 dalam Konferensi Pers Akhir Tahun. appeared first on Juangpost.com.