JAKARTA, JUANGPOST.COM— Persoalan pembayaran penghasilan tetap (siltap) aparatur tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Tubaba. Untuk mencari solusi atas keterbatasan pembiayaan, Bupati Tubaba Ir. Novriwan Jaya, S.P., mendatangi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Jakarta, Senin (22/9/2026).

Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut penyesuaian besaran siltap sekaligus penyelesaian keterlambatan pembayaran siltap aparatur tiyuh tahun anggaran 2026.

Rapat dipimpin langsung Direktur Fasilitasi Perencanaan, Keuangan dan Aset, Dr. Bahri, S.STP., M.Si. Dalam pertemuan itu, Novriwan memaparkan kondisi fiskal daerah serta berbagai langkah yang telah dilakukan Pemkab Tubaba untuk memenuhi kewajiban pembayaran siltap aparatur tiyuh.

Novriwan menjelaskan, keterbatasan fiskal daerah diperparah dengan keterlambatan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kondisi tersebut berdampak terhadap kemampuan daerah dalam menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang menjadi salah satu sumber pembiayaan siltap.

“Kondisi fiskal dan keterlambatan penyaluran Dana Alokasi Umum serta Dana Bagi Hasil menjadi kendala dalam pemenuhan salur Alokasi Dana Desa yang menyokong pembayaran siltap,” ujar Novriwan.

Meski demikian, Pemkab Tubaba terus melakukan penyaluran ADD. Hingga September 2026, realisasi penyaluran disebut telah mencapai sekitar 74 persen dan dinilai cukup untuk memenuhi pembayaran siltap hingga Juli.

“Per September ini kita sudah salurkan Alokasi Dana Desa sekitar 74 persen, sudah cukup untuk pembayaran siltap hingga bulan Juli,” lanjutnya.

Menurut Novriwan, tekanan fiskal juga tidak terlepas dari tren penurunan DAU dalam tiga tahun terakhir. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga kemampuan penganggaran ADD.

“Trend penurunan Dana Alokasi Umum dalam tiga tahun ini menjadi kendala lain dalam kemampuan Pemda menganggarkan Alokasi Dana Desa. Karenanya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, besaran siltap kita sesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2026, yang berlaku efektif mulai bulan Mei ini,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut, Pemkab Tubaba dinilai telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penganggaran ADD, yakni minimal 10 persen dari DBH dan DAU.

Namun, berdasarkan simulasi perhitungan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, besaran ADD yang tersedia saat ini belum mencukupi seluruh kebutuhan pembayaran siltap aparatur tiyuh.

Atas kondisi tersebut, Pemkab Tubaba mengusulkan adanya dukungan penambahan DAU dari pemerintah pusat guna menutup kekurangan pembiayaan siltap.

Direktur Fasilitasi Perencanaan, Keuangan dan Aset, Dr. Bahri, S.STP., M.Si., menyampaikan bahwa secara makro Kabupaten Tubaba telah memenuhi ketentuan mandatory spending untuk ADD yang bersumber dari DAU dan DBH.

Namun, menurut Bahri, diperlukan penghitungan yang lebih teknis untuk mengetahui kebutuhan pembiayaan siltap dan tunjangan aparatur tiyuh secara riil.

“Secara makro, Kabupaten Tubaba telah memenuhi mandatory spending ADD. Namun, untuk melihat kemampuan pembayaran siltap secara lebih teknis, perlu dilakukan simulasi alokasi berdasarkan beban siltap riil yang ada di daerah,” jelas Bahri.

Simulasi tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kebutuhan pembiayaan siltap sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pengalokasian ADD.

Tak hanya itu, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa juga membuka ruang pendampingan kepada Pemkab Tubaba dalam penyusunan Peraturan Bupati atau Peraturan Kepala Daerah terkait formula penghitungan siltap.

“Kami juga membuka ruang pendampingan dalam penyusunan Peraturan Bupati atau Peraturan Kepala Daerah terkait formula tersebut, dengan mengacu pada model yang telah diterapkan di daerah lain, seperti Kabupaten Bogor,” ujar Bahri.

Dalam pembahasan tersebut, muncul peluang bagi Tubaba untuk menjadi daerah implementator pertama dalam penerapan formula baru penghitungan

The post Siltap Aparatur Tiyuh Terkendala Fiskal, Bupati Tubaba Temui Kemendagri: Usulkan Tambahan DAU appeared first on Juangpost.com.

Jakarta, Juangpost.com – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) terus mendorong penguatan ekosistem olahraga daerah, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana hingga pembinaan atlet sejak usia dini.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Tubaba Ir. Novriwan Jaya, S.P. saat melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Wamenpora RI) Taufik Hidayat di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Novriwan Jaya didampingi Kapolres Tubaba AKBP Himmawan Setiawan, S.I.K., M.Tr.Opsla., serta Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Tubaba Alma Rostow Guna, S.E., M.M.

Audiensi membahas sejumlah kebutuhan pengembangan olahraga di Tubaba, khususnya penguatan sarana prasarana dan pembinaan serta pembibitan atlet potensial dari tingkat usia dini.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Novriwan menyampaikan sejumlah usulan fasilitas olahraga yang dinilai dibutuhkan masyarakat dan atlet daerah. Di antaranya pembangunan GOR mini, kolam renang (swimming pool), serta lapangan mini soccer.

Menurutnya, keberadaan fasilitas olahraga yang memadai tidak hanya menjadi ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas dan menjaga kebugaran, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun sistem pembinaan atlet yang berkelanjutan.

Fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi wadah bagi generasi muda Tubaba untuk berlatih, berkompetisi, sekaligus mengembangkan potensi mereka di berbagai cabang olahraga.

Bupati Novriwan juga memaparkan sejumlah program pembinaan yang telah dijalankan Pemkab Tubaba, termasuk penyelenggaraan Liga U-17 serta rencana pelaksanaan Liga Voli.

“Pembinaan olahraga kita dorong sejak usia dini untuk menemukan dan mengembangkan bibit-bibit atlet potensial. Ini bukan hanya untuk mencetak atlet berprestasi, tetapi juga menjadi bagian dari pendidikan karakter generasi muda Tubaba,” ujarnya.

Pemkab Tubaba menilai kompetisi olahraga menjadi salah satu instrumen penting dalam proses pembibitan atlet. Karena itu, berbagai ajang pertandingan terus didorong agar semakin banyak anak muda memiliki ruang untuk menunjukkan kemampuan mereka.

Selain Liga U-17 dan rencana Liga Voli, Pemkab Tubaba juga memberikan dukungan terhadap cabang olahraga prestasi lainnya, termasuk melalui ajang Karate Kapolda Cup dalam rangka HUT Bhayangkara.

Berbagai program tersebut diarahkan tidak sekadar mengejar prestasi jangka pendek, tetapi membangun proses pembinaan yang konsisten sehingga potensi atlet dapat dipantau dan dikembangkan sejak usia muda.

Menanggapi paparan tersebut, Wamenpora RI Taufik Hidayat menyambut positif komitmen Pemkab Tubaba dalam mengembangkan olahraga, terutama perhatian terhadap pembibitan atlet sejak usia dini.

Menurutnya, pembinaan dari tingkat bawah merupakan langkah penting untuk menemukan talenta-talenta potensial yang nantinya dapat berkembang menjadi atlet berprestasi.

Wamenpora juga memberikan masukan agar Tubaba memperluas kompetisi ke cabang olahraga lainnya, salah satunya melalui penyelenggaraan Liga Bulu Tangkis.

Kompetisi tersebut diharapkan dapat menjadi ruang bagi anak-anak dan generasi muda Tubaba untuk berkompetisi sekaligus menjadi sarana pencarian bibit atlet bulu tangkis potensial di daerah.

Komitmen Tubaba dalam tetap menjalankan kompetisi olahraga di tengah keterbatasan anggaran juga mendapat perhatian positif. Penyelenggaraan Liga U-17 dinilai menunjukkan bahwa pembinaan olahraga tetap dapat berjalan melalui kreativitas dan sinergi pemerintah daerah dengan berbagai pihak.

Audiensi tersebut sekaligus memperkuat komitmen Pemkab Tubaba untuk membangun ekosistem olahraga yang tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga pembentukan generasi muda yang sehat, disiplin dan berkarakter.

Dengan dukungan sarana olahraga yang memadai, kompetisi yang berkelanjutan, serta pembinaan sejak usia dini, Tubaba berharap semakin banyak atlet daerah yang mampu bersaing di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.

Upaya tersebut menjadi bagian dari investasi jangka panjang daerah dalam menyiapkan generasi muda menuju Generasi Emas 2045, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam membangun olahraga Indonesia dari daerah.

The post Bupati Novriwan Jaya Temui Wamenpora, Dorong Penguatan Fasilitas dan Pembinaan Atlet Muda Tubaba appeared first on Juangpost.com.

Jakarta, Juangpost.com — Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) terus memperkuat sektor transportasi sekaligus membuka peluang baru bagi pengembangan pariwisata berbasis sungai.

Upaya itu dilakukan Bupati Tubaba Ir. Novriwan Jaya, S.P. saat melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, di Ruang Rapat Wakil Menteri Perhubungan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Novriwan membawa sejumlah kebutuhan strategis daerah, mulai dari tambahan enam unit bus sekolah, skylift untuk pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU), perlengkapan keselamatan lalu lintas, hingga pembangunan halte sungai untuk mendukung pengembangan wisata susur sungai.

Audiensi tersebut turut dihadiri Kapolres Tubaba AKBP Himmawan Setiawan, S.I.K., M.Tr.Opsla., serta Kepala Dinas Perhubungan Tubaba Ahmad Zulkifly, S.Sos., M.T. Kehadiran jajaran tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara Pemkab Tubaba dan Kementerian Perhubungan dalam menjawab kebutuhan transportasi masyarakat.

Bupati Novriwan mengatakan, meski Tubaba merupakan daerah yang relatif baru, aktivitas masyarakat terus berkembang. Kondisi tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya mobilitas dan volume kendaraan, terutama saat libur panjang dan momentum Tahun Baru.

Karena itu, menurutnya, penguatan sarana, prasarana, serta manajemen keselamatan transportasi menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.

“Pemerintah Kabupaten Tubaba terus berupaya menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib dan mendukung mobilitas masyarakat. Karena itu, dukungan pemerintah pusat sangat kami harapkan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana transportasi di daerah,” ujar Novriwan.

Salah satu usulan yang menjadi perhatian Pemkab Tubaba adalah penambahan enam unit bus sekolah.

Bantuan tersebut dinilai penting untuk memperluas akses transportasi bagi pelajar sekaligus menekan penggunaan sepeda motor oleh anak-anak sekolah, khususnya mereka yang harus menempuh perjalanan cukup jauh.

Sebelumnya, Tubaba telah menerima hibah satu unit bus sekolah dari Kementerian Perhubungan pada Februari 2026.

Namun, kebutuhan transportasi pelajar di daerah dinilai masih cukup besar sehingga Pemkab Tubaba kembali mengusulkan tambahan armada.

Kementerian Perhubungan menjelaskan, bantuan bus sekolah secara nasional pada 2026 memang masih terbatas. Tahun ini hanya tersedia 100 unit bus sekolah yang dialokasikan untuk kabupaten/kota.

Tak hanya soal transportasi darat, Pemkab Tubaba juga membawa gagasan yang lebih besar: mengembangkan transportasi sungai sekaligus menjadikannya bagian dari destinasi wisata daerah.

Tubaba memiliki dua sungai besar yang masih dimanfaatkan masyarakat, yakni Sungai Tulang Bawang dan Sungai Way Kiri.

Potensi tersebut ingin dikembangkan menjadi wisata susur sungai yang tidak hanya menawarkan pengalaman wisata, tetapi juga membuka peluang penguatan konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar sungai.

Salah satu infrastruktur yang diusulkan adalah pembangunan halte sungai sebagai titik pendukung transportasi sekaligus wisata susur sungai.

Program tersebut sebelumnya telah mendapat respons positif dari masyarakat Tubaba maupun pengunjung dari luar daerah. Namun, pelaksanaannya pada 2026 terkendala kebijakan efisiensi anggaran.

Pemkab Tubaba pun berharap program tersebut dapat kembali masuk dalam perencanaan dan memperoleh dukungan pada tahun anggaran 2027.

Menanggapi usulan tersebut, Kementerian Perhubungan menyampaikan bahwa saat ini sedang berlangsung proses perubahan kewenangan penyelenggaraan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP) dari lingkup perhubungan darat ke perhubungan laut.

Perubahan kewenangan itu membuat pembangunan halte sungai di Tubaba membutuhkan koordinasi lebih lanjut.

Kementerian Perhubungan menjelaskan, anggaran yang sebelumnya berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat perlu dikoordinasikan agar dapat dialihkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Dengan demikian, usulan pembangunan halte sungai Tubaba tetap memiliki peluang untuk diakomodasi dalam program berikutnya.

Selain transportasi sekolah dan sungai, Pemkab Tubaba juga menyampaikan kebutuhan perlengkapan keselamatan lalu lintas serta PJU di sejumlah wilayah yang masih minim penerangan.

Untuk kebutuhan skylift, Kementerian Perhubungan menyampaikan bahwa pengadaan peralatan tersebut berada pada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD). Pemkab Tubaba dapat berkoordinasi dengan BPTD Provinsi Lampung apabila terdapat kebutuhan pemeliharaan maupun perbaikan PJU yang membutuhkan skylift.

Sementara itu, pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan pada ruas jalan nasional di Provinsi Lampung terus dilakukan secara bertahap.

Dalam periode 2021–2026, sejumlah fasilitas perlengkapan jalan telah dipenuhi di wilayah Tubaba. Pada 2024, beberapa perlengkapan jalan juga telah dipasang di ruas menuju Objek Wisata Lasengok dan Taman Kura-Kura.

Dalam audiensi tersebut, turut hadir Direktur Lalu Lintas Jalan Rudi Irawan, S.SiT., M.T., Direktur Angkutan Jalan Dr. Muiz Thohir, S.T., M.T., serta perwakilan Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan.

Pertemuan tersebut menjadi langkah Pemkab Tubaba untuk memperkuat konektivitas dan keselamatan transportasi sekaligus mendorong potensi sungai menjadi wajah baru pariwisata daerah.

Jika terealisasi, pembangunan halte sungai dan pengembangan wisata susur Sungai Tulang Bawang serta Way Kiri bukan hanya menambah pilihan destinasi wisata, tetapi juga berpotensi membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat Tubaba.

The post Bupati Tubaba “Gaspol” ke Kemenhub, Bidik 6 Bus Sekolah hingga Wisata Susur Sungai appeared first on Juangpost.com.

The post Korupsi Besar-besaran di Pusaran Program MBG? Eks Kepala BGN Dadan Jadi Tahanan Kejagung appeared first on Juangpost.com.

 

Jakarta, Juangpost.com – Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dengan mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai penggantinya.

Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6/2026) malam.

Selain mengganti Kepala BGN, Presiden juga melakukan perombakan jajaran pimpinan lembaga tersebut dengan memberhentikan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya. Sebagai gantinya, Presiden mengangkat Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

“Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian di Badan Gizi Nasional. Saudara Dadan sebagai Kepala BGN, saudara Lodewyk Pusung sebagai Wakil Kepala BGN, dan saudara Sony Sonjaya sebagai Wakil Kepala BGN. Tentunya disertai ucapan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi selama ini,” ujar Prasetyo Hadi.

Menurut Prasetyo, keputusan tersebut diambil setelah Presiden melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama hampir satu setengah tahun.

“Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan adanya sejumlah catatan yang menjadi bahan pertimbangan Presiden untuk melakukan pergantian. Harapannya, berbagai catatan tersebut dapat segera diperbaiki,” katanya.

Ia menjelaskan, sejumlah evaluasi yang menjadi perhatian pemerintah meliputi kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP), tata kelola organisasi, hingga pengawasan kualitas makanan yang disalurkan kepada para penerima manfaat program MBG.

Pergantian ini terjadi di tengah sorotan publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo. Selama masa kepemimpinan Dadan Hindayana, sejumlah kasus keracunan makanan dilaporkan terjadi di berbagai daerah dan melibatkan siswa penerima manfaat MBG.

Data terbaru mencatat, sejak program MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025 hingga 29 Mei 2026, sebanyak 8.182 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari total 27.208 SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia pernah dikenakan sanksi penghentian sementara (suspend) akibat berbagai pelanggaran dan temuan di lapangan.

Meski demikian, program tersebut terus berkembang. Berdasarkan data per 3 Maret 2026, jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai 61,2 juta orang, dengan lebih dari 49 juta di antaranya merupakan pelajar.

Penunjukan Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN langsung menyita perhatian publik. Perempuan kelahiran Madiun, Jawa Timur, 3 Januari 1968 itu dikenal memiliki latar belakang sebagai wartawati dan politikus.

Karier jurnalistiknya dimulai dari Tabloid Bangkit sebelum kemudian aktif di berbagai bidang pemerintahan. Pada 17 September 2025, Nanik dipercaya menjabat Wakil Kepala BGN setelah sebelumnya mengemban tugas sebagai Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Di BGN, Nanik sebelumnya bertanggung jawab pada bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. Pengalaman tersebut dinilai menjadi salah satu pertimbangan Presiden dalam menunjuknya sebagai pimpinan baru lembaga yang mengelola program strategis nasional tersebut.

Dengan pergantian kepemimpinan tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih disiplin, akuntabel, serta mampu meningkatkan kualitas layanan gizi bagi puluhan juta masyarakat Indonesia yang menjadi penerima manfaat. (*)

The post Prabowo Copot Dadan Hindayana dari Kursi Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang Ditunjuk Pimpin Program MBG appeared first on Juangpost.com.

Juangpost.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyatakan komitmennya dalam mendukung percepatan Program Strategis Nasional (PSN) di sektor ketahanan energi.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan lahan serta penguatan kebijakan tata ruang guna mempercepat pembangunan infrastruktur energi nasional.

Komitmen ini disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid saat mengikuti Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi Terbarukan dan Konversi Kendaraan Listrik yang digelar di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta, Rabu (11/03/2026).

Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron menegaskan bahwa dukungan kementeriannya akan difokuskan pada dua aspek utama, yakni pelayanan pertanahan dan pengaturan tata ruang yang mendukung percepatan pembangunan sektor energi.

“Untuk menyukseskan program ini, kami memberikan dukungan melalui pelayanan pertanahan dan tata ruang. Dari sisi pelayanan pertanahan, kami menyiapkan potensi lahan yang bersumber dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang,” ujar Nusron Wahid.

Menteri Nusron mengungkapkan, secara nasional potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketahanan energi mencapai sekitar 849.000 hektare.

Sementara untuk wilayah Pulau Jawa, potensi lahan yang tersedia diperkirakan berada pada kisaran 50.000 hingga 60.000 hektare.

Menurutnya, saat ini Kementerian ATR/BPN tengah melakukan proses pemetaan dan identifikasi lebih lanjut terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi dimanfaatkan sebagai kawasan pengembangan energi.

“Pemetaan ini penting untuk memastikan pemanfaatan lahan berjalan sesuai dengan rencana tata ruang dan tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang di kemudian hari,” jelas Nusron.

Selain menyiapkan lahan, Kementerian ATR/BPN juga akan memperkuat dukungan dari aspek perizinan tata ruang.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah melalui penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai dasar bagi pengurusan perizinan lanjutan dalam pembangunan infrastruktur energi.

Untuk mempercepat implementasi program tersebut, Nusron juga mengusulkan agar proyek pengembangan energi dimasukkan ke dalam skema Program Strategis Nasional (PSN).

“Dengan demikian, proses penyesuaian pemanfaatan ruang maupun penyelesaian aspek pertanahan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Presiden telah menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target kapasitas mencapai 100 gigawatt.

Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.

“Energi merupakan salah satu faktor penting dalam geopolitik dan geoekonomi global. Karena itu, Bapak Presiden meminta kita mempercepat pemanfaatan potensi energi yang kita miliki agar Indonesia semakin mandiri,” ujar Bahlil.

Rapat tingkat menteri ini turut dihadiri sejumlah menteri dan kepala lembaga dalam Kabinet Merah Putih. Menteri Nusron juga didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang ATR/BPN, Suyus Windayana.

Melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga tersebut, pemerintah berharap percepatan pembangunan infrastruktur energi, khususnya energi terbarukan, dapat berjalan lebih efektif demi mewujudkan kemandirian energi nasional. (*)

The post ATR/BPN Dukung Ketahanan Energi Nasional, Siapkan Lahan hingga 849 Ribu Hektare appeared first on Juangpost.com.

Jakarta, Juangpost.com — Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menunjukkan komitmennya dalam mendorong kemajuan industri kerajinan lokal dengan turut ambil bagian dalam ajang nasional Inacraft 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta. Rabu (4/2/2026).

Kegiatan Inacraft secara resmi dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, bersama Ketua Dekranas, Ibu Selvi Ananda Gibran, dan menjadi etalase strategis bagi para pelaku industri kerajinan dari seluruh penjuru Indonesia.

Dalam ajang bergengsi ini, Pemkab Tubaba bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dipimpin oleh Ibu Novianti Novriwan Jaya, mengikutsertakan sejumlah pengrajin unggulan daerah, di antaranya Batik Kirana Way Kenanga, Rumah Batik Eco Print, Kerajinan Tiqew Atew Gera, serta Kerajinan Gambak Tubaba. Produk-produk tersebut menampilkan kekhasan budaya, kreativitas, serta nilai kearifan lokal Tubaba.

Kepala Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nazaruddin, mengatakan bahwa keikutsertaan Tubaba dalam Inacraft merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing pengrajin lokal di tingkat nasional hingga internasional.

“Inacraft bukan hanya ajang pameran, tetapi menjadi sarana pembelajaran dan promosi bagi pengrajin kita. Melalui kegiatan ini, kualitas produk dapat meningkat dan peluang pasar global semakin terbuka,” ujarnya, saat dikonfirmasi media Juangpost Via WhatsApp. Rabu (4/2/2026).

Ia menambahkan, partisipasi dalam event berskala nasional seperti Inacraft juga memberikan motivasi bagi para pelaku usaha kerajinan untuk terus berinovasi, baik dari sisi desain, kualitas, maupun kemasan produk.

Lebih lanjut, Nazaruddin menegaskan bahwa Pemkab Tubaba bersama Dekranasda berkomitmen untuk terus mendampingi dan mensupport para pelaku usaha, mulai dari pembinaan, promosi, hingga membuka akses pasar yang lebih luas.

“Kami akan terus memberikan ruang dan kesempatan bagi pengrajin lokal agar mampu berkembang dan naik kelas, sehingga produk kerajinan Tubaba dapat dikenal lebih luas, bahkan di pasar internasional,” imbuhnya.

Dengan keikutsertaan dalam Inacraft 2026, Tubaba optimistis industri kerajinan lokal dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah sekaligus membawa identitas budaya Tubaba ke panggung dunia.

The post Pengrajin Lokal Tubaba Unjuk Gigi di Inacraft 2026, Siap Tembus Pasar Global appeared first on Juangpost.com.

Jakarta, Juangpost.com — Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menerima jajaran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dalam pertemuan di Kantor Penasihat Khusus Presiden, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dengan pembahasan mengenai peran strategis PWI di tengah dinamika informasi publik yang semakin kompleks.

Dalam dialog tersebut, Wiranto mengapresiasi komitmen PWI menjaga independensi serta tidak terlibat dalam politik praktis.

“PWI harus tetap apolitis. Itu penting untuk menjaga marwah profesi. Pers dapat menjadi penyeimbang sekaligus penuntun informasi publik,” kata Wiranto.

Ia menegaskan bahwa pemerintah menempatkan PWI sebagai mitra strategis dalam memastikan komunikasi kebijakan sampai ke publik secara jernih dan berimbang.

Namun, fungsi kritik menurutnya tetap harus dijaga sebagai bagian penting dalam ekosistem demokrasi.

“PWI diharapkan menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan aspirasi rakyat. Tetapi tetap kritis, tidak hanya mengikuti arus,” ujarnya.

Wiranto juga menyoroti tantangan informasi di ruang digital, khususnya terkait penyebaran hoaks dan disinformasi yang dapat memecah konsentrasi publik.

“Kini bukan hanya soal bad news atau good news. Kadang keduanya bercampur dan membuat publik bingung,” ujar Wiranto.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan dukungan terhadap berbagai program peningkatan kualitas wartawan, termasuk Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan pelatihan profesionalisme lainnya.

“Kami berharap dukungan Pak Wiranto untuk memperkuat program-program peningkatan kualitas wartawan di Indonesia,” kata Zulmansyah.

Pertemuan turut membahas tantangan pers di era digital, mulai dari integritas, literasi informasi, hingga profesionalisme media dalam menghadapi tekanan kecepatan dan kompetisi platform.

Dalam pertemuan itu, Wiranto didampingi oleh Asisten I, Dr. H. Adi Warman, dan Asisten II, Letjen TNI (Purn) Yoedhi Swastono.

Dari PWI Pusat hadir Sekretaris Jenderal, Zulmansyah Sekedang; Ketua Departemen Hankam TNI–Polri, Johnny Handjojo; Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Zarman Syah; serta Humas PWI Pusat, Akhmad Dani.

The post Wiranto Apresiasi PWI Tetap Apolitis dan Jaga Kepercayaan Publik appeared first on Juangpost.com.

Juangpost.com, Jakarta – Program Studi Magister Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai (USBRJ) resmi memulai rangkaian Studi Lapangan bertema “Transformasi Penegakan Hukum di Era Digital: Kolaborasi Perguruan Tinggi & Penegak Hukum dalam Membangun Integritas Hukum Nasional.” Kegiatan ini berlangsung pada 24–29 November 2025 di tiga kota: Jakarta, Malang, dan Yogyakarta.

Mengawali rangkaian agenda di Jakarta, para mahasiswa melakukan kunjungan akademik ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI). Rombongan diterima langsung oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI, Bapak Anang Supriyatna, S.H., M.H., beserta jajaran. Senin, (24/11/2025)

Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan secara detail mengenai tugas, fungsi, dan strategi Kejagung RI dalam memperkuat penegakan hukum di era digital. Termasuk bagaimana transformasi teknologi turut mendorong transparansi, percepatan proses hukum, serta penguatan integritas kejaksaan.

Mahasiswa Magister Hukum USBRJ mengaku mendapatkan wawasan baru yang sangat berharga, khususnya terkait tantangan dan pembaruan yang tengah dilakukan aparat penegak hukum di Indonesia untuk menjaga profesionalitas dan keadilan.

Selain sesi diskusi, para mahasiswa juga diajak meninjau langsung beberapa bagian strategis di Kejagung RI, seperti unit penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan eksekusi. Pengalaman ini menjadi momentum penting untuk memahami bagaimana teknologi, kolaborasi lintas lembaga, serta kompetensi SDM berperan dalam sistem peradilan modern.

Dekan Fakultas Hukum USBRJ, Dr. Sri Zanariyah, S.H., M.H., menegaskan bahwa studi lapangan ini merupakan implementasi nyata pembelajaran berbasis praktik.

“Tema besar tahun ini menekankan transformasi penegakan hukum di era digital. Mahasiswa harus memahami langsung dinamika di institusi penegak hukum agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kaprodi Magister Hukum USBRJ, Dr. Rika Santina, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Kejagung RI.

“Kegiatan ini menguatkan sinergi antara dunia akademik dan institusi penegak hukum. Kami berharap pengalaman ini memperkaya kompetensi mahasiswa sebagai calon ahli hukum yang berintegritas dan berwawasan digital,” jelasnya.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, USBRJ menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan kualitas pendidikan hukum, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tantangan hukum nasional di masa mendatang.

The post Mahasiswa Magister Hukum USBRJ Belajar Langsung ke Kejagung: Kupas Tuntas Transformasi Penegakan Hukum Era Digital appeared first on Juangpost.com.

Juangpost.com, Jakarta — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rahmat Pambudy, menilai program pendidikan yang dijalankan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) selama ini sejalan dengan arah pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi fokus Bappenas.

Menurutnya, penguatan literasi, kemampuan menulis, dan kompetensi jurnalistik merupakan fondasi penting bagi tumbuhnya media yang profesional.

“Program pendidikan PWI satu perahu dengan program PPN/Bappenas. Karena memang program pendidikan adalah kunci utama peningkatan kualitas masyarakat kita,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa program pendidikan untuk meningkatkan kemampuan menulis dan membaca merupakan bagian penting dalam membangun media yang mampu tetap eksis.

“Di banyak negara seperti Australia dan Jepang, media cetak tetap bertahan karena ekosistem literasinya kuat,” kata Rahmat Pambudy dalam pertemuan dengan jajaran pengurus PWI Pusat di Gedung PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Rahmat menambahkan, tantangan media saat ini semakin kompleks, mulai dari disrupsi digital, misinformasi, hingga menurunnya minat baca masyarakat.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) itu juga menegaskan bahwa pihaknya tengah berupaya meningkatkan budaya literasi di Indonesia, terutama di kalangan anak muda.

Menurutnya, perubahan pola konsumsi informasi membuat kemampuan membaca mendalam berpotensi menurun.

“Saya khawatir kemampuan baca-tulis kita menurun. Generasi sekarang lebih suka membaca kalimat pendek, sementara berita yang panjang mulai ditinggalkan,” tegas Rahmat yang hadir didampingi jajarannya.

Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, dalam pengantarnya menjelaskan bahwa program utama PWI selama ini berfokus pada pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi serta profesionalitas anggotanya.

Ia menyebut PWI memiliki sejumlah program seperti Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI), Safari Jurnalistik, dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Ketiga program tersebut, jelas Munir, berorientasi pada penguatan kapasitas wartawan. SJI memperkuat dasar-dasar pendidikan jurnalistik, Safari Jurnalistik memberikan pelatihan langsung di berbagai daerah, sedangkan UKW menjaga standar kompetensi wartawan secara nasional.

“Semisal PWI memiliki 10 program, maka satu sampai sembilan itu adalah diklat, diklat, diklat, dan yang kesepuluh baru lain-lain,” ujarnya.

Akhmad Munir, yang juga Direktur Utama LKBN Antara, mengungkapkan bahwa istilah “satu perahu” muncul karena adanya keselarasan visi antara PWI dan Bappenas dalam memperkuat media yang bertanggung jawab, kredibel, dan berintegritas.

“PWI berada ‘satu perahu’ dengan Bappenas dalam memperkuat ekosistem media di Indonesia. Khususnya dalam tiga program utama PWI yakni Sekolah Jurnalisme Indonesia, Safari Jurnalistik, dan Uji Kompetensi Wartawan,” jelas Munir yang hadir bersama Sekjen PWI, Zulmansyah Sekedang, serta pengurus bidang pendidikan.

Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah mendorong kebijakan media BEJO’S, yaitu media Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri yang dirancang untuk membangun ekosistem media yang sehat dan berkelanjutan.

Pertemuan antara PWI dan Bappenas itu ditutup dengan komitmen kedua belah pihak untuk menyusun Memorandum of Understanding (MoU) sebagai langkah memperluas kolaborasi, khususnya dalam peningkatan kapasitas wartawan, penguatan literasi publik, serta pengembangan industri media yang profesional dan sehat.

The post Menteri PPN/Bappenas: Program Pendidikan PWI Sejalan dengan Arah Pembangunan SDM Nasional appeared first on Juangpost.com.