Rapat paripurna yang dihadiri 18 dari 25 anggota DPRD itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD, Ali Yudiem, S.H.

Tampak hadir juga para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pesibar, forkopimda setempat, dan para Camat.

Dalam laporan Badan Anggaran (Banang) DPRD Pesibar atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pesibar Tahun 2023 yang disampaikan Anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRD, Khoiril Iswan menyampaikan bahwa, beberapa rekomendasi yang berhasil dihimpun sesuai dengan ketetapan Banmus DPRD Pesibar bahwa Pembahasan atas Laporan LHP BPK atas laporan keuangan Pemkab Pesibar Tahun Anggaran 2023 telah selesai dibahas oleh Badan Anggaran DPRD bersama TAPD Pesibar pada 2 Juli lalu di Ruang Dengar Pendapat (RDP) DPRD Pesibar diantaranya, Banang meminta dalam penyusunan APBD di tahun yang akan datang dalam penataan arus kas harus sesuai dengan peruntukannya dan jangan dipindah-pindahkan dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain.

“Banang meminta kepada TAPD untuk masa yang akan datang dalam membuat program yang membutuhkan anggaran besar jangan memaksakan kegiatan-kegiatan yang belum mendesak,” kata Anggota Banmus, Khoiril Iswan.

Selain itu, anggota Banmus, Khoiril Iswan juga mengatakan bahwa Banang meminta kepada TAPD dalam penentuan target pendapatan harus realistis. Rekomendasi berikutnya, Banang meminta kepada OPD masing-masing yang terkena dampak dari temuan BPK untuk dapat lebih optimal melaksanakan kinerja. “Selanjutnya Banang mengharapkan langkah yang berani untuk memperbaiki struktur APBD Pesibar,” ujar Anggota Banmus, Khoiril Iswan.

Lebih lanjut disampaikan Anggota Banmus Khoiril Iswan, Banang juga meminta kepada Inspektorat untuk lebih maksimal dalam rangka melakukan penagihan atas temuan BPK kepada seluruh pihak ketiga yang terdaftar dalam lampiran temuan BPK.

Banang juga merekomendasikan untuk kegiatan penunjukan tim apraisal untuk melakukan kajian atas besaran tunjangan perumahan transport bagi pimpinan dewan tetap dianggarkan di BPKAD.

“Terakhir, Banang merekomendasikan untuk setiap hasil LHP BPK dan hasil evaluasi gubernur atas anggaran apabila sudah ada dimeja pimpinan dewan untuk dapat dibahas kembali oleh Banang,” tukas Anggota Banmus, Khoiril Iswan.

The post Bupati Pesibar Hadiri Rapat Paripurna DPRD Penyampaian Rekomendasi LHP BPK appeared first on Juangpost.com.

Pelantikan 25 anggota dewan Pesisir Barat itu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung No. G/484/B.01/HK/2024 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Pesisir Barat masa jabatan Tahun 2019-2024.

Kemudian Keputusan Gubernur Lampung No. G/485/B.01/HK/2024, tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Pesisir Barat periode 2024-2029.

Pengambilan sumpah janji jabatan 25 anggota DPRD Pesisir Barat untuk masa bakti lima tahun ke depan itu dilakukan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Liwa, Lampung Barat (Juga membawahi Pesisir Barat), Awaludin Hendra Aprilana.

Hadir dalam pelantikan itu Bupati – Wakil Bupati Pesibar Agus Istiqlal – A Zulqoini Syarif, unsur Forkopimda, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ketua Partai Politik (Parpol), dan organisasi kepemudaan.

Ketua dan Wakil DPRD Pesisir Barat Sementara

Usai pelantikan itu, Sekretaris DPRD Pesisir Barat, L Maulana, menyampaikan ketetapan pimpinan DPRD Pesisir Barat sementara.

Di mana Ketua DPRD Sementara Mohammad Emir Lil Ardi dari Partai NasDem, Wakil Ketua sementara, Mad Muhizar dari PDI Perjuangan.

Mohammad Emir Lil Ardi mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan sebagai ketua sementara DPRD kabupaten dengan akronim Pesibar bersama Mad Muhizar sebagai wakil ketua sementara DPRD Pesibar.

Sosok yang akrab dengan sapaan Edo itu juga tak luput menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada seluruh lapisan masyarakat Pesibar yang sebelumnya berpartisipasi dalam Pemilu Serentak 2024.

“Tentu kedepan kita berharap dapat dukungan dari semua pihak dalam menjalankan amanah yang di emban ini,” tuturnya singkat.

Sementara itu Wakil Bupati Zulqoini menyampaikan, atas nama Pemkab Pesibar tentu mengucapkan terimakasih kepada anggota DPRD Pesbar yang telah dilantik.

Terdapat dua hal yang perlu dicermati oleh para anggota DPRD yang baru saja dilantik, antara lain, yakni secara konseptual maupun legal-formal, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari pemerintahan daerah.

Di mana karakter dari DPRD di dalam kerangka negara kesatuan (unitaris) memiliki corak yang berbeda dengan kedudukan lembaga legislatif di negara-negara federal yang menganut pemisahan kekuasaan negara secara absolut hingga ke tingkat lokal atau regional.

“Karena itu, Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah meletakan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah,” katanya.

Berikut 25 Anggota DPRD Pesisir Barat Lampung 2024-2029 yang Dilantik

Dapil I
1. Edy Yusron – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Mulyadi – Partai Golkar
3. Mohammad Emir Lil Ardi, S.H. – Partai NasDem
4. Lioni Azka – Partai NasDem
5. Mutawakil Billah, S.H. – Partai Amanat Nasional (PAN)
6. Muhammad Amir Basri, S.M. – Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Dapil II
1. Riza Pahlevi, S.T. – PKB
2. Sahrul Jaya, S.E. – Partai Gerindra
3. Pieter – PDI Perjuangan
4. Gusti Kadi Artawan – Partai Golkar
5. Elly Triskova, S.E. – Partai NasDem
6. Yulyan Putra – Partai Demokrat
7. Yeni Ernida, S.Pd. – PPP

Dapil III
1. Mad Muhizar, S.E. – PDI Perjuangan
2. Anggun Kurnia Dewi, S.M. – PDI Perjuangan
3. M.Syahruddin – Partai Golkar
4. Rendi Rinaldi – Partai NasDem
5. Andri Yuriza, A.Md.Kep – PAN
6. Risman Arif – PPP

Dapil IV
1. Ali Yudiem, S.H. – PKB
2. A.Zulkipli Rohman – PDI Perjuangan
3. Heri Gunawan – Partai NasDem
4. Ikam Mulhak – Partai NasDem
5. H. Fahrurrazi, S.P., M.M. – Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
6. Sholihan – PPP.

The post 25 Anggota DPRD Pesibar Resmi Dilantik appeared first on Juangpost.com.

Mulyadi menjelaskan CA yang menjadi korban bullying oleh teman sekolahnya baru saja mendapatkan musibah, baru tujuh hari bapaknya meninggal dunia. Kejadian itu sudah sekitar satu minggu namun korban tidak pernah bercerita kepada siapapun, setelah beredarnya vidio terduga korban bullying baru mau bercerita. Terangnya

Bentuk rasa kepedulian Mulyadi sebagai anggota dprd kabupaten pesisir barat dari partai golongan karya ( golkar ) juga memberikan santunan berupa dana dan sembako.

Tidak hanya itu Mulyadi juga berharap kepada unsur terkait khususnya kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Krui, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana agar segera menindak lanjuti perihal kasus tersebut supaya tidak terulang lagi di kemudian hari.

” kepada unsur terkait agar segera menindak lanjuti perihal kasus tersebut supaya tidak terulang lagi di kemudian hari ”

Selain itu, Mulyadi juga berharap agar unsur – unsur terkait bisa memberikan pelajaran, pembekalan dan pembinaan kepada siswa-siswi pentingnya mengedepankan pendidikan moral dan ahlak yang baik. pungkasnya.

The post DPRD Pesibar Beri Perhatian Korban Bullying appeared first on Juangpost.com.

Kapolres Pesisir Barat AKBP Alsyahendra, melalui Kasihumas Ipda Kasiyono mengatakan bahwa Polres Pesisir Barat mengerahkan 100 personel dalam rangka pengamanan pelantikan 25 anggota DPRD terpilih untuk periode 2024-2029 Kabupaten Pesisir Barat.

“Pengamanan ini dilakukan untuk memastikan prosesi pelantikan berjalan dengan aman dan tertib. Kami telah menyiapkan pengamanan yang maksimal dengan menempatkan personel di berbagai titik strategis di sekitar lokasi pelantikan,” ujarnya.

“Selain itu Polres Pesisir Barat bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan. Pengamanan ini bukan hanya fokus di dalam gedung, tetapi juga di luar gedung serta di akses masuk menuju lokasi pelantikan,” tambahnya.

Pelantikan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, tokoh politik, dan pejabat daerah. Seluruh personel yang diterjunkan telah diberikan arahan dan instruksi khusus agar tetap menjaga ketertiban selama prosesi berlangsung.

Sebagai informasi, pemilu 2024 di Kabupaten Pesisir Barat berlangsung dengan aman dan tertib, dengan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi. 25 anggota DPRD yang dilantik hari ini merupakan hasil dari proses pemilihan yang demokratis dan transparan.

Dengan pengamanan yang ketat, diharapkan pelantikan ini akan berlangsung tanpa hambatan dan dapat menjadi awal yang baik bagi DPRD Kabupaten Pesisir Barat periode 2024-2029 dalam menjalankan tugasnya untuk kemajuan daerah pesisir barat.

The post Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Terpilih appeared first on Juangpost.com.

Pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD Pesibar tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor: G/649/B.01/HK/2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Pesibar masa jabatan Tahun 2024-2029 atasnama Mohammad Emir Lil Ardi, S.H., dari Partai NasDem sebagai Ketua dan Muhammad Amin Basri, S.M., dari PPP sebagai Wakil Ketua II.

Rapat paripurna yang dihadiri 24 anggota dari 25 anggota DPRD tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD, Mohammad Emir Lil Ardi, dan didampingi Wakil Ketua II DPRD, Muhammad Amin Basri.

Tampak hadir juga Pj. Sekda, Drs. Jon Edwar, M.Pd., Staf Ahli Bupati, para Asisten, Ketua I TP-PKK, Yulnawati Zulqoini Syarif, Ketua Darma Wanita Persatuan (DWP) Pesibar, L. Liastuti Jon Edwar, S.Pd., M.M., Forkopimda Pesibar, pejabat Tinggi Pratama, Pengawas, dan Pelaksana di lingkungan Pemkab Pesibar, Camat dan Peratin se-Pesibar.

Wakil Bupati, Zulqoini Syarif mengawali sambutannya dengan ucapan selamat atas dilantiknya jajaran pimpinan DPRD Pesibar periode 2024-2029. “Semoga amanah yang diberikan mampu dijalankan dengan penuh tanggungjawab, dedikasi, dan komitmen dalam upaya memajukan masyarakat Pesibar,” tutur Wakil Bupati, Zulqoini Syarif.

Wakil Bupati, Zulqoini Syarif juga menyampaikan bahwa jabatan tersebut merupakan suatu kehormatan, sekaligus tanggungjawab yang cukup berat. “Karenanya atasnama Pemkab Pesibar berharap dengan kepemimpinan dan kebijakan yang bijaksana, semua dapat membawa perubahan yang positif, memajukan kesejahteraan rakyat, serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan, kekuatan, dan keberkahan dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil,” ujar Wakil Bupati, Zulqoini Syarif.

“Selamat bekerja dan berkarya untuk masa depan yang lebih baik untuk menuju Pesibar yang amanah, maju, dan sejahtera,” pungkas Wakil Bupati, Zulqoini Syarif.

The post Pengucapan Sumpah Janji Pimpinan DPRD 2024- 2029 appeared first on Juangpost.com.

Tampak hadir juga dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati A. Zulqoini Syarif, Kapolres Pesibar, AKBP. Alsyahendra, Ketua DPRD, Agus Cik, Wakil Ketua I DPRD, Ripzon Efendi, Pj. Sekda Jon Edwar, para perwakilan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Disela-sela kegiatan itu Bupati, Agus Istiqlal, mengucapkan terima kasih atas sinergitas yang terjalin baik antara Pemkab dengan Polres itu. “Tentu harapannya kerjasama ini dapat terus terjalin baik kedepannya dalam upaya menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat,” ujar Bupati, Agus Istiqlal.

Bupati, Agus Istiqlal berharap bangunan hibah yang diserahkan itu bermanfaat baik dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan jajaran Polres Pesibar.

“Mudah-mudahan bangunan yang telah dihibahkan Pemkab Pesibar mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat Pesibar,” harap Bupati, Agus Istiqlal.

Sementara itu Kapolres, Alsyahendra juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan yang terus diberikan Pemkab Pesibar guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

“Maka dari itu Polres Pesibar terus berupaya agar secepatnya sudah bisa melakukan cetak Surat Izin Mengemudi (SIM) baru agar bisa meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat secara luas,” ucap Kapolres, Alsyahendra.

The post Serah Terima Bagunan Polres Pesisir Barat appeared first on Juangpost.com.

Pandangan umum fraksi pertama disampaikan Fraksi NasDem melalui juru bicara, Rendi Rinaldi mengatakan bahwa pertama, Fraksi NasDem melihat dan memandang Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pesibar. Untuk itu, pihaknya berharap kinerja yang lebih giat lagi dari OPD untuk menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam pencapaian PAD.

“Kedua, dalam menghadapi tantangan penanganan bencana di Pesibar, Fraksi NasDem memberikan perhatian serius pada perlunya litigasi bencana dan kebijakan yang strategis untuk meningkatkan mitigasi dan respon terhadap bencana. Pesibar, dengan letak geografisnya yang rawan bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor sehingga perlu dilakukan pendekatan penanganan yang komprehensif, terencana dan berkelanjutan. Fraksi NasDem berharap, melalui peningkatan kolaborasi dan alokasi anggaran yang tepat , Pesibar dapat lebih siap dalam melindungi masyarakat dan meminimalkan dampak dari bencana yang mungkin terjadi,” ujar Juru Bicara Fraksi NasDem, Rendi Rinaldi.

Ketiga, Fraksi NasDem melihat adanya ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp831.270.805.584. Hal itu akan sangat mencerminkan bahwa sumber PAD masih belum mampu memenuhi kebutuhan pembangunan dan operasional kabupaten secara mandiri. Pendapatan transfer dari pusat mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) , Dana Alokasi Khusus (DAK), dan berbagai bentuk bantuan lainnya yang bertujuan menopang sektor pembangunan dan pelayanan publik. Namun dengan ketergantungan Pesibar dihadapkan pada tantangan untuk memperkuat struktur ekonomi lokal agar lebih mandiri berkelanjutan.

“Keempat, Fraksi NasDem memberikan masukan penting terkait digitalisasi pelayanan publik, sebagai upaya mendesak untuk meningkatkan efisiensi transparansi pelayanan kepada masyarakat. Di era digital saat ini aksesibilitas layanan menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan, dan Fraksi NasDem melihat digitalisasi sebagai solusi strategis untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan terjangkau,” kata Juru Bicara, Rendi Rinaldi.

Masih kata Juru Bicara, Rendi Rinaldi, poin kelima, Fraksi Nasem memandang perlu melalui swasembada pangan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan tersebut, meningkatkan ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam pencapaiannya memerlukan kerjasama antara pemerintah, petani, nelayan, serta seluruh masyarakat. Dengan potensi sumber daya yang ada, swasembada pangan bukan hanya visi, tetapi tujuan yang bisa dicapai melalui sinergidan perencanaan yang matang. “Keenam, Fraksi NasDem berharap dengan meningkatkan profesionalitas ASN dan memperkuat Upaya dalam menarik investor, Pesibar akan berkembang menjadi daerah yang sejahtera dan berdaya saing, melalui sinergi antara pemerintahan yang professional dan terbukanya peluang investasi. Fraksi NasDem optimis Pesibar dapat mencapai target pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor,” tandas Juru Bicara, Rendi Rinaldi.

Pandangan fraksi kedua yakni Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Juru Bicara, Mat Muhizar bahwa Pertama, Fraksi PDI Perjuangan memberikan pandangan kepada Pemkab Pesibar tentang prinsip anggaran berimbang, sebagai daerah yang tergolong berpendapatan rendah, pola penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sebaiknya dilakukan dengan prinsip anggaran berimbang. Hak itu bertujuan untuk memudahkan perencanaan belanja sesuai dengan pendapatan dan terhindar dari kemungkinan defisit anggaran pada setiap tahun anggaran.

“Kedua, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti berkenaan dengan kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang masih tinggi di Pesibar, kami menilai bahwa pemkab belum sepenuhnya mempunyai komitmen dalam menangani permasalahan tersebut. Fraksi PDI Perjuangan meminta pemkab agar mencari solusi dan konsisten terhadap permasalahan tersebut,” pinta Juru Bicara, Mat Muhizar.

Selanjutnya ketiga, Fraksi PDI Perjuangan meminta adanya pemerataan pembangunan, dikarenakan berdasarkan hasil pengawasan dilapangan tepatnya di Pekon Pagar Bukit dan Pekon Kuta Mulya Kecamatan Bangkunat belum pernah adanya pembangunan insfrastruktur jalan. Meski pemerintah daerah pernah merencanakan anggaran untuk pembangunan jalan di wilayah tersebut namun hingga saat ini belum adanya pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat, maka Fraksi PDI Perjuangan meminta agar pemkab memprioritaskan pembangunan di wilayah tersebut sebagai upaya pemerataan pembangunan.

Keempat, berdasarkan hasil pengawasan adanya pembangunan kantor TP-PKK yang hingga saat ini belum selesai dan belum dapat dimanfaatkan oleh daerah, hal ini harus menjadi kajian dan evaluasi bahwa pembangunan insfrastruktur penting namun harus tepat guna, tepat sasaran dan terukur. “Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemkab melalui Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) agar menunda penambahan anggaran gedung TP-PKK yang dinilai realisasi pelaksana pembangunannya memprihatinkan dan belum layak,” ujar Juru Bicara, Mat Muhizar.

Kelima, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar pemerintah daerah mengevaluasi dan meninjau kembali terkait serapan alokasi dana sebagai upaya tepat guna dan tepat sasaran seperti urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada DPUPR yang dialokasikan anggaran sebesar Rp43.563.242.600, antara lain melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Pengembngan Pemukiman, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Penyelenggaraan Jalan. Namun pihaknya mengamati adanya anggaran Lingkungan Hidup yang dialokasikan dana sebesar Rp6.763.872.100, antara lain melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Persampahan yang masuk dalam anggaran urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga dinilai adanya duplikasi atau tumpang tindih dalam serapan anggaran.

“Keenam, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemkab agar setiap hasil evaluasi dan perubahan keuangan saerah bersama dengan pemprov, harus melakukan koordinasi dan pembahasan kembali dengan DPRD terkait hasil dari evaluasi tersebut bertujuan adanya sinergitas kinerja dan pengawasan yang transparan. Ketujuh, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah mengevaluasi dan mengkaji kembali mengenai pembangunan kantor Camat Pulau Pisang yang dilakukan pada tahun 2015 dan hingga saat ini tidak bisa digunakan sebagaimana direncanakan, maka persoalan ini harus segera ditindaklanjuti sebagai upaya penegakan hukum yang bermartabat di Pesibar,” lanjut Juru Bicara, Mat Muhizar.

Poin berikutnya kedelapan, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemkab agar bekerja dengan penuh tanggungjawab dan akuntabel bukan sekedar wacana, sebab pencapaian dari target selama ini belum signifikan dari perencanaan. Kesembilan, Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, maka pemerintah daerah harus memiliki komitmen, konsentrasi maupun inventarisasi permasalahan yang ada dilapangan. Misalnya permasalahan bendungan dan irigasi yang tidak berpungsi sebagaimana layaknya maka pemda harus melakukan perawatan pun perbaikan upaya kebermanfaatan bagi masyarakat Pesibar.

“Kesepuluh, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemkab tidak perlu menambah anggaran Gedung SMPN 1 Krui, sebab jika ada penambahan anggaran perlu di evaluasi, permasalahan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bukan sekedar bangunan fisik, diketahui kondisi bangunan SDN 16 Krui Kecamatan Bangkunat yang sempat viral karena sarana dan prasarana pendidikan yang jauh dari kata memadai perlu menjadi bahan kajian bahwa begitu pentingnya perhatian pemerataaan pembangunan di sektor Pendidikan dan tidak hanya terpusat. Diketahui juga adanya kasus perundungan di SMPN 2 Krui yang juga viral di media sosial beberapa waktu lalu, ini juga hal yang harus kita kaji dan benahi didunia pendidikan Pesibar. Maka fraksi PDI Perjuangan meminta kepada pemkab agar melakukan resolusi yang tepat dan berkesinambungan karena kita bukan hanya meningkatkan infrastruktur saja namun membangun sumber dayamanusia yang berkarakter dan berbudaya juga tak kalah pentingnya,” pungkas Juru Bicara, Mat Muhizar.

Pandangan fraksi ketiga yakni Fraksi PPP yang disampaikan Juru Bicara, Risman Arif menyampaikan bahwa pertama, meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat menjelaskan arah tujuan serta prioritas pembangunan Tahun Anggaran 2025. Kedua, Fraksi PPP melihat bahwa proyeksi pendapatan daerah Tahun 2025 terkesan tidak bergerak kearah lebih baik, dibanding dengan target pendapatan tahun sebelumnya. Karenanya, Fraksi PPP mempertanyakan jalan atau terobosan inovatif lain guna mengekstraksi sumber-sumber pendapatan daerah yang lebih luas agar proyeksi pendapatan daerah bisa melampaui proyeksi APBD 2024. Fraksi PPP juga mengingatkan tentang pentingnya peningkatan efektivitas pengelolaan pajak melalui optimalisasi sistem, peningkatan kapasitas petugas pajak, dan perluasan basis wajib pajak.

“Ketiga, Fraksi PPP mempertanyakan alasan terjadinya penurunan secara signifikan terhadap anggaran pada Sekretariat DPRD Pesibar. Keempat, Fraksi PPP meminta pemkab mengevaluasi terkait pembangunan gedung Pemkab Pesibar yang pada dasarnya belum selesai sepenuhnya, namun adanya utang Pemkab Pesibar disebabkan gagal bayar terhadap kontraktor. Kita ketahui bersama bahwa pemerintah daerah telah mengambil langkah sistem multiyears dalam upaya penyelesaian pembangunan tersebut. Menurut kami dalam hal ini tidak ada alasan yang relevan untuk melanjutkan pembangunan gedung Pemkab Pesibar, maka dari itu kami meminta agar mengevaluasi dan mengkaji kembali permasalahan-permasalahan yang menyebabkan tidak dapat diselesaikannya pembangunannya sesuai dengan RPJMD,” jelas Juru Bicara, Risman Arif.

Poin kelima, Fraksi PPP meminta pemkab untuk menyesuaikan visi dan misi Bupati yaitu kesejateraan masyarakat, karenanya agar tercapai harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat seperti bidang pendidikan dan kesehatan dari pada belanja untuk kebutuhan birokrasi. Fraksi PPP juga menilai bahwa rendahnya kualitas sejumlah kegiatan fisik yang menggunakan anggaran daerah dikarenakan lemahnya pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan anggaran tersebut.

Keenam, Fraksi PPP meminta pemerintahan daerah lebih objektif dalam mengalokasikan anggaran pembangunan dan infrasruktur, sehingga dapat menyesuaikan terhadap APBD agar tidak memaksakan pembangunan, terlebih anggaran daerah mengalami defisit. Oleh sebab itu Fraksi PPP mendorong agar pemerintahan daerah melakukan evaluasi. “Ketujuh, Fraksi PPP akan mengakomodir dan menolak usul pemerintah terhadap Rencana APBD 2025 jika tidak tepat sasar dan tepat guna atas kepentingan rakyat,” jelas Juru Bicara, Risman Ariif.

The post Rapat Paripurna Dengan Agenda Pandangan Fraksi Terhadap Ranperda APBD 2025 appeared first on Juangpost.com.

Pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD Pesibar tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor: G/649/B.01/HK/2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Pesibar masa jabatan Tahun 2024-2029 atasnama Mohammad Emir Lil Ardi, S.H., dari Partai NasDem sebagai Ketua dan Muhammad Amin Basri, S.M., dari PPP sebagai Wakil Ketua II.

Rapat paripurna yang dihadiri 24 anggota dari 25 anggota DPRD tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD, Mohammad Emir Lil Ardi, dan didampingi Wakil Ketua II DPRD, Muhammad Amin Basri.

Tampak hadir juga Pj. Sekda, Drs. Jon Edwar, M.Pd., Staf Ahli Bupati, para Asisten, Ketua I TP-PKK, Yulnawati Zulqoini Syarif, Ketua Darma Wanita Persatuan (DWP) Pesibar, L. Liastuti Jon Edwar, S.Pd., M.M., Forkopimda Pesibar, pejabat Tinggi Pratama, Pengawas, dan Pelaksana di lingkungan Pemkab Pesibar, Camat dan Peratin se-Pesibar.

Wakil Bupati, Zulqoini Syarif mengawali sambutannya dengan ucapan selamat atas dilantiknya jajaran pimpinan DPRD Pesibar periode 2024-2029. “Semoga amanah yang diberikan mampu dijalankan dengan penuh tanggungjawab, dedikasi, dan komitmen dalam upaya memajukan masyarakat Pesibar,” tutur Wakil Bupati, Zulqoini Syarif.

Wakil Bupati, Zulqoini Syarif juga menyampaikan bahwa jabatan tersebut merupakan suatu kehormatan, sekaligus tanggungjawab yang cukup berat. “Karenanya atasnama Pemkab Pesibar berharap dengan kepemimpinan dan kebijakan yang bijaksana, semua dapat membawa perubahan yang positif, memajukan kesejahteraan rakyat, serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan, kekuatan, dan keberkahan dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil,” ujar Wakil Bupati, Zulqoini Syarif.

“Selamat bekerja dan berkarya untuk masa depan yang lebih baik untuk menuju Pesibar yang amanah, maju, dan sejahtera,” pungkas Wakil Bupati, Zulqoini Syarif.

The post Pimpinan DPRD Pesibar 2024- 2029 Dilantik appeared first on Juangpost.com.

Tampak hadir juga dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati A. Zulqoini Syarif, Kapolres Pesibar, AKBP. Alsyahendra, Ketua DPRD, Agus Cik, Wakil Ketua I DPRD, Ripzon Efendi, Pj. Sekda Jon Edwar, para perwakilan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Disela-sela kegiatan itu Bupati, Agus Istiqlal, mengucapkan terima kasih atas sinergitas yang terjalin baik antara Pemkab dengan Polres itu.

“Tentu harapannya kerjasama ini dapat terus terjalin baik kedepannya dalam upaya menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat,” ujar Bupati, Agus Istiqlal.

Bupati, Agus Istiqlal berharap bangunan hibah yang diserahkan itu bermanfaat baik dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan jajaran Polres Pesibar.

“Mudah-mudahan bangunan yang telah dihibahkan Pemkab Pesibar mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat Pesibar,” harap Bupati, Agus Istiqlal.

Sementara itu Kapolres, Alsyahendra juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan yang terus diberikan Pemkab Pesibar guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

“Maka dari itu Polres Pesibar terus berupaya agar secepatnya sudah bisa melakukan cetak Surat Izin Mengemudi (SIM) baru agar bisa meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat secara luas,” ucap Kapolres, Alsyahendra.

The post Bagunan Polres Pesisir Barat diserahkan terimakan appeared first on Juangpost.com.

Rapat paripurna yang dihadiri 14 dari 25 anggota DPRD tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua II DPRD Pesibar, Ali Yudiem, S.H., serta ikut dihadiri pejabat tinggi Pratama, Pengawas, dan Pelaksana di lingkungan Pemkab Pesibar, dan para Camat.

Wakil Bupati, Zulqoini Syarif menyampaikan jawaban atas pandangan Fraksi NasDem. Pihaknya berterima kasih atas apresiasi yang diberikan dalam keberhasilan Pemkab Pesibar meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Prestasi ini tentu merupakan hasil kerja bersama dan semoga kedepannya dapat diraih kembali. Jawaban ini sekaligus menjawab pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan nomor 2, Fraksi Demokrat nomor 1, dan Fraksi Golkar Perindo nomor 1,” ujar Wakil Bupati, Zulqoini Syarif.

Sementara terkait harapan Fraksi NasDem dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pesibar, perlu kinerja yang lebih giat daripada OPD untuk menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam pencapaian PAD. “Hal tersebut akan menjadi perhatian dalam penempatan SDM pada OPD pemungut PAD,” kata Wakil Bupati, Zulqoini.

Sedangkan terkait apresiasi telah ditingkatkannya status tujuh Puskesmas menjadi rawat inap dan harapan peningkatan status empat puskesmas lainnya untuk menjadi Puskesmas rawat inap, menurut Wakil Bupati Zulqoini, pihaknya berterima kasih atas apresiasi tersebut serta hal tersebut adalah hasil dari kerjasama dalam meningkatkan pelayanan derajat kesehatan masyarakat. “Terhadap empat puskesmas yaitu Way Krui, Krui Selatan, Pugung Tampak, dan Pulau Pisang yang dapat mendekati untuk naik status rawat inap yaitu Puskesmas Pugung Tampak, dengan catatan di penambahan prasarana berupa gedung perawatan rawat inap dan pemenuhan sarana seperti alat kesehatan (Alkes) dan ambulans di puskesmas tersebut,” jelas Wakil Bupati Zulqoini Syarif.

Terkait pandangan Fraksi NasDem tentang pelaksanaan sistem zonasi masih menuai kritik dan kontroversi, evaluasi dan penyempurnaan kebijakan harus terus dilakukan agar tujuan pemerataan mutu pendidikan bisa tercapai dengan tetap mengutamakan hak anak atas pendidikan. Wakil Bupati Zulqoini Syarif menjawab bahwa jalur zonasi bertujuan untuk mendekatkan peserta didik dari tempat tinggal ke sekolah. Selain jalur zonasi terdapat juga jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi orang tua yang merupakan program pemerintah pusat diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021.

Dilanjutkan Wakil Bupati Zulqoini Syarif, Fraksi NasDem melihat persoalan sampah secara umum selalu menjadi sorotan yang diharapkan saatnya untuk bersatu dalam menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, kepada pemerintah daerah agar melakukan langkah konkrit dan kolaborasi yang kuat diharapkan persoalan sampah di Pesibar dapat diatasi secara efektif guna menjaga ekosistem dan melindungi kesehatan masyarakat. “Dapat kami sampaikan bahwa Pemkab Pesibar akan berupaya lebih maksimal dalam hal penanganan sampah yang merupakan tanggungjawab dan kewajiban kita bersama untuk dapat menumbuhkan kesadaran dan budaya atau perilaku membuang sampah pada tempatnya,” lanjut Wakil Bupati Zulqoini Syarif.

Sebagai Negeri Para Sai Batin dan Ulama Fraksi NasDem mendorong Pemkab Pesibar untuk membangun masyarakat yang berkebudayaan yang diyakini dapat membuat warisan leluhur akan terus hidup dan memberi makna bagi generasi mendatang dan tetap ber harmoni dengan kemajuan zaman. Dimana didalamnya terdapat empat pilar untuk memajukan masyarakat yang berkebudayaan yaitu pendidikan kebudayaan, pemberdayaan ekonomi berbasis kebudayaan, pelestarian lingkungan, dan penguatan identitas melalui seni dan budaya. “Poin tersebut akan menjadi perhatian bersama untuk memajukan masyarakat yang berkebudayaan di Negeri Para Sai Batin dan Ulama,” imbuh Wakil Bupati Zulqoini Syarif.

Selanjutnya Wakil Bupati Zulqoini Syarif menyampaikan jawaban atas pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang memberikan pandangan kepada pemerintah daerah tentang prinsip anggaran berimbang, sebagai daerah yang tergolong berpendapatan rendah, pola penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sebaiknya dilakukan dengan prinsip anggaran berimbang yang bertujuan untuk memudahkan perencanaan belanja sesuai dengan pendapatan dan terhindar dari kemungkinan defisit anggaran pada setiap tahun anggaran. “Hal ini akan menjadi perhatian bersama,” jawab Wakil Bupati Zulqoini Syarif.

Fraksi PDI Perjuangan menyoroti banyaknya terjadi kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak atas paket pekerjaan gedung dan bangunan kantor, jalan dan jembatan yang terjadi berulang ulang pada setiap tahun anggaran. “Pemkab Pesibar telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengoptimalkan setiap tahapan kegiatan pembangunan nya mulai dari perencanaan, konstruksi sampai dengan pengawasan,” ucap Wakil Bupati Zulqoini Syarif.

Terkait Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemkab Pesibar agar membuktikan keberpihakannya kepada masyarakat petani, dengan dilakukannya perbaikan terhadap sarana dan prasarana pertanian bendungan dan irigasi yang mengalami kerusakan. Wakil Bupati Zulqoini Syarif menjawab bahwa dalam hal rehab bangunan bendungan, Pemkab Pesibar sudah melakukan upaya-upaya terhadap perbaikan irigasi yang tersebar di Pesibar, namun keterbatasan APBD serta kerusakan sebagian bendungan dan irigasi yang cukup parah seperti Bendungan Way Bambang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pemkab Pesibar telah melakukan upaya dengan mengajukan permohonan proposal ke Pemprov Lampung. Untuk irigasi Mulang Maya, Pemkab Pesibar telah melakukan perbaikan pada Tahun 2021 secara tuntas termasuk bendungan dan saluran irigasi.

Fraksi PDI Perjuangan juga meminta TAPD ke depan dalam penyusunan perencanaan APBD lebih mempertimbangkan potensi potensi daerah dan perhitungan yang matang, rasional dalam menetapkan APBD supaya tidak terlalu jauh selisih antara target dengan realisasi. “Hal ini akan menjadi perhatian Pemkab Pesibar,” ujar Wakil Bupati Zulqoini.

Fraksi PDI Perjuangan menyarankan agar bupati memberikan ruang waktu yang cukup sesuai dengan waktu dan tahapan juga sesuai peraturan dan perundang-undangan tentang pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) serta menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)?BPK kepada DPRD tepat waktu. “Hal ini akan menjadi perhatian bersama,” jawab Wakil Bupati Zulqoini Syarif.

Jawaban berikutnya yakni atas pandangan Fraksi PKB, bahwa Fraksi PKB merespon positif realisasi anggaran di Tahun 2023 sebesar Rp.768.698.593.890,77 dari target pendapatan sebesar Rp858.153.933.786,00, meski realisasi tersebut menurun dari realisasi anggaran Tahun 2022 sebesar Rp769.761.549.332,99. “Hal ini akan menjadi perhatian bersama untuk meningkatkan pendapatan daerah Pesibar.

Terkait dari target PAD di Tahun 2023 sebesar Rp127.489.995.541,00 dengan realisasi PAD tersebut sebesar Rp36.026.850.720,77, ini mengalami peningkatan dibanding realisasi PAD Tahun 2022 sebesar Rp29.045.920.662,99. Dimana Fraksi PKB menyarankan kepada TAPD untuk tidak terlalu tinggi merencanakan target PAD di tahun berikut sehingga tidak terlalu jomplang antara perencanaan dengan realisasi tahun berjalan. “Hal ini akan menjadi perhatian bersama untuk merencanakan target PAD Pesibar di tahun berikutnya,” terang Wakil Bupati Zulqoini Syarif.

Fraksi PKB meminta penjelasan TAPD terkait sumber gaji pegawai PPPK di Pesibar dikarenakan dalam pembahasan anggaran Tahun 2023 ada penambahan anggaran sebesar Rp35 Milyar setelah evaluasi APBD di tingkat provinsi. Mengingat penambahan anggaran tersebut khusus gaji PPPK diluar APBD yang sudah disepakati pada saat itu.

“Dapat kami sampaikan bahwa penambahan nilai gaji PPPK dimaksud berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Spesifik Grand. Khusus untuk pembayaran gaji PPPK yang sudah diterima dan yang akan diterima di Tahun 2023 berjalan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 212/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian DAU yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023,” jelas Wakil Bupati Zulqoini Syarif.

Terkait permintaan penjelasan tentang realisasi anggaran Tahun 2023 yang lalu sebesar Rp768.698.593.890,77, dimana Fraksi PKB melihat tidak jauh berbeda dengan realisasi anggaran pada tahun-tahun sebelumnya 2022, 2021, 2020. Meski ada peningkatan tidak terlalu signifikan demikian juga ketika terjadi penurunan tidak juga terlalu signifikan, akan tetapi kenapa pelaksanaan program kegiatan dan pengelolaan keuangan daerah di Tahun 2023 sampai dengan 2024 akan lebih sulit daripada tahun-tahun sebelumnya. “Mulai Tahun Anggaran 2023 telah berpedoman pada PMK nomor: 212/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian DAU yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023,” papar Wakil Bupati Zulqoini Syarif.

Terkait Fraksi PKB meminta penjelasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terkait dengan realisasi dana BOS SD yang berkurang sebesar Rp988.614.500,00 di Tahun 2023. “Nilai tersebut merupakan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 yang terdapat pada SD milik swasta yang tidak dilaporkan didalam laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan permintaan tim BPK,” tanggap Wakil Bupati Zulqoini.

Fraksi PKB menyarankan semua OPD untuk lebih meningkatkan komunikasi kepada pemerintah pusat dengan kementerian masing-masing, ini bertujuan untuk menjemput program-program kementerian yang masuk ke OPD masing-masing diluar APBD yang telah disahkan, sehingga dinas terkait tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran yang bersumber dari APBD Pesibar. “Saran tersebut akan menjadi perhatian bersama untuk meningkatkan PAD Pesibar,” tambah Wakil Bupati Zulqoini Syarif.

Fraksi PKB juga meminta respon positif terhadap janji-janji Menteri Pemuda dan Olahraga dalam pembukaan Krui Pro tahun ini, dimana beberapa respon positif yang akan diperjuangkan diantaranya penambahan landasan pacu Bandara Muhammad Taufiq Kiemas, menjadikan Krui Pro sebagai kegiatan pemerintah pusat, membangun fasilitas surfing, dan penganggaran dana melalui APBN Tahun 2025, dengan menindaklanjuti dan dilakukan komunikasi berkelanjutan khususnya kepada DPUPR, Dispar, dan Dispora sehingga komunikasi yang sudah dibuat oleh Bupati Pesibar tidak sia-sia.

“Beberapa hari lalu telah dilaksanakan rapat antar OPD terkait untuk mempersiapkan bahan-bahan administrasi yang diperlukan, untuk kemudian dalam waktu dekat akan segera beraudiensi dengan Menpora. Kami berharap perwakilan pimpinan dan anggota DPRD dapat menyertai kami ke Jakarta,” ujar Wakil Bupati Zulqoini.

The post Begini Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi – Fraksi Terkait LPJ Bupati terkait pelaksanaan APBD Pesisir Barat Tahun 2023 appeared first on Juangpost.com.